Pemprov Sulsel Tolak Hak Mantan Sekda, Yugo Minta Hayat Gani Mengadu ke Komisi II DPR RI

Related Articles

Aksi Gotong Royong “Gerakan 100 Kantong Sampah”, Karang Taruna Timbuseng Bersihkan Jalan

1 hari lalu

Jaga Tradisi dan Kehormatan, Masyarakat Adat Kesultanan Gowa Gelar Apel Pasukan di Balla Lompoa

2 hari lalu

Perkuat Sinergi Media dan Pemerintah, Kunker Perdana Ketua Umum IJS Sulbar di Pasangkayu Disambut Hangat Kominfo-Kesbangpol

2 hari lalu

Makassar,porosinfo.id.– Advokat Yusuf Gunco meminta mantan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Selatan, Abdul Hayat Gani, untuk mengadukan persoalan pembayaran gaji dan tunjangannya yang belum terbayarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Komisi II DPR RI yang membidangi masalah pemerintahan termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Permintaan itu menyusul penolakan dari Pemprov Sulsel melalui Sekprov, Jufri Rahman, terkait tidak adanya surat pengangkatan kembali Abdul Hayat Gani sebagai Sekprov Sulsel pasca dicopot oleh Gubernur Andi Sudirman.

Menurut Yusuf Gunco, aduan ke Komisi II DPR RI tersebut akan ditindaklanjuti dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kemendagri. Dari rapat inilah akan melahirkan perintah pembayaran hak-hak Abdul Hayat Gani yang belum diterimanya atau yang belum dibayarkan oleh Pemprov Sulsel selama ini.

“Nanti Kemendagri yang perintahkan Pemprov Sulsel untuk membayarkan,” katanya.

Menurut dia, tidak ada persoalan hukum menurut dia, tidak ada persoalan hukum antara Abdul Hayat Gani dengan Pemprov Sulsel karena yang digugatnya adalah Presiden.

“Tidak ada hubungan hukum dengan Pemprov sehingga mereka tidak mau melakukan pembayaran karena yang digugat adalah presiden,” jelas Yugo, sapaan akrabnya.

Terkait dengan pernyataan Sekprov Sulsel, Jufri Rahman, meminta adanya SK baru pengangkatan Abdul Hayat Gani pascaputusan pengadilan, menurut Yugo, tidak perlu lagi.

“Hanya dibutuhkan surat perintah saja dari hasil RDP dengan Komisi II DPR RI yang memerintahkan kepada presiden untuk membayarkan hak haknya Pak Hayat Gani,” katanya.

Kalau ada surat itu, lanjut dia, Pemprov Sulsel, tinggal melakukan membayarkan. Tidak ada lagi alasan untuk tidak membayar. Kalau DPRD Sulsel yang memerintahkan pembayaran, ya salah,” katanya. (*)