Poros Info ID Aktual Investigatif Terpercaya
Related Articles
TAKALAR | KHATULISTIWA.MEDIA – Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, memaparkan berbagai strategi Pemerintah Kabupaten Takalar dalam menghadapi keterbatasan fiskal daerah.
pemaparan Bupati Takalar saat memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Takalar digelar di lantai II Gedung DPRD, Selasa (7/7/2026).
Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Takalar, H. Muhammad Rijal, serta dihadiri Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD.
hadir pula para anggota DPRD, unsur Forkopimda, jajaran Polres Takalar, Kodim 1426/Takalar, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan para camat se-Kabupaten Takalar.
Seluruh 9 fraksi DPRD, yakni Fraksi Hanura, Fraksi PKS, Fraksi PKB, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi NasDem, Fraksi Gerindra, Fraksi PPP, dan Fraksi Gelora Menyampaikan Pandangan Umun Fraksi.
semua 9 Fraksi menyatakan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.
Meski demikian, masing-masing fraksi memberikan sejumlah catatan, kritik, dan masukan, terutama terkait peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menanggapi pandangan umum tersebut, Bupati Takalar Muhammad Firdaus Daeng Manye menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas berbagai saran dan masukan yang diberikan.
Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi modal penting dalam mendorong kemajuan daerah.
Bupati mengungkapkan bahwa salah satu capaian membanggakan Kabupaten Takalar adalah keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kelima kalinya.
Namun, ia menegaskan bahwa capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional.
“Alhamdulillah, kita kembali meraih opini WTP. Ini merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Tetapi WTP bukan tujuan akhir. Masih ada berbagai catatan yang harus terus kita perbaiki agar tata kelola pemerintahan semakin baik,” ujarnya.
Daeng Manye juga mengakui bahwa kemampuan fiskal Kabupaten Takalar masih sangat terbatas.
Ia menjelaskan, PAD Kabupaten Takalar saat ini berada di kisaran Rp189 miliar, sementara belanja wajib daerah, termasuk pembayaran gaji ASN dan kewajiban lainnya, mencapai hampir Rp500 miliar.
Kondisi tersebut membuat Kabupaten Takalar masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Menurutnya, berbagai persoalan yang disampaikan fraksi, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, sektor pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik, memang telah menjadi perhatian pemerintah.
Namun, penyelesaiannya harus dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan skala prioritas sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Kita harus melihat persoalan dengan perspektif yang sama. Banyak yang harus diperbaiki, tetapi semuanya membutuhkan dukungan anggaran”.imbuhnya Daeng Manye
Karena itu, pemerintah harus kreatif mencari sumber-sumber pendapatan baru dan tidak hanya bergantung pada transfer dari pemerintah pusat,” tegasnya.
Sebagai langkah menghadapi keterbatasan tersebut, Pemerintah Kabupaten Takalar terus melakukan berbagai terobosan.
Terobosan tersebut di antaranya mempercepat digitalisasi pemerintahan, mengembangkan destinasi wisata sebagai penggerak ekonomi, memperkuat UMKM,
Meningkatkan literasi digital ASN, serta aktif membangun komunikasi dengan kementerian dan lembaga di Jakarta untuk memperoleh dukungan program dan investasi.
Daeng Manye juga mengungkapkan bahwa tahun ini 2026 Kabupaten Takalar menghadapi tantangan yang semakin berat setelah alokasi anggaran daerah berkurang lebih dari Rp210 miliar akibat kebijakan efisiensi pemerintah pusat.
Kondisi ini, menurutnya, menuntut pemerintah daerah bekerja lebih inovatif, efisien, dan mampu menghadirkan solusi di tengah keterbatasan anggaran.
Ia juga menekankan bahwa Seluruh masukan yang disampaikan fraksi DPRD, akan menjadi bahan evaluasi Pemerintah Kabupaten Takalar dalam menyusun kebijakan pembangunan ke depan.
Di akhir penyampaiannya, Daeng Manye mengajak DPRD untuk terus memperkuat kolaborasi dalam membangun Kabupaten Takalar.
Menurutnya, keberhasilan daerah tidak hanya diukur dari penghargaan yang diraih, tetapi dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat, membaiknya pelayanan publik, serta tumbuhnya kepercayaan investor terhadap Kabupaten Takalar.
“Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama. Dengan sinergi antara eksekutif dan legislatif, saya optimistis Takalar akan semakin maju, berdaya saing, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tutupnya.
