MAKASSAR,porosinfo.id.— Atmosfer menjelang Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan yang dijadwalkan pada Juni mendatang kian memanas. Krisis kepercayaan di internal organisasi memicu gelombang protes dari puluhan jurnalis yang tergabung dalam Forum Penyelamat PWI Sulawesi Selatan. Mereka turun ke jalan menggelar aksi damai di depan Monumen Mandala, Makassar, Senin (25/5/2026), demi menuntut pembenahan total dan menjaga independensi organisasi.

Aksi unjuk rasa ini menjadi sorotan tajam karena secara terang-terangan membongkar riak-riak konflik kepemimpinan di tubuh PWI Sulsel. Kehadiran Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Sulsel, Zulkifli Gani Ottoh, dinilai oleh massa aksi justru memicu polemik yang menggerus legitimasi organisasi wartawan tertua di Indonesia tersebut.
Koordinator Lapangan Forum Penyelamat PWI Sulsel, Arfandy Palallo, menegaskan bahwa kondisi internal organisasi saat ini sudah berada di titik krusial. Kepercayaan anggota goyah akibat rentetan rekam jejak kepengurusan yang dinilai bermasalah.
“Kondisi organisasi saat ini berada di titik krusial. Kepercayaan terhadap kepengurusan PWI Sulsel terganggu akibat sejumlah persoalan,” ujar Arfandy dalam orasinya di tengah riuh massa aksi.
Secara spesifik, Forum Penyelamat PWI Sulsel mengungkit sejumlah catatan minor yang melekat pada sang Plt Ketua. Mulai dari riwayat sanksi skorsing di internal PWI, status hukum yang pernah dihadapi, hingga dugaan keterlibatan dalam polemik kepemilikan aset eks Gedung PWI Sulsel. Tidak hanya itu, mereka juga menyuarakan penolakan keras terhadap praktik “sistem dinasti” yang dinilai mulai mengakar dalam kepengurusan regional.
Tiga Tuntutan dan Ultimatum 2×24 Jam:
Demi menyelamatkan marwah organisasi jelang suksesi kepemimpinan bulan depan, forum tersebut melayangkan tiga tuntutan utama kepada pengurus PWI Pusat:
Copot Zulkifli Gani Ottoh dari jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Sulsel.
Hadirkan Tim Pengurus PWI Pusat yang Netral dan bersih dari segala bentuk konflik kepentingan guna mengawal transisi.
Jamin Pelaksanaan Konferensi PWI Sulsel agar berjalan secara jujur, adil, terbuka, dan demokratis tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.
Tak main-main, Forum Penyelamat PWI Sulsel memberikan tenggat waktu yang sangat ketat bagi jajaran pengurus di Jakarta untuk mengambil tindakan nyata.
“Kami beri waktu 2×24 jam kepada PWI Pusat untuk merespons tuntutan kami. Jika tidak ada langkah konkret, kami akan menurunkan massa yang lebih besar,” tegas Arfandy memberikan ultimatum.
Aksi damai ini menjadi sinyal kuat bahwa arus bawah wartawan di Sulawesi Selatan menginginkan adanya angin perubahan. Independensi institusi pers menjadi harga mati yang harus dikembalikan menjelang momentum krusial Konferensi Provinsi mendatang. (Red)

Oleh : Faisal Salahuddin Marowa
Purna Bhakti Kepala Bumi Perkemahan Cadika
2020–2024

