TAKALAR | POROS INFO.ID – FRONT PERLAWANAN GIZI RAKYAT (FPGR) menilai penutupan sementara enam dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Takalar oleh BGN Sulawesi Selatan menjadi bukti nyata bahwa dapur-dapur yang tidak memenuhi standar wajib segera dievaluasi secara menyeluruh, Sabtu (04/04/2026).

FPGR menegaskan, fakta masih adanya dapur yang beroperasi tanpa mengantongi izin administrasi dari DLHP menunjukkan adanya kelalaian serius dalam sistem pengawasan serta lemahnya penegakan aturan oleh pihak terkait.

Sebelumnya, FPGR telah lebih dulu menyoroti dugaan penyalahgunaan anggaran serta buruknya standar operasional sejumlah SPPG, khususnya di Kabupaten Takalar, pada Jumat (27/02/2026).

Sorotan tersebut kemudian berlanjut dengan aksi unjuk rasa yang digelar FPGR di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada Selasa (03/03/2026) sebagai bentuk protes keras terhadap polemik pembangunan dan operasional dapur MBG di Takalar.

Terbitnya surat bernomor 1221/D.TWS/03/2026 yang menjadi dasar penutupan sementara sejumlah SPPG dinilai sebagai sinyal kuat bahwa polemik pengelolaan dapur MBG di Takalar tidak bisa lagi dianggap sepele.

FPGR menyebut pihaknya telah berulang kali menyerukan agar Pemerintah Kabupaten Takalar segera mengeluarkan rekomendasi penutupan sementara kepada BGN Sulsel sampai seluruh aturan dan ketentuan yang berlaku benar-benar ditegakkan.

“Ini bukan hanya persoalan administrasi semata, tetapi menyangkut aspek lingkungan, kesehatan masyarakat, serta akuntabilitas penggunaan anggaran publik. Pemerintah daerah tidak boleh menutup mata,” tegas FPGR.

Menurut FPGR, membiarkan dapur MBG yang belum mengantongi izin tetap beroperasi sama saja dengan membuka ruang terhadap potensi pencemaran lingkungan dan praktik pelayanan yang tidak sesuai standar.

Di sisi lain, kondisi tersebut dinilai mencederai prinsip keadilan bagi pihak-pihak yang telah taat prosedur dan menempuh proses perizinan secara resmi.

“Kami mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar untuk segera mengambil langkah tegas dengan menutup sementara seluruh dapur MBG yang belum memiliki izin administrasi dari DLH Takalar,” lanjut pernyataan FPGR.

FPGR juga menyoroti hasil inspeksi mendadak tim DLHP Takalar pada Rabu (11/03/2026), khususnya terkait penambahan filter air untuk meningkatkan kualitas pengolahan limbah yang hingga kini disebut belum sepenuhnya dimiliki oleh SPPG di Takalar.

Mereka meminta agar proses evaluasi tersebut dilakukan secara transparan dan dibuka ke publik.

“Hal ini harus transparan dan dibuka ke publik, jangan disembunyikan,” tegas FPGR.

FPGR menilai penutupan sementara ini penting sebagai bentuk penegakan hukum sekaligus evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan yang selama ini terkesan lemah dan lamban dalam merespons persoalan di lapangan.

TAKALAR | POROS INFO.ID – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Takalar kembali menorehkan prestasi membanggakan. Tim tenis lapangan Lapas Takalar berhasil meraih Juara 2 dalam pertandingan antar Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan se-Sulawesi Selatan, Kamis (02/04/2026).

Kejuaraan tersebut digelar dalam rangka memeriahkan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62, yang menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi, sportivitas, serta semangat kebersamaan antar jajaran pemasyarakatan di wilayah Sulawesi Selatan.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa kerja keras, kekompakan tim, dan dedikasi yang tinggi mampu menghasilkan prestasi yang membanggakan. Semangat sportivitas yang ditunjukkan para pemain Lapas Takalar juga mendapat apresiasi dari berbagai pihak.

Pihak Lapas Takalar menyampaikan rasa syukur dan bangga atas capaian tersebut. Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus melangkah maju, meningkatkan solidaritas, dan terus berprestasi di berbagai bidang.

“Prestasi ini adalah hasil dari kerja sama tim dan semangat kebersamaan yang terus kami jaga. Semoga menjadi motivasi untuk terus mengharumkan nama Lapas Takalar,” ujar perwakilan Lapas Takalar.

Dengan capaian ini, Lapas Takalar kembali menunjukkan komitmennya dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan semangat untuk terus berprestasi.

TAKALAR | POROS INFO.ID – Sedikitnya enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Takalar mendapat penutupan sementara setelah diduga belum memenuhi standar kelayakan higiene sanitasi dan pengelolaan limbah.

