POROS INFO pemerintah Kabupaten Takalar menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Selasa (31/3/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Takalar, perwakilan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Anggota DPRD Provinsi Sulsel Lukman B. Kady, unsur DPRD Takalar, Sekda, jajaran OPD, pimpinan BUMN, organisasi masyarakat, organisasi pemuda, serta Forum Anak Takalar.

Mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Nakertrans Sulsel, dr. Jayadi Nas, menyampaikan bahwa kinerja pembangunan Sulsel menunjukkan tren positif, ditandai dengan penurunan angka kemiskinan, terkendalinya pengangguran terbuka, serta ketimpangan yang relatif stabil.

Ia menegaskan bahwa Kabupaten Takalar memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian daerah, khususnya pada sektor pertanian, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, perdagangan dan jasa, pariwisata, serta UMKM.

“Penyusunan RKPD 2027 perlu difokuskan pada penguatan SDM yang produktif dan berdaya saing, peningkatan nilai tambah sektor unggulan, penguatan UMKM dalam rantai nilai industri, serta pengembangan investasi dan konektivitas wilayah,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Takalar, Daeng Manye, menyampaikan bahwa RKPD 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2025–2029 dengan tema “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemenuhan Infrastruktur Didukung Pelestarian Lingkungan Hidup”.

Ia menjelaskan bahwa Musrenbang merupakan tahapan akhir dari proses perencanaan partisipatif, mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten, guna menyelaraskan prioritas pembangunan pusat, provinsi, dan daerah.

“Dari sisi capaian makro, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar tahun 2025 mencapai 4,71 persen, melampaui target 4,45 persen. Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 3,76 persen, sementara angka kemiskinan menurun menjadi 7,27 persen” Jelas Daeng Manye.

Selain itu, PDRB per kapita meningkat menjadi Rp44,81 juta per tahun, naik 5,47 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

ADVETORIAL, Pasangkayu, Porosinfo.id – Setelah melewati masa libur yang cukup panjang, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar), hari ini mulai kembali aktif berkantor seperti biasanya, Senin (30/03/2026).

Hari pertama berkantor pacar cuti dan libur hari raya Idul Fitri 1447 H dan hari raya Nyepi, sekertariat Daerah Pasangkayu laksanakan apel pagi yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Pasangkayu, Dr Hj Herny,S.Sos,M.Si, yang dilaksanakan di pelataran kantor Daerah Pasangkayu.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Pasangkayu Herny Agus mengingatkan kembali kepada seluruh ASN dalam lingkup pemkab asangkayu agar kembali fokus bekerj dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Abdi negara.

“Saya mengingatkan kepada kita semua bahwa saat ini adalah waktunya kembali fokus pada tugas dan tanggungjawab sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, disiplin kerja harus ditegakkan, kinerja harus ditingkatkan, dan pelayanan kepada masyarakat harus semakin optimal,” ungkapnya.

Herny Agus juga mengingatkan agar semangat kerja tidak menurun dan menjadikan momentum ini sebagai energi baru untuk bekerja lebih baik, lebih cepat dan lebih tepat sasaran.

Selain itu, Herny Agus juga mengingatkan bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi serta menyesuaikan dengan perkembangan sistem kinerja modern pemerintah merencanakan Penerapan Work From Home (WFH) Sekali Dalam Sepekan. Kebijakan ini bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan tetapi justru diharapkan mampu meningkatkan produktifitas fleksibilitas kerja, serta efisiensi penggunaan anggaran operasional.

“Saya tegaskan, penerapan WFH ini harus dibarengi dengan disiplin dan Tanggung jawab yang tinggi, target target kinerja yang jelas dan terukur, serta pengawasan yang efektif dari pimpinan masing-masing perangkat daerah. Jangan sampai WFH disalah artikan sebagai kelonggaran, tetapi harus menjadi bagian dari transformasi budaya kerja yang lebih profesional dan modern,” tegasnya.