Porosinfo.id.-Cadika Limning memang merupakan aset Pemerintah Daerah Gowa, namun sejak tahun 1975 kawasan tersebut telah diperuntukkan secara khusus sebagai bumi perkemahan Pramuka dan penyerahannya pun tertuang secara resmi dalam sertifikat. Karena itu, Cadika bukan hanya aset biasa, melainkan bagian dari sejarah panjang pembinaan generasi muda.
Sejak tahun 2020, kawasan Cadika telah direvitalisasi oleh Pemerintah Daerah selama empat tahun berturut-turut. Anggaran yang tidak sedikit telah digelontorkan demi memaksimalkan pengelolaan bumi perkemahan tersebut agar menjadi pusat kegiatan kepemudaan dan kepramukaan yang representatif.
Namun kini muncul rencana pengalihfungsian lahan Cadika untuk pembangunan sekolah rakyat, sementara bumi perkemahan akan dipindahkan ke daerah Parangloe atau Pattallassang di lahan kosong. Tentu hal ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat dan para alumni Pramuka.
Mengapa sekolah rakyat tidak dibangun saja di lahan kosong yang tersedia? Mengapa harus memindahkan pusat sejarah dan pengkaderan Pramuka yang telah hidup puluhan tahun di Cadika Limbung?
Cadika Limbung bukan sekadar hamparan tanah. Di tempat itu lahir proses pengkaderan Praja Muda Karana. Banyak tokoh, pemimpin, dan generasi pengabdi bangsa ditempa dari semangat disiplin, kepemimpinan, dan pengabdian yang tumbuh di bumi perkemahan tersebut.
Sejarah tidak boleh diputus hanya karena perubahan kebijakan sesaat. Sebab menjaga Cadika berarti menjaga warisan pendidikan karakter bagi generasi masa depan.

GOWA ,porosinfo.id— Mantan Ketua Dewan Kerja Cabang (DKC) Kwartir Cabang Gowa, Hirsan Bahtiar, turut angkat bicara terkait rencana alih fungsi Bumi Perkemahan HM Jasin Limpo di Limbung menjadi Sekolah Rakyat.
Menurutnya, Buper Limbung bukan sekadar lokasi perkemahan biasa, melainkan bagian penting dari sejarah panjang Gerakan Pramuka di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Gowa. Tempat tersebut dinilai memiliki nilai historis dan emosional yang sangat kuat bagi ribuan kader Pramuka yang pernah ditempa di sana.

“Cadika Limbung adalah simbol kaderisasi dan ruang pendidikan karakter yang telah melahirkan banyak generasi pemimpin. Di tempat itu banyak anak muda belajar tentang disiplin, kepemimpinan, pengabdian, dan kebersamaan,” ujar Hirsan.
Ia menilai, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut dengan lebih bijaksana dan mendengarkan suara keluarga besar Pramuka. Menurutnya, pembangunan pendidikan tidak seharusnya mengorbankan situs sejarah dan pusat pembinaan karakter yang telah ada selama puluhan tahun.

“Tidak ada yang menolak pendidikan rakyat. Namun pemerintah juga harus menjaga warisan sejarah daerah. Buper Limbung memiliki nilai perjuangan dan sejarah yang tidak bisa diganti begitu saja,” tambahnya.
Hirsan juga mengajak para alumni kegiatan Pramuka, tokoh masyarakat, serta keluarga besar Gerakan Pramuka untuk bersama-sama menjaga keberadaan Cadika Limbung sebagai bagian dari identitas Gerakan Pramuka Sulawesi Selatan.
Bumi Perkemahan HM Jasin Limpo di Limbung selama ini dikenal sebagai salah satu pusat kegiatan kepramukaan terbesar di Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan seperti Raimuna, Jambore, Kursus Pembina, Kursus Pelatih, hingga latihan kepemimpinan tingkat daerah dan nasional pernah dilaksanakan di lokasi tersebut.

Bagi banyak insan Pramuka, Cadika Limbung bukan hanya hamparan tanah dan pepohonan, melainkan simbol pengabdian dan perjalanan panjang pendidikan karakter generasi muda di Sulawesi Selatan.

(*)

GOWA,porosinfo.id.— Redaksi media ini menerima laporan dari sejumlah sumber mengenai dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Informasi awal yang masuk menyebutkan bahwa terjadi Tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di bawah naungan Dinkes Gowa diwajibkan menyetorkan sejumlah uang syarat menerima SK pengangkatan.

Infonya Nominal pungutan tersebut berkisar antara Rp100.000 hingga Rp150.000 per orang,
Menurut laporan dari narasumber, tindakan pungutan ini diduga dikoordinasikan oleh seorang oknum internal Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa berinisial MHD.

Pihak redaksi  menggali kebenaran isu ini dan langkah konfirmasi klarifikasi pun mendapat jawaban kepada pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa guna mendapatkan perimbangan informasi yang objektif.

