Sulsel,porosinfo.id – .Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin (IAS), MM  resmi mendaftarkan diri sebagai calon ketua pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Domino Indonesia (Pordi) Sulawesi Selatan (SulSel), Jumat, 12 Desember 2025.
IAS sapaan akrab, Ilham Arief Sirajuddin datang langsung mendaftarkan diri di sekretariat Pordi Sulsel di jalan Pengayoman Kota Makassar, dirinya diantar ketua Pordi Kota Makassar, Andi Amrullah Jaya, Ketua Pordi Kabupaten Takalar, Arifuddin Radja, dan puluhan gardu domino yang tersebar di Kota Makassar.
Dikesempatan itu, IAS mengungkapkan komitmen untuk membesarkan Pordi Sulsel dengan membentuk gardu-gardu domino hingga di tingkatan kelurahan dan dusun di seluruh kabupaten/Kota yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.
“Jika saya diamanahkan menjadi ketua Pordi Sulawesi Selatan, saya akan terus mendorong agar kepengurusan PORDI terbentuk di setiap pelosok desa. Dengan organisasi yang kuat di tingkat daerah, kita bisa lebih fokus dalam membina atlet domino yang potensial, yang nantinya bisa bersaing dengan atlet dari berbagai Provinsi di tingkat Nasional nasional, bahkan internasional” ujar, Ilham Arief Sirajuddin.
Ilham Arief Sirajuddin menjelaskan, kesiapan dirinya untuk menjadi Ketua Pordi Sulawesi Selatan dalam mendorong gardu-gardu domino di setiap kabupaten dan Kota melahirkan pemain-pemain berkualitas yang kedepannya membanggakan nama besar Pordi Sulawesi Selatan
“Sulsel ini tidak kekurangan Bibit pemain domino, mereka butuh sopport. Di Sulsel permainan domino sangat besar, maka dari itu, mereka yang tergabung di gardu-gardu butuh dukungan untuk bersaing membanggakan nama besar besar Pordi Sulawesi Selatan di turnamen-turnamen tingkat Nasional. Jika diamanahkan jadi Ketua Pordi Sulsel, saya siap mendukung dan mensupport pemain berbakat untuk bertarung di kejuaraan Nasional yang nantinya akan membanggakan nama Pordi Sulsel,” jelas, Ilham Arief Sirajuddin.
Sekedar diketahui, pelaksanaan Musprov I Pordi Sulsel direncanakan akan berlangsung pada 27–28 Desember mendatang.

(Jb)

SUMARORONG,SULBAR,porosinfo.id.-Masa Purna Bhakti atau lebih dikenal Masa Pensiun merupakan masa pengakhiran tugas yang bagi sebagian Pegawai tidaklah mudah menghadapinya. Pensiun merupakan hal yang pasti akan dialami oleh setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Rutinitas selama perjalanan menjadi PNS, dengan segala pernak-pernik, friksi-friksi, haru biru perjalanan karier seorang PNS pun harus berhenti. Hal tersebut seperti yang dialami oleh Bapak Selang Pamallun, sebagai Sekertaris Lurah Sumarorong Kab Mamasa Provinsi Sulbar, yang telah mengabdi selama 25 tahun sebagai PNS.

Pada hari kamis (11/12/2025), Kelurahan Sumarorong menggelar Acara “Pelepasan Masa Purna Bhaktit Bapak Tono S.Sos sebagai Lurah Sumarorong” sebagai apresiasi terhadap beliau yang telah mengabdi dan telah memasuki masa pensiun pada tanggal 11 Desember 2025.

Acara bertempat di Balai Kelurahan Sumarorong dan dihadiri oleh Ketua Lembaga Masyarakat,Ketua RT dan RW, Babinsa, Babinkamtibmas dan seluruh staff Kelurahan Sumarorong.

Acara dimulai dengan sambutan dan kesan dan pesan serta ucapan pamit dan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga Kelurahan Sumarorong, mungkin selama kebersamaan dalam bekerja beliau banyak berbuat salah, baik yang disengaja maupun tidak.

Acara dilanjutkan dengan sambutan sebagai perwakilan dari tokoh masyarakat Kelurahan Sumarorong. Dalam sambutannya beliau menyampaikan ucapan selamat memasuki masa pensiun kepada Bapak Selang Pamallunan semoga masa pensiun ini dapat dinikmati dengan penuh rasa kebahagian dan suka cita.

Masa pensiun bukan akhir dari proses aktivitas dan pengabdian. Pengabdian tidak berhenti hanya karena kita memasuki Purna Tugas melainkan setelah masa pensiun, semangat dan optimisme harus tetap menyala. Purna tugas harus menjadi momentum mengabdi di masyarakat secara penuh.