PASANGKAYU, Porosinfo.id – DPRD Kabupaten Pasangkayu Menggelar Rapat Paripurna Penyerahan LKPJ Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Pasangkayu tahun anggaran (TA) 2025 untuk dibahas dan di Evaluasi.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD kabupaten Irfandi Yaumil, Wakil Ketua l Putu Purjaya, Wakil Ketua ll Muhammad Dasri, dan dihadiri Bupati Pasangkayu Yaumil Ambo Djiwa dan unsur Forkopimda, di Ruang Sidang Paripurna DPRD pasangkayu senin (30/3/2026).

Dalam sambutannya , Irfandi menegaskan bahwa LKPJ bupati merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah atas pelaksanaan prokram dan tugas pemerintahan selama satu tahun anggaran yang perlu di evaluasi dalam peningkatan kualitas tata kelola kebijakan membangun daerah.

menurutnya, DPRD sebagai lembaga pengawasan dituntuk untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap jalannya roda pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati kedepannya.

usai penyerahan berkas LKPJ yang di serahkan langsun bupati dan diterima ketua DPRD Irfandi kembali menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif.

kolaborasi yang solid dinilai menjadi kunci dalam mendorong efektivitas pembangunan dan pelayanan publik di kabupaten Pasangkayu.

POROS INFO krisis di kawasan Timur Tengah kian memanas dan berpotensi mengguncang stabilitas energi global. Ketegangan meningkat seiring konflik antara Iran melawan Israel dan Amerika Serikat (AS), yang telah berlangsung sejak akhir Februari 2026.

Terbaru, Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) menyatakan rencana untuk menutup sepenuhnya Selat Hormuz. Langkah ini disebut sebagai respons atas ancaman Presiden AS, Donald Trump, yang berencana menargetkan fasilitas energi Iran.

Dalam pernyataannya melalui platform Truth Social pada Sabtu (21/3/2026), Trump memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap infrastruktur energi Iran jika Selat Hormuz tidak dibuka kembali dalam waktu 48 jam.

“Jika Iran tidak membuka sepenuhnya, tanpa ancaman, Selat Hormuz dalam waktu 48 jam sejak saat ini, Amerika Serikat akan menyerang dan menghancurkan berbagai pembangkit listrik mereka, mulai dari yang terbesar terlebih dahulu,” tulis Trump, dikutip dari Time.

Meski demikian, IRGC mengindikasikan bahwa sejumlah kapal dari negara-negara tertentu masih diizinkan melintas secara terbatas. Namun, mereka juga mengeluarkan ancaman keras terhadap perusahaan-perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan AS.

“Kami tidak memulai perang ini dan kami tidak akan memulainya sekarang. Namun, jika musuh merusak pembangkit listrik kami, kami akan melakukan segala cara untuk mempertahankan negara dan kepentingan rakyat kami,” demikian pernyataan IRGC yang dilansir The Guardian.

Sebagai jalur strategis global, Selat Hormuz memegang peranan vital dalam distribusi minyak, gas, dan komoditas penting lainnya ke berbagai negara. Penutupan jalur ini berpotensi memicu lonjakan harga energi dunia serta mengganggu rantai pasok internasional.

Di sisi lain, ketegangan ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait pelanggaran hukum internasional. Berdasarkan Konvensi Jenewa, serangan terhadap objek yang vital bagi kelangsungan hidup sipil dilarang. Hukum Humaniter Internasional juga menegaskan bahwa dampak terhadap warga sipil tidak boleh melebihi keuntungan militer yang diharapkan.

Situasi di kawasan tersebut masih terus berkembang, dengan risiko eskalasi yang dapat berdampak luas, tidak hanya bagi Timur Tengah, tetapi juga terhadap stabilitas ekonomi global.

POROS INFO kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIB Takalar, Mansur, mengajak seluruh peserta Pekan Olahraga dan Seni Narapidana (Porsenap) untuk berkolaborasi dalam memeriahkan rangkaian kegiatan menjelang Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62 yang akan diperingati pada 27 April mendatang.

Ajakan tersebut disampaikan Mansur saat memimpin upacara pembukaan Porsenap yang diikuti oleh petugas serta Warga Binaan, Jumat (27/3). Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya menjaga kebersamaan dan sportivitas selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.