Dikutip dari MBG Online, Kamis (02/04/2026), sejumlah SPPG tersebut diketahui belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan/atau belum dilengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai standar yang telah ditetapkan.

Penutupan sementara itu berdasarkan surat resmi bernomor 1221/D.TWS/03/2026.
Adapun daftar SPPG di Takalar yang terkena penutupan sementara yakni:

1.  SPPG Takalar Polongbangkeng Selatan Pa’bundukang, Yayasan Pendidikan Nur Saidan
   Kode: QGJWMARN
2. SPPG Takalar Galesong Kampung Beru, Yayasan Mitra Karya Persada
   Kode: 9NJWFUV
3. SPPG Takalar Mangarabombang Mangadu 2, Yayasan Pendidikan Maya Queen F1I1DTPS
4. SPPG Takalar Galesong Pa’rasangang Beru 2,Yayasan Mitra Abadi Global
   Kode: JXK3N1CR
   Keterangan: SLHS
5. SPPG Takalar Galesong Utara Bontolebang 3,Yayasan Mitra Karya Persada
   Kode: AHVLGDKT
   Tanggal: 08 November 2025
   Keterangan: SLHS
6. SPPG Takalar Polongbangkeng Utara Malewang 2, Yayasan Mitra Karya Persada 55WERJ1Q 25 Desember 2025 SLHS

Penutupan ini menjadi sorotan serius terkait pemenuhan standar kebersihan dan sanitasi fasilitas pelayanan gizi di daerah. Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan keamanan layanan serta kesehatan masyarakat yang menjadi penerima manfaat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola masing-masing SPPG terkait tindak lanjut dan upaya pemenuhan persyaratan administrasi maupun teknis yang dipermasalahkan.

PANGKEP | POROS INFO.ID – Seorang warga berinisial YF yang berdomisili di Kelurahan Mattiro Walie, Pulau Samatellu Lompo, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), mengaku mengalami dugaan praktik pungutan liar saat mengurus pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.

Peristiwa tersebut terjadi pada Senin, 30 Maret 2026, ketika YF mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pangkep. Kedatangan YF bertujuan untuk mengurus pembuatan KTP elektronik pengganti setelah sebelumnya kehilangan KTP miliknya.

Sebelum ke kantor Disdukcapil, YF telah mengikuti prosedur dengan melaporkan kehilangan tersebut ke kantor kepolisian dan mengantongi surat keterangan kehilangan sebagai salah satu syarat administrasi. Dengan membawa dokumen tersebut, YF berharap proses pembuatan KTP elektronik dapat berjalan lancar sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, dalam proses pengurusan tersebut, YF mengaku mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan publik. Salah seorang oknum pegawai Disdukcapil diduga meminta sejumlah uang sebesar Rp100 ribu agar proses pembuatan KTP dapat dipercepat dan selesai dalam waktu singkat.

Menurut pengakuan YF, pegawai tersebut menyampaikan bahwa jika tidak membayar, maka ia harus menunggu hingga sore hari untuk mendapatkan KTP elektroniknya. Sementara itu, apabila membayar sejumlah uang yang diminta, proses pencetakan KTP disebut bisa dilakukan lebih cepat.

Praktik ini dinilai bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang secara tegas menyatakan bahwa seluruh layanan administrasi kependudukan, termasuk pembuatan KTP elektronik, tidak dipungut biaya alias gratis. Kebijakan tersebut telah disosialisasikan secara luas kepada masyarakat guna mencegah adanya pungutan liar di lingkungan pelayanan publik.

Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran terkait integritas pelayanan di instansi pemerintah, khususnya dalam hal pelayanan administrasi kependudukan. Dugaan pungutan liar seperti ini juga berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah yang seharusnya memberikan pelayanan secara transparan, cepat, dan tanpa biaya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Disdukcapil Kabupaten Pangkep belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut.

POROS INFO – PT Pertamina (Persero) bantah kabar informasi proyeksi kenaikan harga BBM akan berlaku mulai 1 April 2026 di media sosial dan Pemerintah harap masyarakat tidak perlu panik, ketersediaan BBM kami jamin.

Dalam pernyataannya, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, Dikutip dari platform Instagram @r.mold.id,

“Informasi proyeksi kenaikan harga BBM yang beredar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai harga per 1 April 2026,” ujar Baron, Selasa (31/3/2026).

Senada dengan itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan,”Kami berharap masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu resah karena ketersediaan BBM kami jamin. Kita jamin. Dan harga tidak terjadi penyesuaian,” Di kutip dari Kompas.com.

