Poros Info ID Aktual Investigatif Terpercaya
Related Articles
SUNGGUMINASA,porosinfo.id. – Sikap manajemen PT Pos Indonesia memicu amarah massa saat menggelar aksi konfrontasi terkait mandeknya dokumen hukum penting. Perusahaan BUMN penyedia jasa kurir tersebut dinilai berupaya “cuci tangan” dan memberikan keterangan yang berubah-ubah (mencla-mencle) saat didesak massa untuk mempertanggungjawabkan pengiriman dokumen perkara.
Ketegangan memuncak ketika massa mempertanyakan keberadaan Surat Dokumen Sanggahan/Jawaban dari Bupati Gowa. Dokumen resmi dari Pemerintah Kabupaten Gowa tersebut tidak pernah tiba ke alamat tujuan yang semestinya. Hilangnya dokumen krusial ini menimbulkan kecurigaan besar bahwa ada unsur kesengajaan untuk menghambat proses hukum yang berjalan.
“Keterangan dari pihak PT Pos sangat mencla-mencle di hadapan massa aksi. Awalnya mereka memberikan pembelaan A, namun saat dikonfrontir dengan fakta-fakta lapangan, argumen mereka langsung berubah menjadi B. Ini jelas bentuk lempar tanggung jawab atas fatalnya kesalahan operasional mereka,” ujar salah satu koordinator aksi di lokasi.
Tidak sampainya surat dinas dari orang nomor satu di Kabupaten Gowa tersebut mengarahkan sorotan tajam pada integritas PT Pos Indonesia. Massa secara terbuka mempertanyakan apakah perusahaan pelat merah ini telah disusupi oleh oknum yang bekerja sama dengan pihak berperkara. Muncul dugaan kuat di kalangan pengunjuk rasa mengenai adanya andil PT Pos dalam praktik mafia peradilan.
“Bagaimana mungkin surat resmi sekelas dokumen Bupati Gowa bisa lenyap atau tidak pernah sampai ke tujuan tanpa ada permainan di dalam? Kami menduga kuat PT Pos ikut ambil bagian dalam skenario mafia peradilan ini untuk menjegal hak-hak hukum masyarakat,” tegasnya.
Aksi massa menuntut PT Pos Indonesia ini sedlumnya sempat diwarnai kericuhan saat sejumlah massa menyerobot masuk mencari pertanggungjawaban, massa terlibat saling sarong dan bahkan saling kejar, hasil keributan membuat pintu masuk kantor pos yang terbuat dari kaca pecah
massa meminta segera melakukan audit investigatif secara transparan terhadap jajarannya di wilayah Gowa. Massa juga mendesak aparat penegak hukum untuk memeriksa oknum-oknum PT Pos yang terlibat dalam mata rantai pengiriman dokumen tersebut atas dugaan konspirasi yang merugikan keadilan publik.
(**)
