Suasana Memanas di RDP DPRD Polman, Pengacara PT Hapsah Utama Gas Walk Out, IJS Sayangkan Sikap Sepihak

Related Articles

Bupati Takalar Ajak Kepala Desa Perkuat Integritas Lewat Penandatanganan SKTJM

1 jam lalu

Berkedok Fasilitas, SMPN 45 Makassar Diduga Bebani Siswa Pungutan Kipas Angin dan Ikan Hias

12 jam lalu

Kantor Perwakilan BI Sulbar Gelar Capacity Building Wartawan 2026, Dorong Transformasi Jurnalisme Ekonomi yang Akurat, Adaptif dan Berdampak di Era Digital

1 hari lalu

POLEWALI MANDAR, Porosinfo.id – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digagas Ikatan Jurnalis Sulawesi (IJS) bersama Komisi II DPRD Polewali Mandar berlangsung penuh ketegangan, Kamis (30/7/2026). Forum yang digelar untuk mengklarifikasi dugaan peralihan sepihak pangkalan gas elpiji E-Warung Sopyan ini berujung pada keputusan tim kuasa hukum PT Hapsah Utama Gas untuk meninggalkan ruangan rapat di tengah pembahasan.

Rapat yang dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Polman, Amir, S.Pd., didampingi anggota DPRD dari Fraksi PDIP dan Partai Demokrat, dihadiri oleh Ketua DPW IJS Polman Syukur HT beserta jajaran, perwakilan instansi terkait, serta pihak PT Hapsah Utama Gas. Agenda utama forum ini adalah mencari kejelasan status kepemilikan dan pengelolaan pangkalan, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas dugaan peralihan pangkalan yang dilakukan tanpa prosedur yang transparan.

Namun di tengah sesi klarifikasi, penasihat hukum PT Hapsah Utama Gas, Amin Sangga, SH, secara sepihak menyatakan tidak dapat melanjutkan pembahasan dan langsung meninggalkan ruangan. Menurut Divisi Hukum dan Advokasi IJS Polman, Yusril Maricar, SH, langkah itu dipicu kesalahpahaman. pihak perusahaan menganggap RDP ini merupakan tindak lanjut somasi yang dilayangkan IJS, padahal rapat ini murni permohonan IJS kepada DPRD untuk mengkaji dugaan pelanggaran pengelolaan pangkalan gas elpiji 3 kilogram tersebut.

Ketua DPW IJS Polman sangat menyayangkan sikap walk out yang diambil pihak perusahaan. “Kami hadir di sini semata-mata demi mencari kebenaran data, kepastian hukum, dan keadilan bagi semua pihak, termasuk masyarakat. Ruang rapat DPRD adalah tempat paling tepat untuk memaparkan bukti dan argumen secara terbuka dan santun, bukan untuk meninggalkan forum secara sepihak,” tegas Syukur.

Merespons dinamika tersebut, Ketua Komisi II Amir berjanji segera mengagendakan ulang RDP lanjutan. “Kami akan memanggil kembali pengelola pangkalan atas nama Arnita, pihak agen, serta manajemen PT Hapsah Utama Gas untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas,” ujarnya.

(Rilis Divisi Humas DPW IJS Polewali Mandar)