Poros Info ID Aktual Investigatif Terpercaya
Related Articles
Gowa,porosinfo.id.- Nama Paket Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Nama KLPD Kab. Gowa, Satuan Kerja Bagian Umum Tahun Anggaran 2026, Sumber Dana APBD, total Pagu 9 milyaran atau tepatnya Rp.9.590.738.163.-.
Uraian Pekerjaan Belanja Sewa Electric Generating Set; Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan; Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang; Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya; Belanja Sewa Electric Generating Set; Belanja Sewa Electric Generating Set; Sewa Kendaraan Dinas; Sewa Rental Kendaraan Roda Empat; Sewa Rental Kendaraan Roda Empat; MPV / LSUV – Menengah; MPV – Hybrid; MPV / LSUV – Tipe Addon; MPV – Hybrid Premium; Sewa Rental Kendaraan Roda Empat; SEWA KENDARAAN; Sewa Tenda; Sewa Meja Tamu; Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya; Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya; Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya; Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya; Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya; Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya; Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya; Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya; Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya; Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya; Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya; Sewa Kursi Plastik; Sewa Tenda; Sewa Kursi Susun
dana anggaran belanja Pemda yang ada disatuan bagian umum yang total pagunya 9 milyar direncanakan untuk kegiatan belum jelas asas guna dan manfaatnya lantaran saat dikonfirmasi ke Kepala Bagian (Kabag) Umum dan Protokol Sekertariat Daerah Kabupaten Gowa Irham Imran pada Kamis (29/01/2026) diruang kerjanya, menuturkan perencanaan anggaran tersebut sifatnya kontra payung mengakomudir acara acara selama setahun, acaranya sendiri belum bisa diprediksi waktu tempat dan volume itulah disebut kontra payung.tutup irham.
Berdasar jejak digital pemaparan arah visi misi bupati gowa maka Hasil jawaban Kabag berdampak menimbulkan analisis tajam yakni :
1. Kontradiksi dengan Kondisi Fiskal
Pemkab Gowa baru saja menetapkan strategi perketat prioritas APBD 2026 karena penurunan kapasitas fiskal akibat berkurangnya transfer dana dari pusat. Alokasi dana miliaran untuk kegiatan non-infrastruktur publik (seperti sewa kendaraan atau kegiatan seremonial) di tengah kondisi ini menunjukkan adanya disorientasi prioritas.
2 Analisis Efektivitas vs. Pemborosan
Sewa vs. Beli: Anggaran sewa sebesar Rp8,9 miliar sering dikritik karena secara finansial hampir setara dengan pengadaan aset baru. Jika dana ini digunakan untuk sewa rutin tanpa dampak pada pelayanan masyarakat, maka asas manfaatnya patut dipertanyakan.
Biaya Peluang (Opportunity Cost): Dana 9 miliar jika dialihkan bisa membiayai renovasi puluhan sekolah atau peningkatan jalan di daerah pelosok Gowa yang masih membutuhkan perhatian.
3. Risiko Transparansi “Dana Mengambang”
Bupati Gowa telah mencanangkan penganggaran berbasis data dan berorientasi outcome untuk tahun 2026. Jika ada anggaran 9 miliar yang rincian kegiatannya “belum jelas”, hal ini mengindikasikan adanya celah antara kebijakan pimpinan dengan eksekusi di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ini bisa menjadi indikasi adanya anggaran siluman atau titipan yang tidak sinkron dengan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).
Lp : Mss/Jb