Dipenghujung acara ditutup dengan pemberian cinderamata dan ucapan selamat dilanjutkan dengan foto bersama dengan seluruh pegawai dan peserta sebagai kenang-kenangan bagi beliau.

Lp, ss*

Gowa,Sulsel porosinfo.id.- Kapolda sulawesi selatan Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro,S.H.,M.H., yang baru menjabat sebulan di akhir tahun 2025 berkunjung di Kantor Polres Gowa Sulawesi Selatan.

Dalam kunjungannya Kapolda susel ini juga melakukan press conference Pengungkapan tindak pidana membawa lari anak dan persetubuhan serta kekerasan terhadap anak.

Kapolda menjelaskan pelaku berinisial I N 41 tahun dan melakukan tindakan fedofil terhadap dua anak yang jadi korban diwilayah Gowa dan Maassar, Pedofil sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang tertarik seksual pada anak-anak di bawah umur.

Selain itu pelaku juga merupakan seorang residivis disejumlah kasus pencurian, dalam kasus fedofil pelaku, Kepolisian polda sulsel menjerat sejumlah pasal dalam regulasi perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Kapolda sulsel berpesan Himbauan mari bersama sama menjaga situasi keamanan ketertiban khususnya kabupaten gowa dan sulawesi selatan pada umumnya, jangan lagi ada busur busuran, rawuran, tak hanya itu juga menyampaikan seluruh polisi agar tidak segan segan mengambil tindakan tegas terukur terhadap pelaku kejahatan.

Kapolda juga Menyatakan akan menjadikan sulawesi selatan sebagai tempat yang paling aman bagi masyarakat dan juga akan jadikan Sulawesi selatan tempat yang paling tidak aman bagi pelaku kejahatan.

Mss/Jbundu

Gowa, porosinfo.id.- Mall Pelayanan Publik (MPP) secara umum dirancang untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan dalam pelayanan publik. Namun fasilitas MPP Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan selain rawan aksi pencurian hal ini diduga lantaran warga ribet dalam pengajuan pelayanan

Akibatnya MPP Gowa yang berada dijalan Hos Cokrominoto Kecamatan Somba Opu, kerap terjadi insiden pencurian yang menargetkan barang barang pengunjung yang memanfaatkan kelengahan pengunjung yang lagi kebingunan dalam pengurusan berkas data mereka.

Berdasar rekaman CCTV lokasi yang beredar di group media sosial, Kejadian kali ini Senin,(08/11/2025), terjadi saat warga sibuk meminta informasi sistim online data kependudukan yang berada di basemant MPP seorang warga tiba tiba kehilangan uang senilai kurang lebih 3 juta rupiah.

Tak hanya itu beberapa minggu sebelumnya ada warga kehilangan handphone, tutur narasumber yang enggang disebut identitasnya.

Dengan dua kejadian tersebut membuka tabir lemahnya keamanan managemen MPP Gowa sehingga melalui pemberitaan ini pula menhimbau masyarakat Gowa yang hendak melakukan aktifitas pelayanan selalu berhati hati dan waspada.

Tanggapan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gowa H Indra Setiawan Abbas, S.Sos.,M.Si. yang dikonfirmasi via whatsapp menjawab

“Iye terimakasih sebelumnya,…
Untuk penanganan keamanan, kami sdh sikapi dgn petugas keamanan dan CCTV. Petugas keamanan dlm waktu2 tertentu berkeliling untuk memantau area MPP, termasuk melalui CCTV.
MPP Gowa termasuk MPP dengan pengunjung terbanyak ke 4 di Indonesia, tentunya dengan pengunjung sebanyak itu kami berharap agar masyarakat, walaupun ada Petugas Keamanan dan CCTV, tetap berhati2 dan secara mandiri menjaga barang2 miliknya, termasuk menempatkan barang miliknya di tempat umum. Khususnya di area basement yg memang pengunjungnya padat. Pemerintah sebenarnya sdh membuat sistem pelayanan berbasis digital/Online, sehingga masyarakat tidak perlu ke MPP untuk mengurus, cukup di rumah saja”.

Makassar,porosinfo.id.- Tudingan mengkaitkan sejumlah Tokoh Masyarakat dan warga banta-bantaeng Soroti Netralitas Lurah dan Panitia Pemilihan Ketua RW/RT Serentak di Makassar di bantah Suherman Untung Tokoh  Pemuda sejak erah 80 an yang disegani hingga saat ini,

Bantahan Bang Fly sebutan akrab suherman Untung Direktur/Pimpinan Redaksi Grup Media NEWSSULSEL, id menyebut.

