TAKALAR | POROS INFO.ID – Program pemerintah Makanan Bergizi Gratis (MBG) sejatinya menjadi instrumen strategis dalam mendorong pemenuhan gizi generasi bangsa sebagai investasi masa depan, sekaligus bentuk pemerataan pelayanan pemenuhan gizi nasional. Namun, di tengah semangat tersebut, muncul sorotan publik terkait pelaksanaan program di Kabupaten Takalar.

Pengurus Besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Takalar (PB-HIPERMATA) menilai program MBG Takalar merupakan kebijakan yang sangat baik dan bahkan dapat menjadi ladang ibadah di bulan suci Ramadhan apabila dijalankan secara transparan, profesional, dan sesuai standar gizi yang ditetapkan, Selasa (24/02/2026).

Namun, belakangan ini berbagai postingan dan aduan di media sosial memunculkan dugaan adanya indikasi markup harga terhadap paket makanan yang dibagikan kepada siswa, khususnya pada sejumlah dapur penyedia MBG di Kabupaten Takalar. Jika dugaan tersebut terbukti, maka pihak terkait dapat berhadapan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sekretaris Jenderal PB-HIPERMATA, Rizal Sukarman, menilai isi paket makanan yang beredar di berbagai unggahan publik tidak masuk akal jika dikaitkan dengan standar pemenuhan gizi atau Angka Kecukupan Gizi (AKG).

“Bagaimana tidak, dari aduan dan postingan yang beredar, isi makanan yang dibagikan hanya berupa roti kecil, satu buah salak, beberapa biji kacang, dan satu butir telur. Beberapa dapur lain bahkan relatif sama. Pertanyaannya, apakah itu sudah memenuhi standar pemenuhan gizi atau AKG yang ditetapkan?” tegas Rizal.

Ia menambahkan, transparansi dari kepala dapur dan peran aktif ahli gizi di setiap titik distribusi harus menjadi perhatian serius. Penentuan porsi dan komposisi makanan, terlebih di bulan Ramadhan, semestinya mengacu pada standar kesehatan dan kebutuhan gizi siswa, bukan sekadar formalitas administrasi.
“Tentunya apa yang dibagikan kepada siswa harus dipertanyakan kepada kepala dapur.

Bagaimana peran ahli gizi dalam menentukan isi porsi di bulan suci ini? Jangan sampai di bulan penuh berkah ini ada yang berlomba mencari keberkahan, sementara ada juga yang justru berlomba meraut keuntungan,” tutupnya.

PB-HIPERMATA menegaskan bahwa kritik ini bukan untuk melemahkan program MBG, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial agar program yang bertujuan mulia tersebut tidak tercoreng oleh praktik-praktik yang merugikan siswa dan mencederai kepercayaan publik.

TAKALAR | POROS INFO.ID – Ketua Fraksi PKB DPRD Takalar, Habibie Abdullah, kembali menegaskan komitmennya mengawal aspirasi rakyat dalam kegiatan Reses Sidang Kedua DPRD Takalar yang digelar di Dusun Ujung Bassi, Desa Lengkese, Selasa (24/02/2026).

Reses tersebut menjadi ajang temu konstituen yang sarat apresiasi sekaligus curahan persoalan warga. Kepala Desa Lengkese Syamsi Hindi Kr. Indi mewakili masyarakat menyampaikan rasa syukur atas terealisasinya pembangunan jembatan penghubung antar Kecamatan Polongbangkeng Selatan dan Kecamatan Mangarabombang selesai.

“Alhamdulillah, Pak Dewan Habibie telah mengawal aspirasi warga. Akhirnya jembatan penghubung antar kecamatan selesai,” ujarnya di hadapan peserta reses.

Hal senada disampaikan Imam Dusun setempat. Ia menegaskan bahwa janji pada reses pertama untuk mengawal pembangunan jembatan penghubung Tana-tana ke Lengkese kini telah terbukti.

“Janji itu bukan sekadar ucapan. Sekarang masyarakat sudah merasakan manfaatnya,” tegasnya.

