Dugaan Korupsi Pola Kongkalikong Terjadi Dipengadaan Proyek SPAM Regional tahun 2025

Related Articles

Pemkab Gowa Buka Ruang Evaluasi Perda Lembaga Adat Daerah Pasca Tuntutan Putra Mahkota

40 menit lalu

Takalar Darurat BBM? Antrean Panjang SPBU, Solar Subsidi Diduga Menghidupi Tambang Ilegal dan Memicu Kerusakan Lingkungan

5 jam lalu

Aksi Gotong Royong “Gerakan 100 Kantong Sampah”, Karang Taruna Timbuseng Bersihkan Jalan

2 hari lalu

SulSel,porosinfo.id.- Kelompok Kerja (Pokja) Sulawesi Selatan di duga ada permainan dalam melakukan lelang pengawasan teknis pembangunan spam regional 2025, setelah salah satu aktifis Lembaga Kontrol menemukan adanya keanehan Lelang paket jasa pengawasan teknis pembangunan SPAM Regional tahun 2025 di Provinsi Sulawesi Selatan diduga sarat dengan kecurangan. Proses tender yang dilakukan dua kali ini memunculkan kejanggalan yang kini mendapat sorotan tajam dari LSM.

Kecurigaan ini adanya indikasi nepotisme didalam lelang tersebut terjadi pembatalan lelang pada lelang pertama yang tidak punya dasar.

Kecurigaan yang kedua adanya kekeliruan penentuan nilai skor pada perusahaan yang mngikuti lelang pada lelang pertama PT tata bumi memiliki skor 87.52 dan yang kedua PT madanindo memiliki skor 78,52 no tiga PT SANUR tdk memiliki nilai . Lalu pokja mambatalkan lelang .
Kemuadia lelang kedua justru PT sanur dimenangkan dengan nilai skor 82,16 trus PT tata bumi memiliki skor pada lelng kedua 81,51 yang jdi metode penilaian apa yg di pake pokaja dalam ini adanya perbedaan nilai skor dari lelang pertama dan kedua padahal DOKUMEN yang di pake dan syarat yg di persyaratkan tu tdk ada yg berubah dri lelng pertama dan lelang kedua .

Taufan yang ditemui disalah satu kefe diMakassar, Kamis (25/09/2025), menuturkan :

“Padahal persyaratan tidak ada yang berubah. Ini menunjukkan adanya indikasi pengaturan pemenang lelang yang diduga berkolusi dengan Pokja,” tegas Muh Taufan, Ketua LSM PERAK Kabupaten Gowa.

Taufan juga menuding adanya dugaan kuat pengaturan spesifikasi teknis, manipulasi dokumen, pemalsuan dokumen pengadaan, serta praktik gratifikasi dan suap yang melibatkan Pokja dan PPK.

Salahsatu ULP dalambproyek tersebut yang dihubungi awhatsapp tidak menjawab untuk memberikan penjelasan. meski demikian redaksi media ini hingga berita ini dimuat tetap membuka ruang hak jawab pihak terkait.

Lp: Mss