Melalui konfirmasi Telpon ke oknum inissial MHD menjawab :

“Itu tidak benar pak, tuduhan tersebut tidak pernah saya lakukan. ataupun mengeluarkan pernyataan tersebut

Jangan sampai hanya tuduhan sepihak. banyak skrg fitnah ttg saya. makanya saya juga kaget.

Perlu diketahui untuk SK P3K kami juga kepegawaian dinkes tdk pernah membagikan, dan mereka mengambil lgsg di BKPSDM dan ini saya umumkan lewat digrup KTU, malahan mereka serahkan sendiri fotocopynya, tutur MHD.”.

Lalu saat dpertegas dipertanyaan khusus di p3k full itu apa juga tidak ada yang dimintai 100-150 ribu perorang ? ,oknum dinkes yang namanya disebut sebagai pengumpul pun tak lagi merespon jawaban baik lewat telpon maupun pesan whatsapp.

Lp: (**)

Gowa, porosinfo.id.Pasca penggeledahan Kantor Disperkimtan (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan) Hingga usai diperiksa Kadis dan dua stafnya di Polres Gowa,Rabu Malam (20/05/2026), Pihak Unit Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) Polres Gowa belum juga mengeluarkan penjelasan resmi.

Dari Hasil Pantauan, proses pemeriksaan Kadis Abdullah Sirajuddin diperiksa selama kurang lebih 11 Jam lantaran tepat pukul 22,45 Wita Kadis terlihat tergesa naik mobil meninggalkan gedung Reskrim Polres Gowa.

Sementara Dua Kabid di Disparkimtan yang sebelumnya ikut dibawa dan diperiksa selama kurang lebih empat jam.

Ketiga Pejabat Disparkimtan Gowa ini diperoleh informasi masih berstatus saksi.

Informasi Kasus ini sendiri masih simpang siur, namun beredar isu diduga terjadi transaksi keuangan yang mencurigakan di tingkat pejabat Disparkimtan Kabupaten Gowa.

“masih pengembangan
masih tahap pemeriksaan saksi, dokumen terkait dugaan pengurusan PBG tapi lebih pastinya biarkan Kapolres atau Kasat yang menjelaskan, tutur salah satu kuasa Hukum Terperiksa.

Lp: (**)

Gowa,porosinfo.id.–Dugaan Aroma Korupsi terjadi di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan DISPERKIMTAN Kabupaten Gowa,

o

Hal ini Rabu Sore (20/05/2026) digeledah dan dijaga ketat aparat kpolisian polres Gowa, redaksi yang mencoba cari tahu  tidak dizinkan masuk melakukan peliputan.

Dipintu keluar dan masuk terlihat empat aparat berseragam menjaga agar tidak ada yang bisa masuk dalam penggeledahan tersebut.

Awak media hanya bisa meliput dari luar halaman kantor, dan terlihat suasana sejumlah ruangan dikantor tersebut diperiksa termasuk ruangan kepala dinas   Drs. Abdullah Sirajuddin,MSi.  ruangan Kepala bidan Perumahan digeledah aparat.

Unit Tipokor yang usai menggeledah mengamankan satu box berkas barang bukti dan juga membawa dua kepala bidan yakni Bidan Perumahan Tauhid serta kepala bidan Perencanaan dan Keuangan.

meski belum ada penjelasan resmi, namun informasi beredar terkait dugaan pengurusan PBG (Perizinan Pembamguman Gedung)  lahan P2 serta dugaan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) perizinan ritael yang ada diKabipaten Gowa.

Gowa,porosinfo.id.- Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa. , Drg. Abdul Haris Andi Usman, S.KG. diperiksa di Polda sulsel bersama stafnya. Rabu,(20/05/2026).

Belum diketahui terkait permasalahan apa Abdul Haris diperiksa, namun yang jelas diduga penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Lantaran pemeriksaan tersebut dilaksanakan diruang Unit IV Subdit III Tipidkor.

Sementara itu dari laporan yang masuk ke redaksi porosinfo.id ditambah hasil investigasi. bahwa di dalam kepemimpinan Abdul Haris di Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa terdapat 4 poin bermasalah, berikut 4 poin tersebut :

1. Dana non kapitasi mulai juli 2025 belum cair sampai skg di 26 puskesmas, lantaran ada dugaan dana tersebut dimengendapkan sebanyak 3 milyar rupiah.