“Saya kira yunus itu baik, dan tau diri ternyata tidak tenar isu penyesatan terhadap calon pemilih ketua RW Besok,..Saya  hanya berharap bisa tahan diri dan tak mengekseki saat melihat orang yang akan buat kekacauan sesat kan warga Banta-bantaeng,” ujarnya setelah baca berita media salah satu rekannya.

Lantaran chat Untung belum di baca Ramzy reksi berita Saya terbitkan di beberapa media dari 9 yang saya pimpin, jangan sampai yunus kira saya sudah kurang terspon ketika terjadi penyesatan publik pungkas pemimpin redaksi yang satu ini…(*)

Lp. Redaksi NS

Gowa,porosinfo.id .- Kasus dugaan pemalsuan Surat Keterangan Pegawai (SKP) perpanjangan kontrak seorang guru P3K terjadi di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan tepatnya di SDN Lauwa, Kecamatan Biringbulu.

Oknum diketahui berinisial RL, tengah menjadi sorotan tajam, bagaimana tidak, RL,guru P3K yang bersangkutan, diduga membuat sendiri SKP (surat Keterangan Pegawai) tersebut, padahal seharusnya dibuat oleh Kepala Sekolah.

melalui sambungan via telpon Jumat (05/11/2025), Kepala Sekolah SDN Lauwa, Hj. Roslina, S.Pd.,membenarkan bahwa SK (Surat Keterangan) perpanjangan kontrak Guru P3K yang berinial RL memang sampai ini hari belum keluar.

Roslina mengatakan RL adalah seorang Guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) setiap tahun di perbaharui Surat Keterangan Pegawai) sekaligus di evaluasi kinerjanya termasuk kehadirannya dalam melakukan proses mengajar di ruang kelas belajar (RKB) siswa dan siswi.

Dengan tidak di perpanjang SKP P3K oleh pihak Kepala Sekolah SDN Lauwa hal ini akibat lantaran terjadinya “keganjalan”.

Dimana Menurutnya, Kepala SDN Lauwa, Hj. Roslina, S.Pd, sebab Ruslan Guru P3K yang membuat sendiri SKP (Surat Keterangan Pegawai)

Seharusnya sesuai mekanisme aturan yang membuat SKP (Surat Keterngan Pegawai) menjadi wewenang kepala sekolah.

Tindakan ini dianggap sebagai “cacat hukum” dan berpotensi melanggar hukum, karena ada semacam dugaan tindak pidana Pemalsuan, tutur roslina.

Sebelumnya RL membeberkan keluh kesah masalah tidak dikeluarkan SK peepanjangan kontraknya lewat konten akun media sosial.

RL menulis cerita akun medsosnya,tentang keluhannya, terkait SK perpanjangan kontraknya yang belum terbit sejak Agustus, yang berakibat pada penundaan gajinya.

Dari sumber lain redalsi media ini mperoleh informasi bahwa kasus tersebut dalam penangan Inspektorat.

hingga berita ini dimuat redaksi membuka ruang hak jawab pihak terkait.

Lp: (*)

Takalar, Sulsel. porosinfo.id.-Kegiatan Deplot Penanaman Bibit Unggul Padi yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Takalar menggandeng organisasi kepemudaan diantaranya BPC Hipmi Takalar,HMI dan Pemuda Tani Takalar,kegiatan berlangsung dibeberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan
Salah satu kecamatan Di kabupaten Takalar yang menjadi tempat lokasi Hipmi melaksanakan kegiatan tersebut tepatnya Di Desa Paddinging kecamatan Sanrobone.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh kadis Pertanian Takalar Drs. H.Parawansa M.si. Dan disambut dengan baik oleh masyarakat khususnya para petani

Dalam sambutannya beliau mengatakan Bahwa potensi pemuda sangatlah besar untuk berperan aktif membangun daerah,oleh sebab itu melalui program ini kami menyediakan 1 Hektar lahan perkecamatan yang akan menjadi lokasi Deplot penanaman bibit unggul padi. hasilnya akan dibagikan ke petani untuk ditanam Dan hasilnya selain dijual sendiri oleh petani juga akan dimasukkan ke lumbung pangan Pemerintah Daerah untuk ditanam kembali nantinya oleh para petani.