Namun di balik capaian pembangunan tersebut, warga juga menyuarakan keresahan terkait polemik kartu BPJS yang mendadak nonaktif saat warga menjalani perawatan di rumah sakit.

Menanggapi hal itu, Habibie Abdullah menyebut BPJS berdasar saat ini menjadi persoalan isu nasional. Ia menjelaskan bahwa data warga atas dasar desil terintegrasi dengan sistem ekonomi nasional, termasuk aktivitas transaksi dan pinjaman keuangan.

“BPJS ini sudah menjadi persoalan nasional karena aturan Permensos 2026. Data warga langsung terkoneksi dengan sistem ekonomi nasional, termasuk transaksi dan pinjaman,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, ada kasus di mana BPJS masih aktif saat pasien dirawat, namun menjadi tidak aktif saat keluar dari rumah sakit. Untuk itu, ia menyarankan warga segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial dengan membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

“Segera ke Dinas Sosial dengan membawa SKTM untuk mengurus pengaktifan kembali,” sarannya.

Reses tersebut berlangsung dinamis, mencerminkan harapan besar masyarakat terhadap peran legislatif bukan hanya dalam pembangunan fisik, tetapi juga dalam menjawab persoalan sosial yang menyentuh kebutuhan dasar warga.

Kegiatan ini sekaligus mempertegas posisi Fraksi PKB DPRD Takalar dalam mengawal kepentingan rakyat, dari pembangunan infrastruktur hingga hak layanan kesehatan masyarakat.

TAKALAR | POROS INFO.ID – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Fraksi PKB, Hj. Fadillah Fahriana, kembali menyapa konstituennya melalui kegiatan reses Masa Persidangan II Tahun 2025–2026 yang dilaksanakan pada Sabtu (21/2/2026) di rumah Karaeng Opua, Desa Cikoang, Kecamatan Laikang, Kabupaten Takalar.

Kegiatan reses tersebut dihadiri Wakil Bupati Takalar Dr. H. Hengky Yasin, Kepala Desa Cikoang Johan, pemangku adat Karaeng Opua, tokoh masyarakat, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta ratusan warga Desa Cikoang yang antusias mengikuti jalannya kegiatan.

Di hadapan masyarakat, Kepala Desa Cikoang Johan menyampaikan harapannya agar momentum reses ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh warga untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan kebutuhan yang menjadi prioritas di desa.

Ia optimistis kehadiran anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tersebut dapat membawa perhatian dan dukungan bagi pembangunan di Desa Cikoang.

Sementara itu, Wakil Bupati Takalar Dr. H. Hengky Yasin mengapresiasi pelaksanaan reses yang kembali digelar di wilayah Kabupaten Takalar.

Ia menyebut kegiatan ini menjadi bentuk perhatian wakil rakyat terhadap masyarakat sekaligus sarana memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif dalam mendorong pembangunan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Hj. Fadillah Fahriana dari Fraksi PKB menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap aspirasi masyarakat. Ia menyampaikan bahwa seluruh usulan yang diajukan akan diperjuangkan sesuai mekanisme dan kewenangan di tingkat provinsi.

“Semua bantuan pemerintah harus melalui proposal. Saya selaku anggota dewan hanya bisa menjembatani dan mengawal agar aspirasi masyarakat dapat sampai dan diperjuangkan,” ujarnya.

Pada sesi dialog, warga menyampaikan sejumlah persoalan, di antaranya tingginya tingkat desil yang berdampak pada kesulitan reaktivasi Kartu JKN/BPJS Kesehatan. Selain itu, masyarakat juga mengusulkan pembangunan tanggul penahan ombak untuk mengantisipasi abrasi serta perbaikan jalan tani guna mendukung aktivitas ekonomi warga.

TAKALAR | POROS INFO.ID – Pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Masyarakat Peduli Takalar menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Gedung DPRD Kabupaten Takalar, Jumat (20/2/2026). Aksi tersebut dirangkaikan dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD sebagai bentuk tekanan atas berbagai persoalan pelayanan kesehatan yang dinilai semakin meresahkan masyarakat.

