MAKASSAR | POROS INFO.ID – Aliansi Pemerhati Kesehatan Sulawesi Selatan (Sulsel) menyampaikan pernyataan sikap terkait nasib ribuan tenaga kesehatan (Nakes) yang hingga kini belum mendapatkan kepastian status, Kamis (18/09).
Mereka menilai banyak Nakes yang telah lama mengabdi, namun tidak terdata dalam pangkalan BKN, sehingga kesejahteraan serta hak-haknya terabaikan.
Dalam pernyataannya, Aliansi menyoroti adanya praktik nepotisme, pilih kasih, hingga dugaan mafia data yang memperburuk kondisi. Hal ini dinilai mencederai rasa keadilan serta merendahkan martabat tenaga kesehatan yang seharusnya menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan rakyat. Aliansi menegaskan bahwa lemahnya komitmen pemerintah daerah semakin memperburuk nasib para tenaga kesehatan di Sulsel.
Aliansi menuntut Gubernur Sulsel dan DPRD Sulsel untuk segera memperjuangkan status seluruh Nakes, minimal sebagai pegawai paruh waktu atau PPPK sesuai regulasi terbaru. Selain itu, pemerintah juga didesak menjamin upah, insentif, dan tunjangan sesuai ketentuan, sekurang-kurangnya mengacu pada standar UMR/UMK dan UU Ketenagakerjaan.
Tidak hanya itu, Aliansi juga meminta DPRD Sulsel membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna memastikan penyelesaian masalah ini secara adil. Mereka menekankan pentingnya pemberantasan praktik mafia data serta penghentian rekrutmen tenaga honorer baru yang hanya menambah masalah ketidakjelasan status kerja.
Aksi penyampaian aspirasi ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 18 September 2025, mulai pukul 13.00 WITA di Kantor DPRD Sulsel dan Kantor Gubernur Sulsel. Dengan tegas, Aliansi menutup pernyataan sikapnya: “Tunduk tertindas, bangkit melawan, sebab mundur adalah pengkhianatan terhadap anak bangsa.”