Poros Info ID Aktual Investigatif Terpercaya
Related Articles
TAKALAR | POROSINFO.ID – Kepala Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Takalar, Drs. Rahmansyah Lantara, M.Si, menegaskan bahwa pembangunan daerah harus berjalan selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Penegasan tersebut disampaikannya dalam Talkshow Takalar Cepat Menyapa yang digelar di Studio SLiBE FM, Jalan Syech Yusuf, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Selasa (28/7/2026).
Dipandu host Nirwana, dialog yang berlangsung mulai pukul 09.30 hingga 10.36 WITA itu mengulas strategi pembangunan Kabupaten Takalar melalui penguatan perencanaan, riset, inovasi, investasi, hingga pengembangan sektor unggulan.
Rahmansyah menjelaskan, seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), harus melalui proses evaluasi Pemerintah Provinsi agar tetap sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional.
“RPJPD, RPJMD hingga RKPD setiap tahun dievaluasi pemerintah provinsi agar tetap selaras dengan dokumen pembangunan nasional dan provinsi,” ujarnya.
Menurutnya, proses sinkronisasi tersebut kini semakin efektif dengan dukungan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang memudahkan penyelarasan program prioritas, termasuk Program Strategis Nasional (PSN).
Rahmansyah juga menyoroti perubahan peran Bapperida yang kini tidak hanya berfokus pada perencanaan, tetapi juga riset dan inovasi daerah. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus berlandaskan hasil penelitian agar mampu menjawab persoalan masyarakat secara tepat.
“Hasil penelitian harus mampu dipakai untuk menyusun kebijakan dan program yang tepat dalam mengatasi berbagai persoalan pembangunan,” katanya.
Ia menjelaskan, seluruh inovasi yang diajukan organisasi perangkat daerah (OPD) terlebih dahulu dipresentasikan di hadapan tim Bapperida sebelum diajukan ke Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, inovasi daerah menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah tingkat nasional.
Pada sektor kelautan, Rahmansyah menyebut Takalar memiliki potensi besar dengan garis pantai sekitar 74 kilometer. Daerah ini dikenal sebagai salah satu sentra produksi rumput laut terbaik di Sulawesi Selatan, termasuk potensi perikanan dan kawasan mangrove di Kecamatan Kepulauan Tanakeke.
Pemerintah Kabupaten Takalar, kata dia, terus mendorong modernisasi dan digitalisasi sektor kelautan serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga internasional, guna mempercepat pengembangan kawasan pesisir.
Ia juga mengungkapkan bahwa Takalar mendapat Program Kampung Nelayan Merah Putih dari pemerintah pusat yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus memperkuat perekonomian daerah.
Di sektor investasi, Rahmansyah mengatakan pengembangan Kawasan Industri Takalar (KIT) di Laikang masih terus berjalan dan telah masuk dalam dokumen perencanaan nasional.
“Kita harus membangun kawasan industri dengan tetap melibatkan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan hidup,” tegasnya.
Menurut Rahmansyah, keberadaan kawasan industri akan menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat Takalar.
Sementara di sektor pertanian, ia menilai penerapan teknologi modern menjadi langkah strategis menghadapi tantangan perubahan iklim. Penggunaan drone, bibit unggul, serta varietas baru diyakini mampu meningkatkan produktivitas hasil pertanian.
Menutup dialog, Rahmansyah menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara terukur dan berbasis data yang akurat. Pemerintah menerapkan tiga strategi utama, yakni mengurangi beban masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta melakukan intervensi pada kawasan-kawasan miskin.
Ia menambahkan, pembaruan data sosial terus dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa dan kelurahan agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran sesuai kondisi riil masyarakat.
