Poros Info ID Aktual Investigatif Terpercaya
Related Articles
Gowa,porosinfo.id.- Diskusi “Apa Kabar APBD Gowa?” berlangsung tanpa adanya dialog langsung antara pihak eksekutif dan legislatif.
Kesempatan untuk membuka ruang dialog langsung antara DPRD Gowa dan Pemerintah Kabupaten Gowa dalam membahas kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terlewatkan. Tak satu pun anggota maupun utusan DPRD Gowa hadir dalam diskusi publik yang digelar oleh Forum Dosen Sulawesi Selatan bersama Tribun Timur dengan tema “Apa Kabar APBD Gowa?”. Sementara itu, Bupati Gowa, Dr. Hj. St. Husniah Talenrang, SE., MM., hadir langsung sebagai narasumber utama untuk memaparkan persoalan anggaran daerah.
Diskusi yang dipimpin oleh Ketua Forum Dosen Sulawesi Selatan sekaligus Dosen Ilmu Sosial dan Politik Unhas, Adi Surya Culla, ini turut dihadiri oleh deretan Guru Besar seperti Prof. Dr. Muhammad, Prof. Dr. Ruslan Ranggong, dan Prof. Dr. Margarito Kamis (via Zoom), serta kalangan LSM dan penggiat pemerintahan.
Dalam forum tersebut, Bupati Gowa membeberkan sejumlah fakta terkait mandeknya pembahasan anggaran:
– APBD Perubahan 2026 Belum Rampung: Dokumen belum dapat diajukan ke DPRD Gowa karena belum selesainya penyusunan di tingkat internal pemerintah daerah.
– Kinerja SKPD Belum Optimal: Husniah menyoroti posisi strategis Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang belum maksimal menjalankan tugas, khususnya pada Sekretariat Daerah, Bappeda, dan BPKD.Dampak ke RAPBD 2027: Keterlambatan pada APBD Perubahan 2026 ini secara otomatis menghambat proses penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Sorotan Peserta Terhadap Absennya Legislatif Ketidakhadiran pihak DPRD Gowa memicu kekecewaan dan menjadi sorotan tajam dari para peserta diskusi. Forum ini dinilai cacat komunikasi karena hanya menghadirkan penjelasan dari satu sisi (eksekutif).
“Sayang sekali DPRD tidak hadir. Ini sebenarnya momentum yang baik untuk mendengarkan langsung penjelasan Bupati sekaligus memberikan pandangan atau klarifikasi dari perspektif DPRD,” ujar salah seorang peserta diskusi”.
Para akademisi dan penggiat pemerintahan yang hadir menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen utama pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat Gowa. Absennya DPRD Gowa dinilai menghilangkan kesempatan emas untuk membangun komunikasi yang terbuka, objektif, dan konstruktif di tengah dinamika pemerintahan daerah saat ini.Hingga diskusi berakhir, kursi yang disediakan untuk perwakilan DPRD Gowa tetap kosong, meninggalkan ruang dialog yang timpang antara eksekutif, legislatif, akademisi, dan masyarakat
Lp:(**)
