TAKALAR | POROS INFO.ID – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Takalar, Habibie Abdullah, kembali menegaskan komitmennya dalam mengawal jalannya pemerintahan yang transparan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Sebagai bagian dari tugas pengawasan tahun anggaran 2025, Habibie turun langsung ke lapangan untuk memantau pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah di Desa Banggae, Kecamatan Mangarabombang, pada Rabu (30/07).
Langkah ini menjadi bagian dari fungsi legislatif yang tak hanya fokus pada penganggaran dan regulasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan berjalan sesuai aturan dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara nyata.
Habibie menegaskan bahwa pengawasan bukan dimaknai sebagai upaya mencari kesalahan, melainkan sebagai sarana untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintah demi kemajuan dan kesejahteraan daerah.
Dalam kunjungan tersebut, ia berdialog langsung dengan masyarakat, Kepala Desa Banggae, kepala dusun, dan perangkat desa guna menyerap aspirasi terkait pelayanan publik, mulai dari proses pengajuan bantuan alat pertanian hingga kualitas infrastruktur yang didanai oleh APBD.
“Pengawasan seperti ini sangat penting agar DPRD tidak hanya bekerja dari balik meja, tetapi juga melihat langsung kondisi nyata di lapangan. Kami ingin memastikan bahwa kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Habibie Abdullah.
Melalui pengawasan yang aktif dan berkesinambungan, Fraksi PKB mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang lebih akuntabel, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Habibie juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan dalam mengawasi jalannya pemerintahan, sebagai wujud kontrol sosial demi tercapainya pembangunan yang adil dan berkelanjutan di Kabupaten Takalar.