Aksi ini dipicu oleh maraknya polemik penonaktifan BPJS PBI, persoalan penentuan desil, layanan Mobile JKN yang dinilai belum maksimal, penghentian bantuan sosial (Bandos) bagi penyandang disabilitas, hingga buruknya pelayanan kesehatan di Kabupaten Takalar. Sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) yang tergabung dalam aliansi tersebut menyuarakan tuntutan tegas agar pemerintah daerah tidak lepas tangan atas persoalan yang berdampak langsung pada masyarakat kecil.

Dalam orasinya, Jenderal Lapangan aksi, Waliyullah, menyoroti sistem sentralisasi kebijakan yang dinilai justru memperumit akses layanan kesehatan. Menurutnya, secara konseptual sentralisasi melalui kementerian memang bertujuan menjaga validitas data nasional serta mencegah penyalahgunaan. Namun dalam praktik di lapangan, mekanisme tersebut kerap menimbulkan hambatan birokrasi yang berujung pada keterlambatan pelayanan kesehatan bagi warga.

“Akibatnya masyarakat menjadi korban. Data yang tidak sinkron dan kebijakan yang tidak responsif membuat banyak warga kehilangan akses jaminan kesehatan,” tegas Waliyullah di hadapan peserta aksi.

Massa aksi secara tegas meminta DPRD Kabupaten Takalar segera memanggil dan menghadirkan Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Takalar, Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, serta Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar dalam forum RDP terbuka. Mereka menuntut adanya penjelasan komprehensif sekaligus solusi konkret atas persoalan yang terjadi.

Sebagai bentuk ultimatum, massa aksi sempat menutup satu jalur di jalan poros Takalar. Penutupan jalur tersebut dilakukan sebagai simbol protes keras terhadap DPRD Kabupaten Takalar dan seluruh dinas terkait yang dinilai lamban merespons polemik nasional yang berdampak langsung di daerah.

Aliansi Gerakan Masyarakat Peduli Takalar menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar demonstrasi simbolik, melainkan bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan publik yang menyangkut hak dasar masyarakat atas kesehatan dan kesejahteraan. Mereka berkomitmen akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan dan kepastian bagi warga Takalar.

SULSEL | POROS INFO.ID – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan melalui Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) sekaligus Jaksa Eksekutor Bidang Pidana Umum, bersama Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar dan didukung penuh oleh Tim Intelijen Kejati Sulsel, resmi melaksanakan eksekusi penahanan terhadap terpidana kasus kosmetik berbahaya, Mira Hayati. Eksekusi ini dilaksanakan pada Rabu (18/2/2026) setelah pihak kejaksaan menerima salinan putusan lengkap dari Pengadilan Negeri Makassar.

Proses penjemputan terhadap terpidana yang dikenal publik sebagai pemilik brand MH Cosmetic tersebut dilakukan di kediaman pribadinya di kawasan Tamalanrea, Kota Makassar.

Pelaksanaan eksekusi berjalan dengan lancar, terukur, dan transparan dengan disaksikan langsung oleh aparat lingkungan setempat, yakni Ketua RT 1 RW 7, Kelurahan Kapasa Raya.

Langkah eksekusi ini merupakan tindak lanjut atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 12016 K/PID.SUS/2025 tertanggal 19 Desember 2025 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Dengan terbitnya putusan tersebut, Jaksa Eksekutor wajib segera melaksanakan eksekusi terhadap terpidana.

Berdasarkan amar putusan Mahkamah Agung, terpidana Mira Hayati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terkait peredaran produk skincare ilegal yang mengandung bahan berbahaya merkuri. Atas perbuatannya, terpidana dijatuhi vonis pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan.