Turut hadir dalam kegiatan tersebit Bung Ady Pahlevi yg mewakili pengurus BPD Hipmi Sulsel bidang pertanian.Beliau sangat mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap Hipmi bisa hadir memberi solusi dalam hal peningkatan produksi dan kesejahteraan Petani. Turut hadir membersamai kegiatan tersebut Ketua BPC Hipmi Takalar Irwan Ola Dan Bhabinsa kodim 1426 Takalar,Irwan Ola mengatakan Bahwa kegiatan ini diinisiasi oleh kadis pertanian Takalar,demi untuk mewujudkan swasembada pangan sesuai arahan dari bapak H. Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian yang mendapatkan instruksi dari Bapak Prabowo Presiden RI.

tentunya kami sebagai ketua BPC Hipmi Kabupaten takalar tidak mau melihat orang baik berfikir dan berjuang sendiri untuk melaksanakan program demi kesejahteraan masyarakat khususnya para petani.

Hadirnya kami Hipmi,HMI dan pemuda Tani Takalar adalah suatu bentuk panggilan Moral untuk membersamai memberi konstribusi dalam mendorong peningkatan perekonomial di kabupaten Takalar.tutupnya.

(sutarmin s)

SIARAN PERS

Barru,,porosinfo.id.- Ietua Umum LBH Suara Panrita Keadilan, Djaya Jumain, di Makassar menerima pengaduan dari Rusman, seorang jurnalis di Kabupaten Barru, yang melaporkan bahwa dirinya beserta keluarganya diduga mendapat ancaman dan intimidasi terkait pemberitaan proyek desa yang diduga bermasalah.Rabu,(03/12/2025).

Djaya Jumain menyampaikan kronologis lengkap yang dialami Rusman dan keluarganya sebagai berikut:

1. Identitas Singkat Kejadian

Peristiwa:
Dugaan tindakan intimidasi dan pengancaman terhadap keluarga wartawan.

Pihak yang Diduga Melakukan:
Seorang oknum Sekretaris KKAD Desa Harapan yang juga menjabat sebagai kepala tukang/mandor proyek Visew rabat beton.

Lokasi Kejadian:
Pekarangan rumah keluarga wartawan di Desa Harapan, Kabupaten Barru.

Hari/Tanggal:
Senin, 2 Desember 2025

Waktu:
Sekitar pukul 07.00 WITA

Korban:
Kakak perempuan wartawan beserta anggota keluarga lainnya.

2. Uraian Lengkap Kronologis Kejadian

Pada Senin, 2 Desember 2025, sekitar pukul 07.00 WITA, seorang oknum Sekretaris KKAD Desa Harapan, yang juga bertugas sebagai kepala tukang proyek Visew rabat beton, mendatangi pekarangan rumah wartawan di Desa Harapan. Saat itu, wartawan tidak berada di rumah karena sedang menjalankan tugas peliputan di luar daerah.

Setibanya di lokasi, oknum tersebut bertanya dengan nada tinggi dan emosi:

“Di mana Rusman? Apa sebenarnya maunya Rusman?”

Kakak wartawan menjelaskan bahwa Rusman sedang bekerja di luar daerah. Namun oknum tersebut justru semakin memperlihatkan keberatan dan kemarahan terkait pemberitaan proyek Visew yang sebelumnya diterbitkan oleh wartawan itu.

Oknum tersebut menyatakan bahwa keluarga pihak istrinya merasa tersinggung dan malu atas pemberitaan tersebut. Ia menegaskan bahwa seluruh keluarga istrinya telah mengetahui berita itu dan marah, bahkan menyebut bahwa mereka memiliki “pangkat tinggi” yang secara tersirat bisa digunakan untuk memberi tekanan.

Ketika kakak wartawan meminta agar masalah tersebut dibicarakan langsung dengan Rusman, oknum itu justru mengeluarkan ucapan bernada ancaman:

“Tidak hanya satu orang yang dapat masalah. Semua keluarga bisa kena. Ibarat tandang kelapa, kalau satu tandang saja ditebas, maka runtuh semuanya.”

Pernyataan tersebut disampaikan dengan nada tinggi, ekspresi marah, dan gestur yang membuat keluarga merasa takut. Beberapa bagian percakapan berhasil direkam oleh ponakan wartawan sebagai bukti pendukung dugaan tindakan intimidasi tersebut.

3. Dampak dan Kondisi Pasca Kejadian

1. Keluarga mengalami ketakutan, tekanan psikologis, dan trauma, apalagi ancaman ditujukan kepada seluruh anggota keluarga.

2. Rasa aman keluarga terganggu, karena ancaman disampaikan secara langsung dan terbuka.

3. Kejadian ini diduga berkaitan dengan aktivitas jurnalistik, sehingga dapat dikategorikan sebagai upaya menghalangi kerja pers sebagaimana dilarang oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Keluarga jurnalis kini merasa membutuhkan perlindungan hukum serta pendampingan dari organisasi profesi wartawan, LBH Suara Panrita Keadilan, Dewan Pers, dan aparat penegak hukum demi menjamin keselamatan mereka.

