Peristiwa

Peristiwa

Alumni 1997 Matangkan Pelantikan Pengurus IKA SMPN 21 Makassar

MAKASSAR,porosinfo.id.— Panitia Pelaksana Pelantikan Pengurus Ikatan Alumni (IKA) SMP Negeri 21 Makassar mulai mematangkan berbagai persiapan menjelang prosesi pelantikan pengurus yang direncanakan berlangsung pada Sabtu, 21 November 2026 mendatang. Langkah awal pemantapan ini dibahas secara mendalam dalam rapat pembentukan panitia …

Baca Lebih banyak »

Polres Takalar Berantas Korupsi Dana Desa, Kasus Cakura Rugikan Keuangan Negara Rp451 Juta

TAKALAR | POROS INFO.ID – Kepolisian Resor (Polres) Takalar melalui Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) resmi menuntaskan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan (Polsel), Kabupaten Takalar, Tahun Anggaran 2024. Perkara tersebut kini …

Baca Lebih banyak »

Hasil Vonis Hanya Ratusan Ribu, Denda Titipan Tilang Balap Liar Rp3 Juta di Polresta Gowa Tuai Sorotan Publik dan Tudingan Pungli

GOWA,porosinfo.id.– Penerapan denda maksimal sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) melalui sistem uang titipan tilang bagi pelanggar balapan liar (Pasal 297 UU No. 22 Tahun 2009) di wilayah hukum Polresta Gowa kini menuai polemik dan keluhan dari masyarakat. Pasalnya, nominal titipan …

Baca Lebih banyak »

Presiden TIB Pastikan Dua Jalur Hukum Masih Terbuka, Perjuangan Husniah Talenrang Belum Berakhir

Gowa,porosinfo.id.— Babak baru dinamika kepemimpinan Kabupaten Gowa pasca-terbitnya Surat Keputusan (SK) Kementerian Dalam Negeri tentang pemberhentian Sitti Husniah Talenrang diprediksi akan berlangsung sengit. Kendati SK telah diterbitkan, kubu mantan Bupati Gowa tersebut menegaskan bahwa perjuangan hukum belum selesai dan jalur …

Baca Lebih banyak »

Putusan Tanpa Kesempatan Membela Diri: Dapatkah Menjadi Dasar Pemberhentian Bupati Gowa?

Oleh: Windu Wijaya, S.H., M.H. Advokat | Peneliti Pusat Studi Filsafat Hukum porosinfo.id -Dalam negara hukum, setiap orang berhak mengetahui perkara yang dihadapinya dan memperoleh kesempatan untuk membela diri sebelum pengadilan menjatuhkan putusan yang memengaruhi hak atau kedudukannya. Prinsip ini …

Baca Lebih banyak »

Dugaan Aktivitas Tambang Pasir Tanpa Izin di Kelurahan Bontonompo Menjadi Sorotan

BONTONOMPO,porosinfo.id. – Aktivitas pengelolaan tambang pasir di Kelurahan Bontonompo, Kecamatan Bontonompo, kini tengah menjadi perhatian masyarakat. Fasilitas pengelolaan yang diduga dikelola oleh pihak swasta berinisial M tersebut menghadapi sorotan terkait keabsahan operasi dan regulasi hukum. Berdasarkan laporan dan informasi yang …

Baca Lebih banyak »

Titik Jenuh Warga Pallangga Gowa: Tuntut Aparat Sita dan Angkut Keluar Alat Berat Tambang Ilegal di 5 Desa?

Gowa,porosinfo.id.– Keresahan masyarakat Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, kini telah mencapai titik jenuh yang tak lagi dapat ditunda atau diabaikan. Maraknya aktivitas tambang ilegal yang merambah secara masif di Desa Parangbanoa, Desa Julukanaya, Desa Kampili, Desa Bontoramba, dan Desa Julubori, hingga …

Baca Lebih banyak »

Tambang Liar di Parangbanoa Berkedok Cetak Sawah Dibiarkan Tipidter Polresta Gowa Beroperasi?

GOWA,porosinfo.id. – Aktivitas penambangan tanah yang diduga tidak berizin alias ilegal kini tengah memicu kegelisahan mendalam bagi warga di Kelurahan Parangbanoa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Berdasarkan informasi dari laporan berita salah satu media online yang termuat pada Kamis (8/10/2026), sebuah …

Baca Lebih banyak »

Kapolda Sulsel Irjen Awal Chairuddin Didesak Serius Benahi Tambang Ilegal di Gowa-Takalar

Sulsel,porosinfo.id – Tantangan berat menanti Kapolda Sulawesi Selatan yang baru dilantik, Irjen Pol Awal Chairuddin, dalam menlankan tagline kapolri baru ” Polisi bersama masyarakat untuk menuntaskan persoalan tambang ilegal di wilayah hukumnya. Harapan besar kini bertumpu pada jenderal berbintang dua …

Baca Lebih banyak »

BPN Makassar Diduga Abaikan Sanggahan, Kuasa Hukum Soroti Perubahan SHM yang Tengah Bersengketa

MAKASSAR,porosinfo.id – Kuasa hukum A.Yaspan menyoroti tajam kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar. Hal ini menyusul adanya dugaan bahwa BPN tetap memproses perubahan atau pemecahan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIBEL) 20.01.000033943.0, padahal objek tanah …

Baca Lebih banyak »