“Jangan sampai ada fanatisme kelompok atau blok sehingga kebersamaan dilupakan. Mari tunjukkan bahwa kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan tertib dan aman,” ujar Mansur.

Lebih lanjut, Mansur berharap kegiatan Porsenap tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sebagai sarana mempererat hubungan antara petugas dan Warga Binaan, serta membangun semangat kebersamaan di lingkungan lapas.

Porsenap sendiri merupakan bagian dari rangkaian peringatan HBP ke-62 yang bertujuan untuk meningkatkan pembinaan kepribadian dan kemandirian Warga Binaan melalui kegiatan positif, kreatif, dan produktif.

Dengan semangat kolaborasi dan kebersamaan, diharapkan seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar, aman, dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat.

POROS INFO korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengklaim telah menghancurkan pesawat pengintai milik Amerika Serikat dalam serangan balasan terbaru yang menargetkan pangkalan militer di Al Kharj, Arab Saudi.

Dalam pernyataan resminya pada Minggu (29/3), IRGC menyebut pesawat yang dihancurkan merupakan jenis E-3 Airborne Warning and Control System (AWACS). Serangan tersebut dilakukan melalui operasi gabungan rudal dan drone yang dilancarkan oleh unit kedirgantaraan mereka.

IRGC menyatakan bahwa serangan ini merupakan respons atas tindakan yang mereka sebut sebagai agresi militer Amerika Serikat di kawasan tersebut.

“Operasi gabungan rudal dan drone berhasil menghancurkan setidaknya satu pesawat E-3, yang dikenal sebagai AWACS,” demikian pernyataan IRGC yang dikutip dari Tasnim News Agency.

Menurut IRGC, operasi ini juga merupakan kelanjutan dari serangan sebelumnya yang menargetkan pesawat pengisian bahan bakar di pangkalan militer yang sama.

Pesawat AWACS sendiri merupakan sistem pengawasan udara canggih yang berfungsi untuk deteksi dini, komando, serta pengendalian operasi militer dalam skala luas.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Amerika Serikat terkait klaim tersebut.

TAKALAR | POROS INFO.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Rumah Hukum Indonesia (RHUKI) Kabupaten Takalar menggelar rapat konsolidasi bersama jajaran pengurus di Takalar, Minggu (29/3/2026).

Pertemuan strategis ini difokuskan pada penguatan struktur keanggotaan, penyusunan program kerja jangka panjang serta pengadaan sarana prasarana kantor. Sebagai lembaga yang berfokus pada pendampingan hukum gratis bagi masyarakat miskin, RHUKI berkomitmen untuk memastikan akses keadilan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Takalar tanpa terkecuali.

Ketua DPD Rumah Hukum Indonesia Takalar, Arifuddin Radjab, S.Pd.I., M.Si., CPLA secara resmi membuka acara tersebut di dampingi oleh sekretaris DPD Ruslan,.CPLA Dalam arahannya menekankan pentingnya integritas dan ketulusan dalam menjalankan roda organisasi.

“Saya menghimbau kepada seluruh pengurus agar bekerja dengan hati, kesadaran diri, serta keikhlasan. Kita hadir di sini karena panggilan hati nurani untuk membantu masyarakat miskin dalam pendampingan hukum. Prinsip kita jelas: bekerja tanpa menuntut bayaran atau gratis,” tegas Arifuddin.

RHUKI Takalar diperkuat oleh jajaran pengurus yang memiliki latar belakang hukum yang mumpuni, terdiri dari: Advokat/Pengacara Profesional: Berpengalaman dalam menangani berbagai sengketa hukum. Paralegal Bersertifikat: Terlatih secara teknis untuk memberikan bantuan hukum primer.
Dengan kombinasi tenaga ahli yang berpengalaman dalam menangani kasus perdata maupun pidana, lembaga ini optimistis dapat memberikan layanan pendampingan hukum yang prima dan berkualitas bagi warga Takalar yang membutuhkan.