2. Terkait banyak Renovasi atau pembangunan PKM bermasalah termasuk ipal puskesmas dan parahnya  sebelum di resmikan. tambahan info yang masuk dimeja redaksi juga ada informasi kadinkes mengunjungi beberapa puskesmas yg di rehab melarang staf protes jika ada bermasalah. Cukup diam saja.

3. Pembelian obat dan BMHP Diambil alih oleh Dinkes dari Dana Retribusi puskesmas. Lalu membeli obat yg tidak sesuai kebutuhan puskesmas dan kadaluarsa sdh dekat. Akhirnya banyak obat tdk terpakai lg.

4. Informasi dalam pengurusan BLUD instant terjadi pungli lantaran untuk KPM yang mau lolos persetujuan kadis harus membayar 1,5 juta rupiah.

Redaksi media ini mencoba menemui Kadinkes Kabupaten Gowa Drg. Abdul Haris Andi Usman, S.KG. bahkan melalui telpon dan pesan whatsapp untuk konfirmasi klarifikasi namun tidak ada reapon atau tidak ada jawaban, bahan redaksi inipun juga mencoba mengkonfirmasi Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto, S.I.K., M.H. juga tak ada reapon jawaban.

Mengenai pembeeitaan ini Redaksi tetap menunggu dan membuka ruang hak jawab pihak terkait dalam pemberitaan ini.

Lp: (**)

SUMEDANG,porosinfo.id.—  Sebanyak 25 peserta didik Sespimma Polri Angkatan ke-75 Pokjar V melaksanakan Praktik Kuliah Profesi (PKP) di Mapolres Sumedang, Selasa, 9 Mei 2026.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan peserta didik untuk menganalisis permasalahan tugas kepolisian secara ilmiah, strategis, dan komprehensif guna menghasilkan rekomendasi yang inovatif, aplikatif, serta mendukung pelaksanaan tugas Polri Presisi.

Kegiatan diawali dengan doa bersama dan sambutan dari Waka Polres Sumedang Kompol Sungkowo, S.H., M.H., CPHR. Selanjutnya dilakukan pembukaan PKP oleh Kasespimma Sespim Lemdiklat Polri yang dibacakan oleh Pawas Pokjar V Kombes Pol Swittanto Prasetyo, S.I.K., M.H.
Serta dipimpin langsung oleh Ketua Pelaksana sekaligus Tim Supervisi,  Kombes Pol Didit Eko Herwanto dan diikuti oleh 25 personel Polres Sumedang.

Kegiatan tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi dan akademisi, di antaranya Kepala DP2KBP3A Kabupaten Sumedang Ibu Ekki Riswandyah, S.K.M., Lektor Universitas Padjadjaran Dr. Emrus, M.Si., Kanit PPA Polres Sumedang Ipda Egi Mega Sriwijaya, S.H., serta Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dr. Irma Dewi Gustin. Selain itu, kegiatan turut didampingi oleh Patun AKBP Dewi Susilo Pangestuti dan Kompol Dedi Hermawan, serta pendamping Bripda Akhmad Luthfi dan Penata Budi.

Dengan Mengusung tema “Implementasi Bidang Operasional dan Pembinaan terhadap Tugas Polri”, kegiatan PKP Sespimma Polri Angkatan 75 Pokjar V kali ini mengangkat topik utama mengenai “Sinergisitas Penanganan Perkara Persetubuhan dan Pencabulan terhadap Anak oleh Polres Sumedang dengan DP3KBP3A Kabupaten Sumedang guna Pemenuhan Hak Anak dalam rangka Harkamtibmas”; Topik tersebut menjadi pembahasan penting dalam Focus Group Discussion (FGD) sebagai bentuk komitmen institusi Polri dalam memberikan perlindungan hukum, pemenuhan hak anak, serta implementasi penegakan hukum yang profesional, humanis, dan berkeadilan melalui sinergitas lintas sektoral.