Pada tingkat pertama, PN Makassar memvonis Mira Hayati 10 bulan penjara. Jaksa kemudian mengajukan banding, dan PT Makassar memperberat hukuman menjadi 4 tahun penjara

Sebelum dijebloskan ke penjara, terpidana terlebih dahulu diamankan dan menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Setelah dinyatakan sehat, terpidana langsung dibawa menuju Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1A Makassar untuk mulai menjalani masa hukumannya.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan, Didik Farkhan Alisyahdi menegaskan bahwa tidak ada ruang kompromi dalam penegakan hukum terhadap kasus yang membahayakan kesehatan masyarakat ini.

“Saya telah memberikan instruksi yang sangat jelas dan tegas kepada jajaran Aspidum Kejati Sulsel dan Kejari Makassar untuk segera melakukan eksekusi. Tidak ada perlakuan istimewa bagi siapa pun. Hukum harus ditegakkan secara profesional,” tegas Kajati Sulsel.

Kajati Sulsel juga menambahkan bahwa pelaksanaan eksekusi ini sekaligus menjadi peringatan keras (warning) bagi seluruh pelaku usaha kosmetik ilegal, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan.

“Melalui eksekusi ini, kami ingin mengirimkan pesan yang sangat jelas. Jangan main-main dengan hukum, dan jangan korbankan kesehatan masyarakat demi keuntungan pribadi. Kami akan kejar dan kami tindak tegas,” jelasnya

(WIRAWAN/JKN) 

PASANGKAYU, Porosinfo.id — Usai pelantikan kepengurusan, Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat (DPW IJS) Pasangkayu melakukan kunjungan silaturahmi ke Kejaksaan Negeri Pasangkayu, Senin (18/2/2025).

Kunjungan tersebut menjadi langkah awal mempererat kemitraan antara insan pers dan aparat penegak hukum dalam mendukung transparansi informasi publik.

Rombongan pengurus DPW IJS Pasangkayu disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan (Kejari) Negeri Pasangkayu bersama jajaran di kantor Kejari.

Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban, mencerminkan komitmen bersama dalam membangun komunikasi yang konstruktif.

Silaturahmi ini bertujuan memperkuat sinergi antara media dan institusi penegak hukum, khususnya dalam penyebaran informasi yang akurat, edukatif, dan berimbang kepada masyarakat.

Kehadiran insan pers dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum serta mendukung pembangunan daerah yang transparan.

Dewan Penasehat DPW IJS Pasangkayu, Edison, mengapresiasi sambutan hangat dari Kajari Pasangkayu beserta jajaran. Ia menilai pertemuan tersebut menjadi awal yang baik untuk membangun kemitraan yang saling mendukung.

“Kami sangat mengapresiasi sambutan hangat dari Kajari Pasangkayu dan jajaran. Ini menunjukkan adanya komitmen bersama untuk membangun komunikasi yang terbuka dan profesional,” ujar Edison.

Edison menambahkan, kolaborasi antara media dan Kejaksaan sangat penting dalam menghadirkan informasi yang mendorong partisipasi masyarakat serta menciptakan iklim pembangunan yang transparan dan berkeadilan.

“Pers memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang objektif dan edukatif. Dengan sinergi yang baik, kita dapat mendukung kesadaran hukum masyarakat sekaligus mendorong pembangunan daerah yang lebih transparan,” tambahnya.

Pihak Kejaksaan Negeri Pasangkayu menyambut baik kunjungan itu dan berharap komunikasi yang telah terjalin dapat terus diperkuat melalui koordinasi dan pertukaran informasi yang profesional.

Sinergi antara Kejaksaan dan insan pers penting untuk memastikan informasi hukum tersampaikan dengan benar kepada masyarakat.

Melalui silaturahmi ini, DPW IJS Pasangkayu terus berkomitmen untuk menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang objektif, mendukung penegakan hukum, serta mendorong kemajuan daerah.

PASANGKAYU, Porosinfo.id – Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Daerah Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar), m ngajakan gerakan pangan murah di pelataran kantor kejaksaan Negeri (Kejari) Pasangkayu, Rabu (18/02/2026).