Sementara itu, berdasarkan pantauan tim media di sejumlah SPBU di Kabupaten Takalar, ketersediaan BBM subsidi maupun non-subsidi masih terjaga. Aktivitas pengisian bahan bakar oleh masyarakat juga terpantau berjalan normal, walaupun ada lonjakan antrean yang signifikan.

Salah satu manajer SPBU di Takalar menyampaikan bahwa stok BBM saat ini masih mencukupi.

“Ketersediaan BBM subsidi dan non-subsidi masih ada, dan besok malam akan ada pengisian dari tangki Pertamina,” ungkapnya.

POROS INFO tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan tugas dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon Selatan, yang tergabung dalam United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Dua prajurit TNI gugur pada Senin (30/03) ketika menjalankan konvoi logistik dalam wilayah penugasan. Sementara itu, satu prajurit lainnya lebih dahulu meninggal dunia pada Minggu (29/03) setelah serangan artileri menghantam lokasi kontingen Indonesia di Kota Adshit al-Qusyar, Lebanon Selatan.

Mengutip dari media BBC News Indonesia Senin (30/03), Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Rico Ricardo Sirait, mengatakan, dua prajurit TNI dilaporkan gugur.Ada pula prajurit TNI yang terluka.

Misi UNIFIL sendiri merupakan operasi penjaga perdamaian yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB pada tahun 1978. Tujuannya adalah untuk memastikan penarikan pasukan Israel dari Lebanon Selatan serta memulihkan perdamaian dan keamanan internasional di kawasan tersebut.

Saat ini, lebih dari 8.000 personel penjaga perdamaian dari hampir 50 negara terlibat dalam misi UNIFIL, termasuk kontingen dari Indonesia yang selama ini aktif berkontribusi dalam menjaga stabilitas di wilayah konflik tersebut.

POROS INFO pemerintah Kabupaten Takalar menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Selasa (31/3/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Takalar, perwakilan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Anggota DPRD Provinsi Sulsel Lukman B. Kady, unsur DPRD Takalar, Sekda, jajaran OPD, pimpinan BUMN, organisasi masyarakat, organisasi pemuda, serta Forum Anak Takalar.

Mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Nakertrans Sulsel, dr. Jayadi Nas, menyampaikan bahwa kinerja pembangunan Sulsel menunjukkan tren positif, ditandai dengan penurunan angka kemiskinan, terkendalinya pengangguran terbuka, serta ketimpangan yang relatif stabil.

Ia menegaskan bahwa Kabupaten Takalar memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian daerah, khususnya pada sektor pertanian, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, perdagangan dan jasa, pariwisata, serta UMKM.

“Penyusunan RKPD 2027 perlu difokuskan pada penguatan SDM yang produktif dan berdaya saing, peningkatan nilai tambah sektor unggulan, penguatan UMKM dalam rantai nilai industri, serta pengembangan investasi dan konektivitas wilayah,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Takalar, Daeng Manye, menyampaikan bahwa RKPD 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2025–2029 dengan tema “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemenuhan Infrastruktur Didukung Pelestarian Lingkungan Hidup”.

Ia menjelaskan bahwa Musrenbang merupakan tahapan akhir dari proses perencanaan partisipatif, mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten, guna menyelaraskan prioritas pembangunan pusat, provinsi, dan daerah.

“Dari sisi capaian makro, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar tahun 2025 mencapai 4,71 persen, melampaui target 4,45 persen. Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 3,76 persen, sementara angka kemiskinan menurun menjadi 7,27 persen” Jelas Daeng Manye.

Selain itu, PDRB per kapita meningkat menjadi Rp44,81 juta per tahun, naik 5,47 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

ADVETORIAL, Pasangkayu, Porosinfo.id – Setelah melewati masa libur yang cukup panjang, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar), hari ini mulai kembali aktif berkantor seperti biasanya, Senin (30/03/2026).

Hari pertama berkantor pacar cuti dan libur hari raya Idul Fitri 1447 H dan hari raya Nyepi, sekertariat Daerah Pasangkayu laksanakan apel pagi yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Pasangkayu, Dr Hj Herny,S.Sos,M.Si, yang dilaksanakan di pelataran kantor Daerah Pasangkayu.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Pasangkayu Herny Agus mengingatkan kembali kepada seluruh ASN dalam lingkup pemkab asangkayu agar kembali fokus bekerj dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Abdi negara.

“Saya mengingatkan kepada kita semua bahwa saat ini adalah waktunya kembali fokus pada tugas dan tanggungjawab sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, disiplin kerja harus ditegakkan, kinerja harus ditingkatkan, dan pelayanan kepada masyarakat harus semakin optimal,” ungkapnya.