Harapan Dukungan Pemerintah. Dalam rapat tersebut, segenap pengurus juga menyampaikan harapan agar keberadaan RHUKI mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat luas. Selain itu, RHUKI berharap adanya sinergi dan dukungan (support) nyata dari Pemerintah Kabupaten Takalar maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan guna memperluas jangkauan dan optimalisasi bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.

Tentang Rumah Hukum Indonesia (RHUKI):
Rumah Hukum Indonesia adalah lembaga bantuan hukum yang berdedikasi untuk memberikan advokasi, edukasi, dan pendampingan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

MAKASSAR | POROS INFO.ID – Penanganan perkara dugaan penganiayaan terhadap Ibu Nurmin kembali menuai sorotan tajam. Meski penyidik Polsek Manggala telah menetapkan terduga pelaku sebagai tersangka dan bahkan memberikan penangguhan penahanan, proses hukum justru dinilai semakin tidak jelas setelah berkas perkara dikabarkan dikembalikan oleh pihak jaksa.

Laporan polisi dengan nomor LP/B/11/I/2026/SPKT/Polsek Manggala/Polrestabes Makassar/Polda Sulawesi Selatan tersebut kini memasuki babak baru yang memicu pertanyaan serius. Penyidik menyampaikan bahwa berkas perkara dikembalikan oleh jaksa dengan alasan masih membutuhkan keterangan saksi fakta.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa seluruh saksi telah diperiksa oleh penyidik, bahkan hasil visum terhadap korban juga telah dikantongi sebagai alat bukti yang sah. Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat adanya ketidaksinkronan dalam penanganan perkara serta lemahnya koordinasi antara penyidik dan penuntut umum.

Pendamping hukum korban dari LKBH AD Layanan Konsultasi dan Bantuan Hukum Anak Desa melalui Fadlul Umma Syam, SH menilai alasan pengembalian berkas tersebut tidak berdasar dan justru memperlihatkan adanya ketidakseriusan dalam penanganan perkara.

“Ini sangat janggal. Semua saksi fakta sudah diperiksa, alat bukti sudah lengkap termasuk visum. Tapi berkas dikembalikan dengan alasan yang tidak masuk akal. Ini mencederai logika hukum dan memperpanjang penderitaan korban,” tegasnya.

Lebih lanjut, pihak pendamping juga menyoroti keputusan penangguhan penahanan terhadap tersangka yang dinilai berpotensi mengancam rasa aman korban. Mereka menilai langkah tersebut tidak sejalan dengan semangat perlindungan terhadap korban tindak pidana.

“Kami mempertanyakan dasar penangguhan penahanan ini. Di satu sisi tersangka sudah ditetapkan, di sisi lain justru diberikan kelonggaran, sementara korban masih merasakan ketakutan dan ketidakpastian hukum,” lanjutnya.

Tim pendamping mendesak agar penyidik dan jaksa segera menyelaraskan proses penanganan perkara secara profesional, transparan, dan akuntabel. Mereka juga membuka kemungkinan untuk melaporkan dugaan maladministrasi maupun pelanggaran etik apabila perkara ini terus berlarut-larut tanpa kejelasan.

Sampai berita ini di terbitkan, tim media masih menunggu konfirmasi dari pihak terkait di peristiwa tersebut.

TAKALAR | POROS INFO.ID – Sebanyak tiga pejabat utama di lingkungan Kepolisian Resor (Polres) Takalar mengalami rotasi jabatan sebagai bagian dari serangkaian pergeseran perwira yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan (Sulsel).

Rotasi ini bertujuan untuk menyegarkan struktur organisasi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah Takalar.

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Takalar AKP Hatta SH menjadi salah satu perwira yang mendapatkan tugas baru.

AKP Hatta digeser ke Polda Sulsel untuk menjabat sebagai Penyidik Tindak Pidana Pertama Tingkat (TK) 1 di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulsel.

Perpindahan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih luas dari beliau dalam menangani kasus-kasus kriminal skala daerah.

