Diduga Ilegal, Aktivitas Somel Kayu di Desa Lonjoboko Gowa Bebas Beroperasi

Related Articles

Bocoran Spesifikasi Huawei Pura 90 Plus Terungkap Lewat Unit Pajangan, Pakai Chipset Baru Kirin 9025!

2 jam lalu

Perkuat Kemanunggalan TNI‑Rakyat, Pembangunan RTLH Sasaran 3 TMMD ke‑130 Dimulai

9 jam lalu

Alumni 1997 Matangkan Pelantikan Pengurus IKA SMPN 21 Makassar

2 hari lalu

GOWA,poosinfo.id. – Sebuah usaha pengolahan kayu atau somel di Kampung Bikokoro, Dusun Galesong, Desa Lonjoboko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, kini tengah menjadi sorotan tajam dari warga masyarakat setempat.

Usaha yang diduga milik Bella Dg Maddo ini dicurigai beroperasi tanpa mengantongi dokumen legalitas resmi.
Berdasarkan informasi dari warga sekitar, somel tersebut aktif beroperasi menggunakan beberapa mesin modern untuk memproduksi papan dan balok kayu.

Hasil olahan kayu tersebut kemudian dipasarkan secara rutin ke berbagai wilayah. Meskipun aktivitas produksi berjalan lancar setiap hari, pemilik usaha dilaporkan tidak pernah menunjukkan atau membuktikan adanya dokumen legalitas usaha kepada masyarakat sekitar.
Warga juga mengeluhkan ketidakjelasan asal-usul bahan baku kayu yang diolah di tempat tersebut.

Hingga saat ini, tidak ada transparansi mengenai legalitas bahan baku maupun izin pengolahan yang semestinya dimiliki oleh setiap industri perkayuan.
Jika dugaan ini terbukti benar, aktivitas somel tersebut berpotensi kuat melanggar sejumlah regulasi ketat yang berlaku di Indonesia. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya, yang mewajibkan setiap pelaku usaha memiliki perizinan berusaha berbasis risiko.

Selain itu, sebuah usaha pengolahan hasil hutan wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), izin usaha industri, serta sertifikasi pemenuhan legalitas melalui Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Merujuk pada aturan kehutanan, pengelolaan dan peredaran hasil hutan kayu tanpa dokumen sah dapat dijerat sanksi administratif hingga pidana berat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Sanksi yang mengancam meliputi penghentian total kegiatan usaha, penyitaan barang bukti, denda materiil, hingga ancaman pidana penjara jika terbukti menggunakan atau memperdagangkan hasil hutan ilegal.

Hingga naskah berita ini diturunkan, menunggu untuk memberikan klarifikasi ataupun pernyataan resmi terkait legalitas operasional bisnisnya. Pihak redaksi masih terus berupaya melakukan konfirmasi dan penelusuran lebih lanjut di lapangan, serta mendorong instansi atau dinas berwenang untuk segera turun tangan melakukan pengecekan langsung.
(***)