Herny Agus juga mengingatkan agar semangat kerja tidak menurun dan menjadikan momentum ini sebagai energi baru untuk bekerja lebih baik, lebih cepat dan lebih tepat sasaran.

Selain itu, Herny Agus juga mengingatkan bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi serta menyesuaikan dengan perkembangan sistem kinerja modern pemerintah merencanakan Penerapan Work From Home (WFH) Sekali Dalam Sepekan. Kebijakan ini bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan tetapi justru diharapkan mampu meningkatkan produktifitas fleksibilitas kerja, serta efisiensi penggunaan anggaran operasional.

“Saya tegaskan, penerapan WFH ini harus dibarengi dengan disiplin dan Tanggung jawab yang tinggi, target target kinerja yang jelas dan terukur, serta pengawasan yang efektif dari pimpinan masing-masing perangkat daerah. Jangan sampai WFH disalah artikan sebagai kelonggaran, tetapi harus menjadi bagian dari transformasi budaya kerja yang lebih profesional dan modern,” tegasnya.

PASANGKAYU, Porosinfo.id – DPRD Kabupaten Pasangkayu Menggelar Rapat Paripurna Penyerahan LKPJ Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Pasangkayu tahun anggaran (TA) 2025 untuk dibahas dan di Evaluasi.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD kabupaten Irfandi Yaumil, Wakil Ketua l Putu Purjaya, Wakil Ketua ll Muhammad Dasri, dan dihadiri Bupati Pasangkayu Yaumil Ambo Djiwa dan unsur Forkopimda, di Ruang Sidang Paripurna DPRD pasangkayu senin (30/3/2026).

Dalam sambutannya , Irfandi menegaskan bahwa LKPJ bupati merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah atas pelaksanaan prokram dan tugas pemerintahan selama satu tahun anggaran yang perlu di evaluasi dalam peningkatan kualitas tata kelola kebijakan membangun daerah.

menurutnya, DPRD sebagai lembaga pengawasan dituntuk untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap jalannya roda pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati kedepannya.

usai penyerahan berkas LKPJ yang di serahkan langsun bupati dan diterima ketua DPRD Irfandi kembali menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif.

kolaborasi yang solid dinilai menjadi kunci dalam mendorong efektivitas pembangunan dan pelayanan publik di kabupaten Pasangkayu.

POROS INFO krisis di kawasan Timur Tengah kian memanas dan berpotensi mengguncang stabilitas energi global. Ketegangan meningkat seiring konflik antara Iran melawan Israel dan Amerika Serikat (AS), yang telah berlangsung sejak akhir Februari 2026.

Terbaru, Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) menyatakan rencana untuk menutup sepenuhnya Selat Hormuz. Langkah ini disebut sebagai respons atas ancaman Presiden AS, Donald Trump, yang berencana menargetkan fasilitas energi Iran.

Dalam pernyataannya melalui platform Truth Social pada Sabtu (21/3/2026), Trump memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap infrastruktur energi Iran jika Selat Hormuz tidak dibuka kembali dalam waktu 48 jam.

“Jika Iran tidak membuka sepenuhnya, tanpa ancaman, Selat Hormuz dalam waktu 48 jam sejak saat ini, Amerika Serikat akan menyerang dan menghancurkan berbagai pembangkit listrik mereka, mulai dari yang terbesar terlebih dahulu,” tulis Trump, dikutip dari Time.

Meski demikian, IRGC mengindikasikan bahwa sejumlah kapal dari negara-negara tertentu masih diizinkan melintas secara terbatas. Namun, mereka juga mengeluarkan ancaman keras terhadap perusahaan-perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan AS.

“Kami tidak memulai perang ini dan kami tidak akan memulainya sekarang. Namun, jika musuh merusak pembangkit listrik kami, kami akan melakukan segala cara untuk mempertahankan negara dan kepentingan rakyat kami,” demikian pernyataan IRGC yang dilansir The Guardian.

Sebagai jalur strategis global, Selat Hormuz memegang peranan vital dalam distribusi minyak, gas, dan komoditas penting lainnya ke berbagai negara. Penutupan jalur ini berpotensi memicu lonjakan harga energi dunia serta mengganggu rantai pasok internasional.

Di sisi lain, ketegangan ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait pelanggaran hukum internasional. Berdasarkan Konvensi Jenewa, serangan terhadap objek yang vital bagi kelangsungan hidup sipil dilarang. Hukum Humaniter Internasional juga menegaskan bahwa dampak terhadap warga sipil tidak boleh melebihi keuntungan militer yang diharapkan.

Situasi di kawasan tersebut masih terus berkembang, dengan risiko eskalasi yang dapat berdampak luas, tidak hanya bagi Timur Tengah, tetapi juga terhadap stabilitas ekonomi global.