Aliansi Masyarakat Dampang Ko’mara Gelar Aksi di Proyek Bendungan Pammukulu: Setahun Diresmikan, Masalah Lahan Belum Tuntas

Related Articles

Satgas Dangan Pasangkayu Gelar Rapat Koordinasi Inspeksi SPPG, Pastikan MBG Berjalan Aman dan Berkualitas

6 jam lalu

Pelaksanaan PORPROV 2026 Disayangkan, Ketua KONI Sulsel Sekaligus Bupati Gowa Dinilai Gagal Tangkap Peluang Percepatan Ekonomi Gowa

1 hari lalu

Tahap Pandangan Umum Fraksi Berjalan, Ranperda APBD 2027 Pasangkayu Melaju ke Pembahasan Berikutnya

2 hari lalu

TAKALAR | POROS INFO.ID – Aliansi Masyarakat Dampang Ko’mara menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor proyek Bendungan Pammukulu,Desa Kale Ko’mara Kabupaten Takalar, Selasa (7/10).

Dalam aksinya, massa menuntut Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang agar segera mengambil langkah tegas terhadap berbagai yang dinilai mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek strategis nasional tersebut.

Dalam pernyataan tertulisnya, aliansi menyoroti empat poin utama yang dinilai belum mendapat penyelesaian secara terbuka dan memadai. Pertama, mereka menilai proses pembebasan lahan untuk pembangunan bendungan masih menyisakan banyak persoalan. Hingga kini, pihak BBWS dinilai belum menunjukkan keterbukaan dan kepastian penyelesaian terhadap hak-hak warga yang terdampak.

Kedua, massa aksi menuding Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Fisik Bendungan Pammukulu, Yayuk Wijaya, bersikap arogan terhadap masyarakat di wilayah Kaleko’Mara. Sikap tersebut, menurut mereka, memperburuk hubungan antara pelaksana proyek dan warga lokal yang terdampak langsung oleh kegiatan pembangunan.

Selain itu, aliansi juga menyoroti minimnya keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan proyek bendungan. Mereka menilai proyek ini berjalan terlalu tertutup dan eksklusif, sehingga menimbulkan dugaan adanya praktik yang tidak transparan serta berpotensi merugikan masyarakat dan negara.

Atas dasar itu, Aliansi Masyarakat Dampang Ko’mara mendesak Kepala BBWS Pompengan Jeneberang untuk segera mencopot Yayuk Wijaya dari jabatannya. Mereka juga meminta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap proyek Bendungan Pammukulu, karena diduga terjadi kegagalan konstruksi serta potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Dalam orasinya, Koordinator Lapangan (Korlap) Kasim menegaskan bahwa masyarakat menolak pendekatan formalitas semata dalam proyek tersebut. “Kami tidak ingin seolah-olah berlindung di balik pemerintah daerah. Kami hanya ingin realisasi hak-hak rakyat segera diwujudkan,” ujarnya.

Ia juga menyinggung persoalan fasilitas ibadah yang hingga kini belum diselesaikan oleh pihak proyek. “Apalagi tadi disampaikan, tempat ibadah sampai sekarang belum juga diselesaikan. Jangan sampai bendungan Pammukulu yang tampak megah ini justru melukai perasaan masyarakat di sekitarnya,” tegas Kasim.

Kasim menutup dengan menyerukan agar pihak pengelola proyek segera menuntaskan kewajibannya. “Hak-hak rakyat harus segera dibayarkan. Jangan biarkan masyarakat menanggung beban dari proyek yang seharusnya membawa manfaat,” pungkasnya.