Pengganti posisi Kasat Reskrim Polres Takalar diemban oleh IPTU Hariyanto, S.Pd., S.H., M.M. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Panit 2 Unit 2 Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel.

Latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh IPTU Hariyanto dipercaya dapat meningkatkan kinerja satuan reskrim dalam menangani berbagai perkara hukum di Takalar.

Rotasi jabatan ini berdasarkan Surat Telegram Kapolda Sulsel Nomor STR 183/III/KEP/2026 yang diterbitkan pada hari Jumat (27/3/2026). Surat resmi tersebut ditandatangani langsung oleh Kepala Bagian Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda Sulsel Kombes Pol Adi Ferdian Saputra sebagai dasar hukum pelaksanaan pergeseran perwira.

Langkah rotasi perwira ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Polda Sulsel dalam penyegaran struktur organisasi dan peningkatan kinerja institusi kepolisian.

Selain perubahan di posisi Kasat Reskrim, dua pejabat utama lainnya juga menjalani pergantian jabatan. AKP Asrullah yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polres Takalar kini menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Takalar.

Sementara itu, AKP Andi Aldiansyah digeser untuk menjabat sebagai Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Pattallassang Polres Takalar. (Wir)

TAKALAR | POROS INFO.ID – Ketua Satuan Tugas pernah berdiri di hadapan publik dengan tegas berjanji akan menutup seluruh dapur MBG yang belum menuntaskan kewajiban administrasinya, Janji itu bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen untuk menjaga ketertiban, transparansi, dan kepercayaan masyarakat, Jumat (29/03/2026).

Namun hingga kini, sejumlah dapur masih tetap beroperasi tanpa kejelasan legalitas. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar mengenai konsistensi pemerintah dalam menegakkan aturan yang telah mereka gaungkan sendiri.

Desakan pun datang dari kalangan aktivis. Salah satu aktivis di Takalar, Aditya Chokas yang juga menjabat Ketua HMI Cabang Takalar, secara terbuka menagih realisasi janji tersebut. Ia menilai, pembiaran terhadap dapur yang tidak tertib administrasi justru mencederai komitmen awal pemerintah.

“Ini bukan soal menjatuhkan, tetapi soal integritas. Jika sudah berjanji di depan publik, maka harus dibuktikan dengan tindakan nyata,” tegasnya.

Aditya juga mengungkapkan bahwa sebelumnya Pemerintah Daerah Takalar telah memanggil para kepala SPPG dan memberikan ultimatum agar segera melengkapi administrasi serta sarana wajib dapur MBG. Menurutnya, langkah itu menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya telah memiliki dasar untuk bertindak tegas.

Momentum bulan Ramadan bahkan telah diberikan sebagai masa pembenahan. Pasca Lebaran, pemerintah daerah dijadwalkan akan melakukan evaluasi ulang terhadap kelayakan masing-masing SPPG sebagai tindak lanjut dari peringatan yang telah disampaikan.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Takalar didorong untuk segera bersikap tegas dengan menutup sementara dapur MBG yang tidak tertib administrasi. Persoalan ini tidak semata soal dokumen, tetapi juga menyangkut standar operasional, tanggung jawab layanan, serta perlindungan terhadap masyarakat penerima manfaat.

Meski demikian, penutupan tidak boleh berhenti pada aspek penindakan semata. Pemerintah daerah juga dituntut menghadirkan solusi melalui pembinaan yang terukur agar dapur yang ditutup dapat segera memenuhi seluruh persyaratan dan kembali beroperasi secara sah.

Tanpa langkah pembinaan yang jelas, kebijakan ini berisiko hanya menjadi siklus penindakan tanpa penyelesaian. Hal tersebut tentu tidak akan menyelesaikan akar persoalan yang sejak awal ingin dibenahi.

Di sisi lain, transparansi menjadi kunci utama. Publik berhak mengetahui dasar penindakan, mekanisme pengawasan, serta indikator kelayakan yang digunakan. Jika kebijakan dijalankan secara tidak konsisten atau terkesan tebang pilih, maka wibawa pemerintah akan ikut dipertaruhkan.