Poros Info ID Aktual Investigatif Terpercaya
Related Articles
PASANGKAYU, Porosinfo.id – DPRD Kabupaten Pasangkayu melalui Komisi I, II, dan III melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan program kerja serta infrastruktur kegiatan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini berlangsung selama lima hari, mulai Selasa hingga Jumat, 27–30 Januari 2026, dengan melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Komisi I Fokus Pengawasan SPPG
Komisi I DPRD Pasangkayu melakukan peninjauan pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah kecamatan, di antaranya Pasangkayu, Tikke Raya, Sarudu, Baras, Dapurang, dan Duripoku.
Hasil peninjauan menunjukkan, sebagian besar SPPG belum mengantongi Sertifikat Laik Higieni Sanitasi (SLHS). Kendala yang ditemukan umumnya berkaitan dengan belum terpenuhinya syarat administrasi dan teknis, seperti penilaian Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL), pemeriksaan sampel air baku dapur, serta uji sampel makanan.
Di Kecamatan Pasangkayu, SPPG Jalan Hasanuddin melayani 2.114 penerima manfaat dan SPPG Jalan Fatmawati melayani 1.496 penerima manfaat. Keduanya masih terkendala penerbitan SLHS karena sejumlah tahapan pemeriksaan belum dilaksanakan.
Sementara itu, SPPG Kecamatan Tikke Raya yang melayani 3.111 penerima manfaat telah memenuhi seluruh persyaratan teknis dan saat ini SLHS masih dalam proses penerbitan.
Di Kecamatan Sarudu, Baras, dan Dapurang, kendala utama berada pada hasil pemeriksaan air baku yang belum memenuhi standar. Berbeda dengan Kecamatan Duripoku, SPPG dengan total 2.971 penerima manfaat telah dinyatakan memenuhi syarat dan SLHS telah terbit.
Komisi II Soroti Tambak Udang Vaname
Komisi II DPRD Pasangkayu meninjau sejumlah lokasi tambak udang vaname dengan fokus pada aspek perizinan, produksi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan ketenagakerjaan.
Dari hasil dialog dan peninjauan lapangan, diketahui sebagian besar perusahaan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Namun, masih terdapat perizinan terintegrasi yang belum tuntas atau masih dalam proses. Komisi II menekankan pentingnya koordinasi lintas OPD agar proses perizinan lebih efektif dan efisien, serta kepatuhan terhadap perizinan lingkungan demi keberlanjutan usaha.
Dari sisi produksi, hasil panen udang vaname dilaporkan cenderung menurun akibat fluktuasi harga pasar dan serangan berbagai penyakit. Sementara itu, sektor ini dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD Pasangkayu melalui pajak dan retribusi daerah, sehingga diperlukan pengawasan berkelanjutan terhadap kepatuhan perusahaan.
Dalam aspek ketenagakerjaan, perusahaan tambak telah menyerap tenaga kerja lokal, namun Komisi II mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal disertai pelatihan dan pemenuhan hak-hak pekerja sesuai peraturan perundang-undangan.
Komisi III Awasi Infrastruktur dan Layanan Dasar.
Komisi III DPRD Pasangkayu melakukan pengawasan terhadap sejumlah program infrastruktur, di antaranya jalan, sarana air bersih, fasilitas kesehatan, dan sarana pariwisata.
Di Desa Sipakainga, Kecamatan Duripoku, Komisi III meninjau peningkatan jalan baru Program BPDP sepanjang ±32 kilometer yang telah mencapai progres 80 persen. Kendala utama pekerjaan adalah cuaca hujan yang menghambat proses penimbunan.
Komisi III juga menemukan sejumlah sarana air bersih yang tidak berfungsi, seperti di Desa Sipakainga dan Desa Batumatoru, Kecamatan Baras, akibat kualitas air yang buruk serta kerusakan infrastruktur. Di Desa Kalibamba, Kecamatan Bambaira, pembangunan sarana air bersih program 2024 belum rampung 100 persen meski air telah mengalir ke sambungan rumah warga.
Selain itu, Komisi III menyoroti bencana banjir yang kerap terjadi di sekitar Puskesmas Bambaira akibat pendangkalan sungai. Normalisasi sungai dinilai menjadi solusi, namun masih terkendala pembebasan lahan.
Pada sektor pariwisata, Komisi III meminta tindak lanjut pemasangan lampu penerangan jalan di kawasan wisata Desa Koa-Koa dan Desa Kalukunangka guna mencegah potensi tindak kejahatan, serta melengkapi sarana air bersih dan rambu penunjuk arah lokasi wisata.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi DPRD kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pasangkayu.
