Poros Info ID Aktual Investigatif Terpercaya
Related Articles
TAKALAR | POROS INFO.ID – Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Takalar, Habibie Abdullah, melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2026 di Desa Banggae, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar.
Kegiatan tersebut menjadi forum terbuka antara wakil rakyat dan masyarakat dalam menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di tingkat desa dan kerja pengawasan kepada pemerintah, Sabtu (14/02/2026).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Desa Banggae, Faisal Sibali, yang mendampingi langsung jalannya sesi dialog bersama warga.
Dalam sesi tanya jawab, warga Dusun Banggae, Dg. Tongi dan Dg. Sakking, menyampaikan keluhan terkait penurunan desil yang berdampak pada berkurangnya bantuan sosial bagi warga kurang mampu.
Menanggapi hal tersebut, Habibie Abdullah akan segera menindaklanjuti persoalan tersebut sebagai tugas mengawal aspirasi warga.
“Dalam waktu dekat ini kami akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Sosial Kabupaten Takalar untuk membahas persoalan desil dan dampaknya terhadap penerima bantuan,” tegas Habibie.
Selain persoalan bantuan sosial, warga juga mengeluhkan pemindahan gorong-gorong di Dusun Jarannika serta kondisi jalan yang rusak. Menanggapi hal itu, Habibie menyatakan komitmennya untuk berkoordinasi dengan instansi terkait.
“Persoalan jalan rusak dan gorong-gorong akan kami komunikasikan dengan Dinas PUPR Kabupaten Takalar. Semua aspirasi yang masuk akan saya sampaikan dalam rapat. Saya juga akan turun langsung ke lokasi untuk dokumentasi sebagai bagian dari tugas pengawasan,” ujarnya.
Sementara itu, terkait Jalan Poros Tepo yang kondisinya rusak dan telah menyebabkan sejumlah pengendara terjatuh, Kepala Desa Banggae, Faisal Sibali, menyampaikan harapannya agar pemerintah desa sudah melakukan penambalan tanah sementara untuk keselamatan masyarakat.
“Jalan tersebut sudah banyak memakan korban karena pengendara jatuh. Kami berharap ada perhatian serius agar segera dilakukan perbaikan,” ungkapnya.
Kegiatan ditutup dengan peninjauan langsung ke sejumlah titik infrastruktur yang mengalami kerusakan. Peninjauan ini menjadi bagian dari pengawasan lapangan untuk memantau, memeriksa, serta memastikan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan proyek pembangunan, termasuk penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), berjalan sesuai aturan di tingkat pemerintahan desa.
