Komitmen Pembangunan, Habibie Abdullah Ketua Fraksi PKB DPRD Takalar Hadir di Musrenbang Mangarabombang

Bagikan

TAKALAR | POROS INFO.ID – Ketua Fraksi PKB DPRD Takalar, Habibie Abdullah, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Mangarabombang Tahun Anggaran 2027 yang digelar di ruang pertemuan Balai Penyuluh Keluarga Berencana (BPKB) Kecamatan Mangarabombang, Sabtu (14/02/2026).

Forum strategis tersebut turut dihadiri Anggota DPRD Takalar, Ahmad Sabang (NasDem), Syamsuddin Serang (PDIP), Ahmad (Gelora), dan Ibrahim (PKS).

Musrenbang dibuka langsung oleh Camat Mangarabombang, Mappaturung, S.Sos., serta dihadiri Kapolsek Marbo, Danramil Marbo, para kepala UPT se-Kecamatan Mangarabombang, staf Bapperida Takalar, perwakilan Dinas Peternakan, koordinator pendamping desa, hingga seluruh kepala desa dan lurah se-Kecamatan Mangarabombang.

Di forum yang menentukan arah pembangunan tersebut, Habibie melontarkan peringatan keras agar Musrenbang tidak sekadar menjadi agenda rutin tanpa dampak nyata bagi rakyat.

“Musrenbang ini bukan panggung seremonial. Ini ruang perjuangan aspirasi masyarakat. Usulan dari desa tidak boleh berhenti di berita acara. Harus dikawal sampai masuk prioritas kabupaten,” tegasnya di hadapan peserta forum.

Habibie menyoroti sejumlah persoalan klasik di Mangarabombang yang hingga kini belum tertangani secara merata, mulai dari infrastruktur dasar yang timpang, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga penguatan ekonomi masyarakat pesisir dan pedesaan.

Menurutnya, tanpa komitmen dan pengawalan politik yang kuat, banyak usulan warga hanya akan menjadi daftar panjang tanpa realisasi. Tarik-menarik kepentingan dan keterbatasan anggaran, kata dia, kerap menjadi alasan gugurnya program prioritas masyarakat.

Karena itu, ia menegaskan DPRD memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan setiap aspirasi yang lahir dari desa benar-benar diperjuangkan hingga tahap penganggaran.

“Partisipasi masyarakat harus dikawal dari bawah ke atas. DPRD tidak boleh lepas tangan. Kebutuhan rakyat wajib menjadi prioritas, bukan sekadar wacana,” ujarnya tegas.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Fraksi PKB DPRD Takalar berkomitmen mengawal hasil Musrenbang Mangarabombang agar tidak berhenti di meja administrasi, melainkan benar-benar menjelma menjadi program nyata yang dirasakan masyarakat.

Check Also

Forum Kemitraan Perlindungan Masyarakat Adat Budaya Takalar Jalani Verifikasi Kesbangpol, SKT Segera Rampung

Bagikan    TAKALAR | POROS INFO.ID – Forum Kemitraan Perlindungan Masyarakat (FKPM) Adat Budaya Kabupaten Takalar menggelar …

Desa Banggae Tembus Top 2 Nasional Digides 2025, Bukti Takalar Melesat di Era Desa Digital

Bagikan    TAKALAR | POROS INFO.ID – Di bawah komando Faisal Sibali, S.Pd.I, Desa Banggae kembali menorehkan …

Proyek Bengkel SMK Rp11,8 miliar Diduga Bermasalah, Aspek Teknis dan Administratif Dipertanyakan

Bagikan    Makassar,porosinfo.id. — Pembangunan Ruang Praktik Teknik Kendaraan yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan dengan …

“Jangan Ada Pembiaran!” KEPMI-Bone Kepung Polres dan DPRD, Desak Usut Tambang Ilegal 10 Tahun di Turucinnae

Bagikan    TAKALAR | POROS INFO.ID – Kesatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia (KEPMI) Bone Dewan Pengurus Komisariat Arung …

Kepala UPT SDN 151 Inpres Kalampa Hadiri Puncak HUT ke-66 Kabupaten Takalar

Bagikan    TAKALAR | POROS INFO.ID – Kepala Sekolah UPT SD Negeri 151 Inpres Kalampa, Marwani, S.Pd., …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *