Seruan Damai KNPI Sulsel Dinilai Normatif, PMTS Desak Penegakan Hukum Atas Aksi Kekerasan IPMIL

Bagikan

SULSEL | POROS INFO.ID – Menanggapi bentrokan yang kembali melibatkan organisasi IPMIL (Ikatan Pemuda Mahasiswa Indonesia Luwu), Ketua DPD KNPI 1 Sulawesi Selatan, Andi Surahman Batara, menyerukan agar kedua belah pihak segera dipertemukan demi meredam eskalasi konflik.

Namun, ajakan tersebut justru menuai respons skeptis dari berbagai kalangan, terutama dari kalangan mahasiswa yang pernah terlibat langsung dalam konflik tersebut.

Demisioner Ketua Umum PMTS (Persatuan Mahasiswa Tau Sianakkang) periode 2023–2024 menyebut pernyataan damai Ketua KNPI terlalu normatif dan tidak berpijak pada kenyataan. Ia menilai IPMIL kerap mengkhianati semangat perdamaian yang sebelumnya sudah dibangun.

“Bagaimana mungkin bicara soal damai jika IPMIL terus mengulangi tindakan agresif, bahkan setelah perjanjian damai ditandatangani di depan Kapolrestabes?” ujarnya tegas.

Lebih lanjut, ia mengungkap bahwa konflik antara IPMIL dan mahasiswa asal Makassar bukan kali ini saja terjadi. Pada tahun 2023, salah satu kader IPMIL diketahui melakukan penikaman terhadap mahasiswa Makassar tanpa alasan jelas. Peristiwa itu memicu konflik luas dan akhirnya menghasilkan kesepakatan damai yang difasilitasi Kapolrestabes Makassar. Namun ironisnya, perjanjian tersebut kembali dilanggar oleh IPMIL melalui aksi kekerasan serupa.

Kekecewaan terhadap sikap IPMIL kian dalam ketika pelaku penikaman terbaru hingga kini belum juga ditangkap. Hal ini memunculkan kekhawatiran akan keberpihakan penegakan hukum serta menyulitkan upaya rekonsiliasi yang sejati.

“Perdamaian hanya bisa terwujud bila ada keadilan. Jika pelaku masih bebas, maka ajakan damai tak lebih dari formalitas,” tegas mantan Ketua PMTS.

Pernyataan Ketua KNPI Sulsel yang juga merupakan mantan pengurus IPMIL dinilai kurang objektif dan belum menyentuh akar masalah. Masyarakat dan kelompok mahasiswa di Makassar kini mendesak aparat penegak hukum untuk segera bertindak tegas.

Bagi mereka, penegakan hukum yang transparan dan adil adalah langkah awal menuju perdamaian yang bermartabat dan berkelanjutan.

Check Also

DPP IJS Kunjungi Pasangkayu, Perkuat Soliditas Organisasi dan Sinergi Bersama Pemangku Kepentingan

Bagikan    PASANGKAYU, Porosinfo.id – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat (IJS) melaksanakan kunjungan kerja …

Dalam Pendapat Akhir Fraksi, PKB Dorong Pemkab Takalar Mengoperasikan Kembali RSUD Galesong

Bagikan    TAKALAR | POROSINFO.ID – Ketua Fraksi PKB DPRD Takalar, Habibie Abdullah, menyampaikan pendapat akhir fraksinya …

Bapenda Takalar Tuai Pujian, Pelayanan Ramah dan Santun Bikin Wajib Pajak Nyaman

Bagikan    TAKALAR | POROSINFO.ID – Komitmen Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Takalar dalam menghadirkan pelayanan publik …

Bupati Takalar: Desa, Kecamatan, Kabupaten hingga Pusat Harus Satu Barisan dalam Tata Kelola Pemerintahan

Bagikan    TAKALAR | POROSINFO.ID – Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah …

Bupati Takalar, Kodaeral VI Makassar dan Kaizen Collaborative Impact Perkuat Kolaborasi Edukasi AI dan Literasi Digital di Indonesia Timur

Bagikan    Komitmen memperkuat transformasi digital di Indonesia Timur terus diwujudkan melalui sinergi lintas sektor. Pemerintah Kabupaten …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *