HMI Cabang Makassar Geruduk Depot Pertamina TBBM: Desak APH Usut Dugaan Keterlibatan Pertamina Patra Niaga Region VII

Related Articles

Diduga Belum Kantongi Izin dan Gunakan Material Ilegal, Penimbunan Lahan di Kalabbirang Takalar Ditegur Pemerintah

11 jam lalu

Kapolresta Gowa Gencar Serukan Kamtibmas, Penanganan Kasus di Polsek Pallangga Justru Mandek

13 jam lalu

Kapolresta Gowa Sebarkan Pesan Kamtibmas Lewat Safari Jumat

2 hari lalu

SULSEL | POROS INFO.ID – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Depot Pertamina TBBM Makassar. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap dugaan keterlibatan PT Pertamina Patra Niaga Region VII Sulawesi Selatan dalam modus operandi yang diduga merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah,Jum’at (14/03).

Dalam pantauan media, ratusan massa HMI Cabang Makassar memblokade penuh akses jalan di depan depot, termasuk akses menuju Pelabuhan Pelindo. Massa aksi juga membakar ban dan melakukan orasi secara bergantian sebagai bentuk tekanan terhadap pihak terkait. Mereka menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi bahan bakar minyak (BBM), khususnya jenis Pertamax yang diduga mengalami pengoplosan.

“Kami mendesak aparat penegak hukum (APH) segera memeriksa Eksekutif Direktur General Manager Pertamina Patra Niaga Region VII Sulsel. Dugaan kami, BBM jenis Pertamax ‘oplosan’ ini juga telah beredar di wilayah Sulawesi Selatan. Bagaimana kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Pertamina Region VII ini? Patut dipertanyakan,” tegas Alwi Agus, Kabid PTKP HMI Cabang Makassar dalam orasinya.

Tak hanya menggelar aksi di luar, massa HMI Cabang Makassar juga berhasil menduduki kantor Pertamina Patra Niaga yang berada di dalam area Depot Pertamina. Mereka menyampaikan kekecewaan mendalam dan mendesak penghentian peredaran BBM Pertamax yang diduga telah dimanipulasi.

HMI juga menuntut agar Pertamina Patra Niaga Region VII segera bersurat resmi kepada Menteri ESDM dan BUMN untuk mempertanggungjawabkan dugaan tindak pidana korupsi ini.

Massa aksi menegaskan bahwa persoalan ini tidak cukup hanya diselesaikan dengan permohonan maaf. Mereka mendesak adanya kebijakan konkret dari PT Pertamina Patra Niaga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.