Poros Info ID Aktual Investigatif Terpercaya
Related Articles
POROS INFO krisis di kawasan Timur Tengah kian memanas dan berpotensi mengguncang stabilitas energi global. Ketegangan meningkat seiring konflik antara Iran melawan Israel dan Amerika Serikat (AS), yang telah berlangsung sejak akhir Februari 2026.
Terbaru, Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) menyatakan rencana untuk menutup sepenuhnya Selat Hormuz. Langkah ini disebut sebagai respons atas ancaman Presiden AS, Donald Trump, yang berencana menargetkan fasilitas energi Iran.
Dalam pernyataannya melalui platform Truth Social pada Sabtu (21/3/2026), Trump memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap infrastruktur energi Iran jika Selat Hormuz tidak dibuka kembali dalam waktu 48 jam.
“Jika Iran tidak membuka sepenuhnya, tanpa ancaman, Selat Hormuz dalam waktu 48 jam sejak saat ini, Amerika Serikat akan menyerang dan menghancurkan berbagai pembangkit listrik mereka, mulai dari yang terbesar terlebih dahulu,” tulis Trump, dikutip dari Time.
Meski demikian, IRGC mengindikasikan bahwa sejumlah kapal dari negara-negara tertentu masih diizinkan melintas secara terbatas. Namun, mereka juga mengeluarkan ancaman keras terhadap perusahaan-perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan AS.
“Kami tidak memulai perang ini dan kami tidak akan memulainya sekarang. Namun, jika musuh merusak pembangkit listrik kami, kami akan melakukan segala cara untuk mempertahankan negara dan kepentingan rakyat kami,” demikian pernyataan IRGC yang dilansir The Guardian.
Sebagai jalur strategis global, Selat Hormuz memegang peranan vital dalam distribusi minyak, gas, dan komoditas penting lainnya ke berbagai negara. Penutupan jalur ini berpotensi memicu lonjakan harga energi dunia serta mengganggu rantai pasok internasional.
Di sisi lain, ketegangan ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait pelanggaran hukum internasional. Berdasarkan Konvensi Jenewa, serangan terhadap objek yang vital bagi kelangsungan hidup sipil dilarang. Hukum Humaniter Internasional juga menegaskan bahwa dampak terhadap warga sipil tidak boleh melebihi keuntungan militer yang diharapkan.
Situasi di kawasan tersebut masih terus berkembang, dengan risiko eskalasi yang dapat berdampak luas, tidak hanya bagi Timur Tengah, tetapi juga terhadap stabilitas ekonomi global.
