Ilham Akbar PB Hipermata: Kritik Boleh, Tapi Jangan Usik Simbol Negara

Related Articles

FPGR Kepung Kejati Sulsel: Dapur MBG Takalar Diduga Cemari Sawah dan Bermasalah Anggaran, Desak Copot Korwil BGN Takalar

1 hari lalu

Diduga Beralih Fungsi Tanpa Izin Gudang FF Disidak Tim Pemda Gowa

2 hari lalu

Kapolres Gowa dan Jajaran Sampaikan Duka Cita atas Wafatnya Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno

2 hari lalu

TAKALAR | POROS INFO.ID – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, pemerintah mengimbau seluruh masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih sepanjang bulan Agustus 2025.

Seruan ini bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa.

Namun, di tengah semarak perayaan, muncul fenomena yang mengundang perdebatan: sekelompok orang menyerukan pengibaran bendera bajak laut One Piece sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan sosial yang masih dirasakan sebagian masyarakat. Aksi ini pun menuai tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk organisasi mahasiswa.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Pengurus Besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Takalar (PB HIPERMATA), Ilham Akbar, mengajak masyarakat,khususnya di Kabupaten Takalar untuk tetap menjunjung tinggi semangat kebangsaan dengan mengibarkan bendera merah putih, Rabu (06/08).

“Momentum perayaan kemerdekaan harus menjadi perekat persatuan, bukan ajang protes dengan simbol yang tidak tepat. Mengkritik boleh saja, tapi jangan mengusik simbol negara kita,” tegas Ilham.

Menurutnya, meskipun kritik sosial adalah bagian penting dari demokrasi, ekspresi tersebut tidak selayaknya dilakukan dengan cara yang menodai nilai-nilai kebangsaan, apalagi di bulan yang penuh makna ini.

“Bulan ini adalah waktu untuk merefleksikan perjuangan bangsa. Jangan nodai maknanya. Meski aspirasi rakyat penting, ekspresinya harus bijak dan tidak menyinggung nilai-nilai kebangsaan,” ujarnya lagi.

Ilham juga menekankan pentingnya momentum kemerdekaan ini untuk menjadi cermin bagi para pejabat agar lebih serius dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

Meski begitu, ia mengingatkan pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) agar tidak gegabah dalam merespons fenomena ini, apalagi sampai melabelinya sebagai tindakan makar.

“Jangan juga yang seperti itu dikatakan makar. Mereka hanya berekspresi. Pemerintah dan APH harus bijak menyikapi kritik. Jangan terlalu kelewatan,” tutup Ilham.