Reses Sidang II DPRD Takalar: Warga Lengkese Akui Bukti Kerja Habibie Abdullah, Jembatan Polsel–Marbo Tuntas

Related Articles

Aksi Gotong Royong “Gerakan 100 Kantong Sampah”, Karang Taruna Timbuseng Bersihkan Jalan

2 hari lalu

Jaga Tradisi dan Kehormatan, Masyarakat Adat Kesultanan Gowa Gelar Apel Pasukan di Balla Lompoa

3 hari lalu

Perkuat Sinergi Media dan Pemerintah, Kunker Perdana Ketua Umum IJS Sulbar di Pasangkayu Disambut Hangat Kominfo-Kesbangpol

3 hari lalu

TAKALAR | POROS INFO.ID – Ketua Fraksi PKB DPRD Takalar, Habibie Abdullah, kembali menegaskan komitmennya mengawal aspirasi rakyat dalam kegiatan Reses Sidang Kedua DPRD Takalar yang digelar di Dusun Ujung Bassi, Desa Lengkese, Selasa (24/02/2026).

Reses tersebut menjadi ajang temu konstituen yang sarat apresiasi sekaligus curahan persoalan warga. Kepala Desa Lengkese Syamsi Hindi Kr. Indi mewakili masyarakat menyampaikan rasa syukur atas terealisasinya pembangunan jembatan penghubung antar Kecamatan Polongbangkeng Selatan dan Kecamatan Mangarabombang selesai.

“Alhamdulillah, Pak Dewan Habibie telah mengawal aspirasi warga. Akhirnya jembatan penghubung antar kecamatan selesai,” ujarnya di hadapan peserta reses.

Hal senada disampaikan Imam Dusun setempat. Ia menegaskan bahwa janji pada reses pertama untuk mengawal pembangunan jembatan penghubung Tana-tana ke Lengkese kini telah terbukti.

“Janji itu bukan sekadar ucapan. Sekarang masyarakat sudah merasakan manfaatnya,” tegasnya.

Namun di balik capaian pembangunan tersebut, warga juga menyuarakan keresahan terkait polemik kartu BPJS yang mendadak nonaktif saat warga menjalani perawatan di rumah sakit.

Menanggapi hal itu, Habibie Abdullah menyebut BPJS berdasar saat ini menjadi persoalan isu nasional. Ia menjelaskan bahwa data warga atas dasar desil terintegrasi dengan sistem ekonomi nasional, termasuk aktivitas transaksi dan pinjaman keuangan.

“BPJS ini sudah menjadi persoalan nasional karena aturan Permensos 2026. Data warga langsung terkoneksi dengan sistem ekonomi nasional, termasuk transaksi dan pinjaman,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, ada kasus di mana BPJS masih aktif saat pasien dirawat, namun menjadi tidak aktif saat keluar dari rumah sakit. Untuk itu, ia menyarankan warga segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial dengan membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

“Segera ke Dinas Sosial dengan membawa SKTM untuk mengurus pengaktifan kembali,” sarannya.

Reses tersebut berlangsung dinamis, mencerminkan harapan besar masyarakat terhadap peran legislatif bukan hanya dalam pembangunan fisik, tetapi juga dalam menjawab persoalan sosial yang menyentuh kebutuhan dasar warga.

Kegiatan ini sekaligus mempertegas posisi Fraksi PKB DPRD Takalar dalam mengawal kepentingan rakyat, dari pembangunan infrastruktur hingga hak layanan kesehatan masyarakat.