Aliansi Gerakan Masyarakat Peduli Takalar Kepung DPRD, Tuntut Solusi Polemik BPJS PBI dan Layanan Kesehatan

Related Articles

Tokoh Perak : Kasasi Kejari Gowa Adalah Momentum Emas Melawan Mafia Klaim Fiktif

9 jam lalu

Kejari Telah Masukkan Upaya Hukum Kasasi Divonis Bebas Tiga Terdakwa RSUD Gowa

10 jam lalu

SPV Gudang J&T Dikeroyok Belasan Orang di Maros, Pelaku Belum Ditahan Meski Sudah Dilaporkan ke Polisi

1 hari lalu

TAKALAR | POROS INFO.ID – Pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Masyarakat Peduli Takalar menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Gedung DPRD Kabupaten Takalar, Jumat (20/2/2026). Aksi tersebut dirangkaikan dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD sebagai bentuk tekanan atas berbagai persoalan pelayanan kesehatan yang dinilai semakin meresahkan masyarakat.

Aksi ini dipicu oleh maraknya polemik penonaktifan BPJS PBI, persoalan penentuan desil, layanan Mobile JKN yang dinilai belum maksimal, penghentian bantuan sosial (Bandos) bagi penyandang disabilitas, hingga buruknya pelayanan kesehatan di Kabupaten Takalar. Sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) yang tergabung dalam aliansi tersebut menyuarakan tuntutan tegas agar pemerintah daerah tidak lepas tangan atas persoalan yang berdampak langsung pada masyarakat kecil.

Dalam orasinya, Jenderal Lapangan aksi, Waliyullah, menyoroti sistem sentralisasi kebijakan yang dinilai justru memperumit akses layanan kesehatan. Menurutnya, secara konseptual sentralisasi melalui kementerian memang bertujuan menjaga validitas data nasional serta mencegah penyalahgunaan. Namun dalam praktik di lapangan, mekanisme tersebut kerap menimbulkan hambatan birokrasi yang berujung pada keterlambatan pelayanan kesehatan bagi warga.

“Akibatnya masyarakat menjadi korban. Data yang tidak sinkron dan kebijakan yang tidak responsif membuat banyak warga kehilangan akses jaminan kesehatan,” tegas Waliyullah di hadapan peserta aksi.

Massa aksi secara tegas meminta DPRD Kabupaten Takalar segera memanggil dan menghadirkan Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Takalar, Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, serta Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar dalam forum RDP terbuka. Mereka menuntut adanya penjelasan komprehensif sekaligus solusi konkret atas persoalan yang terjadi.

Sebagai bentuk ultimatum, massa aksi sempat menutup satu jalur di jalan poros Takalar. Penutupan jalur tersebut dilakukan sebagai simbol protes keras terhadap DPRD Kabupaten Takalar dan seluruh dinas terkait yang dinilai lamban merespons polemik nasional yang berdampak langsung di daerah.

Aliansi Gerakan Masyarakat Peduli Takalar menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar demonstrasi simbolik, melainkan bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan publik yang menyangkut hak dasar masyarakat atas kesehatan dan kesejahteraan. Mereka berkomitmen akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan dan kepastian bagi warga Takalar.