Poros Info ID Aktual Investigatif Terpercaya
Related Articles
TAKALAR | POROSINFO.ID — Pemerintah Kabupaten Takalar menyerahkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Takalar, Rabu (26/8/2026).
Penyerahan dilakukan Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye dalam Rapat Paripurna DPRD Takalar di Ruang Paripurna DPRD Takalar, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Pattallassang. Dokumen tersebut diterima Wakil Ketua II DPRD Takalar, Irwan Iskandar, yang memimpin rapat.
Rancangan KUA-PPAS 2027 menjadi sorotan karena pemerintah daerah harus menyusun anggaran di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas. Pendapatan daerah diproyeksikan hanya mencapai Rp998,457 miliar, turun sekitar Rp17,614 miliar atau 1,73 persen dibandingkan proyeksi APBD 2026 yang mencapai sekitar Rp1,016 triliun.
Penurunan pendapatan tersebut disebut dipengaruhi penyesuaian sejumlah objek Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta perubahan besaran transfer dari pemerintah, khususnya pemerintah provinsi.
“Penurunan ini dikarenakan adanya penyesuaian pada beberapa objek PAD dan penyesuaian jumlah transfer dari pemerintah,” kata Firdaus.
Tekanan fiskal juga terlihat dari sisi belanja. Pemerintah Kabupaten Takalar menetapkan target belanja daerah 2027 sekitar Rp969,567 miliar, turun sekitar Rp41,614 miliar atau 4,12 persen dibandingkan target belanja APBD 2026 yang mencapai sekitar Rp1,011 triliun.
Firdaus menyebut pemangkasan belanja merupakan konsekuensi dari menurunnya penerimaan daerah. Pemerintah, kata dia, harus menyesuaikan belanja yang dinilai kurang efektif agar kondisi fiskal tetap terjaga.
“ Ada kebutuhan masyarakat yang harus kita jawab, ada persoalan pembangunan yang harus kita selesaikan dan ada keterbatasan fiskal yang harus kita kelola dengan penuh kehati-hatian,” ujar Firdaus.
Lima Prioritas di Tengah Ruang Fiskal Terbatas
Meski menghadapi penurunan pendapatan dan belanja, Pemkab Takalar tetap menetapkan lima agenda pembangunan sebagai prioritas dalam KUA-PPAS 2027.
Pertama, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan melayani dengan dukungan transformasi.
Kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan kewirausahaan, industrialisasi agromaritim dan hilirisasi pertanian. Program tersebut akan ditopang melalui penguatan BUMD, BUMDes, UMKM dan koperasi berbasis ekonomi digital.
Ketiga, memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui sektor kesehatan, pendidikan dan prestasi olahraga, termasuk kesetaraan gender, penguatan peran perempuan, pemuda serta penyandang disabilitas dengan tetap berlandaskan agama dan budaya.
Keempat, pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
Kelima, memperkuat harmoni dengan lingkungan melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, ketahanan bencana serta pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
Lima agenda tersebut akan diuji dalam pembahasan bersama DPRD, terutama karena pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
Silpa Turun, Utang Jadi Perhatian
Pada sektor pembiayaan, Pemkab Takalar memproyeksikan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya sebesar Rp10 miliar.
Angka tersebut turun sekitar 29,41 persen dibandingkan target penerimaan pembiayaan APBD 2026 yang mencapai Rp34 miliar.
Sementara itu, pengeluaran pembiayaan direncanakan mencapai Rp38,890 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang telah jatuh tempo.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan fiskal 2027 tidak hanya berbicara mengenai pembangunan baru, tetapi juga kewajiban keuangan yang harus diselesaikan pemerintah daerah.
Firdaus menegaskan, seluruh penyesuaian tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga APBD tetap efektif dan efisien.
“Kami yakin dan percaya kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan yang lebih baik, pembangunan yang lebih merata, dan kesempatan hidup yang lebih sejahtera,” tegasnya.
DPRD Kini Pegang Kunci Pembahasan
Rancangan KUA-PPAS 2027 selanjutnya akan dibahas bersama Pemerintah Kabupaten Takalar dan DPRD Takalar. Tahapan ini menjadi ruang bagi legislatif untuk menguji prioritas, proyeksi pendapatan, belanja hingga pembiayaan yang diajukan pemerintah.
Firdaus mengakui perbedaan pandangan dalam pembahasan anggaran merupakan hal yang mungkin terjadi. Namun, ia berharap perbedaan tersebut tidak menghilangkan tujuan utama, yakni memastikan kebijakan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Semoga pembahasan rancangan KUA-PPAS ini dapat menghasilkan APBD Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2027 yang sehat secara fiskal, tepat sasaran, efektif, efisien, transparan, dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Dengan diserahkannya KUA-PPAS tersebut, bola kini berada di meja pembahasan eksekutif dan legislatif. Pendapatan yang turun, belanja yang dipangkas, serta kewajiban pembayaran utang menjadi tantangan utama agar APBD Takalar 2027 tidak sekadar seimbang di atas kertas, tetapi benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