Ketua Umum LBH Suara Panrita Keadilan, Djaya Jumain, menegaskan bahwa ancaman terhadap jurnalis dan keluarganya adalah tindakan serius yang tidak boleh dibiarkan.
“Kami mendesak Kapolres Barru dan Kejari untuk segera memeriksa oknum tersebut serta memberikan perlindungan penuh kepada jurnalis dan keluarganya. Kebebasan pers adalah pilar demokrasi, dan setiap bentuk intimidasi terhadap jurnalis merupakan ancaman terhadap negara hukum,” tutupnya.

BANTAENG ,SULSEL porosinfo.id,— Front Pemuda Advokasi Masyarakat (FPAM) menyoroti keras penanganan mitigasi banjir Pemerintah Kabupaten Bantaeng setelah wilayah tersebut kembali terendam banjir besar pada 30 November 2025.

Bagi FPAM, banjir ini bukan sekadar musibah, melainkan alarm kegagalan pemerintah karena hanya dalam kurun waktu lima bulan, Bantaeng mengalami dua kali banjir besar — setelah sebelumnya dihantam banjir bandang pada 5 Juli 2025.

Ketua Umum FPAM, Misbah, menegaskan bahwa dua peristiwa banjir besar dalam periode pendek menunjukkan bahwa pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Uji Nurdin gagal menyiapkan sistem pencegahan dan mitigasi yang memadai.

“Bantaeng tenggelam dua kali hanya dalam waktu kurang dari setahun. Ini bukan kebetulan alam—ini bukti bahwa pemerintah tidak siap, tidak waspada, dan tidak melakukan mitigasi sebagaimana mestinya,” tegas Misbah.

FPAM menilai pemerintah tidak pernah melakukan evaluasi menyeluruh setelah banjir Juli 2025. Banyak janji perbaikan dan penanganan yang disampaikan pascabencana, namun kenyataannya banjir November membuktikan bahwa kerusakan tanggul, sedimentasi sungai, dan drainase buruk masih dibiarkan begitu saja.

FPAM merinci sejumlah persoalan yang mereka nilai menjadi akar masalah berulangnya banjir, Drainase perkotaan dangkal dan penuh sedimentasi, Tanggul yang jebol pascabanjir sebelumnya belum diperbaiki permanen, Normalisasi sungai hanya dilakukan secara sporadis, Tidak ada peta mitigasi risiko banjir yang jelas, dan Tidak ada strategi jangka panjang berbasis data hidrologi

Menurut FPAM, pemerintah lebih sibuk menunggu bencana terjadi ketimbang melakukan langkah antisipatif.

“Pemerintah hanya sibuk dengan penanganan saat banjir, tapi lupa bahwa pencegahan jauh lebih penting. Kalau mitigasi dilakukan serius sejak Juli, Bantaeng tidak seharusnya kembali banjir di akhir November,” lanjut Misbah.

FPAM juga mengkritisi minimnya transparansi anggaran, khususnya penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan pascabanjir sebelumnya.

“Kami menunggu laporan terbuka: berapa anggaran yang digunakan, dikerjakan di mana saja, siapa pelaksananya, dan hasilnya apa? Karena dari fakta di lapangan, tidak ada perubahan signifikan,” kata Misbah.

FPAM menduga bahwa beberapa proyek darurat hanya bersifat jangka pendek dan tidak menyentuh akar persoalan struktural.

Atas kondisi ini, FPAM mendesak Pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk segera melakukan Audit kerusakan sungai dan tanggul secara ilmiah, Normalisasi sungai di titik rawan banjir, Perbaikan permanen tanggul, bukan sekadar bronjong darurat, Revitalisasi drainase di pusat kota, Transparansi penggunaan anggaran penanganan bencana, Pelibatan ahli hidrologi dan kehutanan dalam penyusunan mitigasi jangka panjang

“Tanpa evaluasi total, banjir berikutnya hanya menunggu waktu. Jangan biarkan Bantaeng selalu menjadi korban dari kelalaian pemerintahnya sendiri,” tutup Misbah.

Bagi FPAM, dua banjir besar dalam kurun waktu singkat adalah bukti bahwa pemerintah Kabupaten Bantaeng telah gagal memastikan perlindungan lingkungan dan keselamatan warga. Mereka mendesak mitigasi serius dan penguatan sistem pengendalian banjir agar Bantaeng tidak kembali tenggelam untuk ketiga kalinya.

lp: Jb