Poros Info ID Aktual Investigatif Terpercaya
Related Articles
MAKASSAR | POROS INFO.ID – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Forum Pemuda dan Mahasiswa Hukum, yang terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bosowa (Unibos) dan Forum Mahasiswa Hukum (Formahum), menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolda Sulawesi Selatan, Rabu (21/5).
Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan terhadap dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terjadi di tubuh Perusahaan Umum Daerah (Perusda) PAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo.
Ketua BEM FH Unibos, Ardy Bangsawan, menyampaikan bahwa aksi ini digerakkan oleh keresahan sejumlah mahasiswa asal Kota Palopo yang kini sedang menempuh pendidikan di Makassar.
Mereka menyoroti indikasi kuat adanya penyalahgunaan anggaran, kenaikan tagihan air tanpa peningkatan kualitas layanan, serta ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana CSR.
“Yang paling mencolok adalah praktik nepotisme dalam proses rekrutmen karyawan PAM Tirta Mangkaluku. Banyak indikasi bahwa anak, keponakan, dan kerabat dari jajaran direksi dan dewan pengawas diangkat menjadi staf, tanpa proses seleksi terbuka. Ini bertentangan dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN,” tegas Ardy.
Wildan, selaku jenderal lapangan dalam aksi tersebut, menambahkan bahwa mereka akan terus mengawal proses hukum atas dugaan KKN ini.
“Kami tidak akan berhenti di sini. Jika Polda Sulsel tidak merespons cepat, kami akan kembali turun ke jalan,” ujarnya.
Dalam aksinya, Aliansi Forum Pemuda dan Mahasiswa Hukum menyampaikan tiga tuntutan utama:
1. Mendesak Polda Sulsel untuk segera melakukan investigasi dan pemeriksaan terkait pengelolaan dan laporan keuangan PAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo tahun 2021–2024.
2. Menuntut transparansi dalam pengelolaan anggaran CSR PAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo yang dinilai tidak jelas dan rawan disalahgunakan.
3. Meminta Polda Sulsel memanggil dan memeriksa seluruh jajaran Direksi hingga Dewan Pengawas atas dugaan penyalahgunaan anggaran dan praktik nepotisme dalam rekrutmen karyawan.
Aksi ini berjalan tertib dan mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Massa berharap Polda Sulsel segera menindaklanjuti laporan mereka demi tegaknya supremasi hukum di Sulawesi Selatan.
LP:(FAHMI).