Dalam kesempatan tersebut, Dr. Emrus, M.Si., selaku Lektor Universitas Padjadjaran mengapresiasi pelaksanaan FGD yang dinilainya sangat positif dan relevan dengan kondisi saat ini.
“Saya pikir ini kegiatan yang luar biasa. Teman-teman sedang melaksanakan pendidikan, tetapi mampu membuat kegiatan FGD dengan topik yang menunjukkan bahwa kepolisian tidak hanya bertugas dalam penegakan hukum, namun juga mendengar masukan dari berbagai kalangan terkait penanganan kekerasan seksual terhadap anak,” ujarnya.
Menurutnya, kegiatan seperti ini perlu terus didukung dan diimplementasikan dalam berbagai kegiatan Polri yang melibatkan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya sinergitas seluruh pihak dan komponen pemerintahan dalam penanganan kekerasan terhadap anak.
“Perlu adanya sanksi tegas terhadap pelaku kejahatan seksual serta perlindungan maksimal terhadap korban yang notabenenya anak-anak, karena anak-anak adalah masa depan bangsa,” tambahnya.

Sementara itu, peserta didik Pokjar V Sespimma Polri Angkatan 75, Jevri Hengki Jeremia, mengungkapkan bahwa melalui FGD tersebut pihaknya memperoleh banyak pemahaman terkait koordinasi lintas sektor dalam menangani berbagai persoalan di lapangan.
“Ini menjadi langkah awal dan bekal bagi kami di kewilayahan masing-masing nantinya, agar pelaksanaan tugas lebih maksimal dalam mewujudkan harkamtibmas yang kondusif; Kami berharap topik yang dibahas dalam FGD ini menjadi ilmu dan pemahaman yang dapat menjadi acuan dalam peningkatan kinerja sebagai anggota Polri,” ungkapnya.
Melalui kegiatan PKP dan FGD ini, diharapkan terbangun sinergitas yang semakin kuat antara Polri, pemerintah daerah, akademisi, serta seluruh elemen masyarakat dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak, khususnya dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak secara profesional, humanis, dan berkeadilan.

(*)

GOWA,porosinfo.id.– Proses lelang pembangunan Kantor ATR/BPN Kabupaten Gowa memasuki tahap pengulangan setelah tender awal dinyatakan gagal. Menyikapi hal tersebut, Ketua DPD LSM Perak Kabupaten Gowa, Muh Taufan Yunus, mendesak panitia lelang agar lebih selektif dalam verifikasi dokumen peserta, khususnya terkait dokumen peralatan dan mobilisasi.

Kegagalan tender sebelumnya disebut-sebut dipicu oleh persoalan kelengkapan dokumen dari sisi panitia lelang. Akibatnya, proses pembangunan kantor pelayanan pertanahan yang dinanti masyarakat Gowa harus tertunda.

“Panitia harus benar-benar cermat memeriksa dokumen pendukung. Terutama bukti kepemilikan atau sewa peralatan utama seperti dump truck, excavator, dan dokumen KIR kendaraan yang masih berlaku dan valid,” tegas Muh Taufan Yunus kepada media ini, Senin, 19/05/2026.

Taufan menekankan, sesuai dokumen pemilihan, peserta lelang wajib melampirkan bukti kepemilikan atau dukungan sewa alat berat beserta kelengkapannya. Bukti KIR yang valid juga menjadi syarat mutlak untuk memastikan armada mobilisasi layak jalan dan sesuai spesifikasi teknis.

“Dokumen mobilisasi bukan sekadar formalitas. Itu menyangkut kesiapan penyedia melaksanakan pekerjaan tepat waktu dan bermutu. Kalau dari awal dokumennya lemah, potensi gagal kontrak dan gagal konstruksi sangat besar,” tambah Taufan.

Ia menilai, ketelitian panitia dalam evaluasi administrasi dan teknis menjadi kunci mencegah gagal lelang berulang. LSM Perak akan turut mengawasi proses tender ulang ini sebagai bentuk partisipasi masyarakat.

Proyek pembangunan Kantor ATR/BPN Kabupaten Gowa diharapkan dapat segera berkontrak setelah proses tender ulang ini. Kantor tersebut nantinya akan meningkatkan pelayanan pertanahan bagi masyarakat di wilayah Gowa dan sekitarnya.