Hadir dalam kegiatan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pasangkayu Tedhy Widodo,SH,.MH,. Ketua IAD Daerah Pasangkayu Ny Nawafila Tedhy, Asisten 2 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasangkayu H Suhardi, Nurrochmad Ardhianto, SH., MH. (Kasi Intel Kejari Pasangkayu), Usman La Uku, SH (Kasi Pidsus Kejari Pasangkayu), Luhur, SH (Kasubagbin Kejari Pasangkayu), Alwi Muchtar Siregar,SH (Kasi Datun Kejari Pasangkayu) dan seluruh staff Kejari Pasangkayu serta ratusan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Asisten 2 Pasangkayu H Suhardi mengucapkan banyak terimakasih kepada Kejaksaan Pasangkayu khususnya Ketua IAD Daerah Pasangkayu yang telah membantu pemkab Pasangkayu menekan harga menyambut bulan suci Ramadhan dengan mengadakan gerakan pangan murah.

“Kami dari Pemerintah sangat mengapresiasi dan berterimakasih atas kegiatan gerakan pangan murah ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua IAD Daerah Pasangkayu Ny Nawafila Tedhy mengungkapkan, kegiatan ini dapat terlaksana atas dukungan Pemkab pasangkayu, khususnya Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Pasangkayu.

“Kami juga melibatkan pemerintah Desa terdekat, dan saya berharap semoga bermanfaat bagi masyarakat,” ucapnya.

Nawafila Tedhy juga berharap, melalui gerakan pangan murah ini dapat menekan harga bahan pokok menjelang Bulan suci Ramadhan.

“Semoga gerakan pangan murah ini dapat menekan kelonjakan harga pangan menjelang bulan Ramadhan,” harapnya.

Saat ditanya bahan pokok apa saja yang disediakan, Nawafila Tedhy mengatakan saat ini pihaknya hanya menyediakan 5 bahan poko, seperti beras, minyak, telur, gula pasir, bawang putih dan bawang merah.

“Kami menyiapkan 3 Ton beras premium, 150 Rak telur, gula pasir serta bawang merah dan putih,” tutupnya.

PASANGKAYU, Porosinfo.id — Menyambut datangnya Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah, mitra dan segenap relawan SPPG Pasangkayu 2 menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh umat Muslim, khususnya masyarakat Kabupaten Pasangkayu.

Momentum Ramadhan dimaknai sebagai waktu yang penuh keberkahan, refleksi diri, serta penguatan nilai-nilai kepedulian dan kebersamaan. Kepala SPPG Pasangkayu 2, Aminuddin, menyampaikan harapannya agar Ramadhan tahun ini menjadi sarana mempererat ukhuwah dan meningkatkan semangat berbagi kepada sesama.

“Kami, mitra dan seluruh relawan SPPG Pasangkayu 2, mengucapkan Marhaban Ya Ramadhan 1447 H. Semoga bulan suci ini membawa keberkahan, kesehatan, serta memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat,” ujarnya.

Dalam mendukung kelancaran program pemenuhan gizi, SPPG Pasangkayu 2 tetap berkomitmen menjaga kualitas layanan selama bulan Ramadhan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyediakan menu variatif setiap hari dalam bentuk menu kering, sehingga lebih praktis, higienis, dan tetap memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan.

Menu kering tersebut disusun dengan memperhatikan komposisi nutrisi yang seimbang, agar para penerima manfaat tetap memperoleh asupan yang baik meskipun dalam suasana ibadah puasa. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk adaptasi layanan agar distribusi tetap berjalan efektif dan tepat sasaran.

Melalui momentum suci ini, keluarga besar SPPG Pasangkayu 2 berharap Ramadhan menjadi ruang untuk memperkuat semangat pengabdian, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menebar manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

PASANGKAYU, Porosinfo.id – Manajer the twilight caffe, andi asrafah itol tonra,Sp.M.ap, yang beroperasi dekat stadion prasamya majene, jalan kapten Usman Jafar banggae timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar) menjelang ramadhan membangun silaturrahmi dan berbagi ke kurir-kurir on-line, diantaranya kurir jetfood dan jejak kurir yang ada di kabupaten majene, Selasa (17/02/2026).

Kepada media ini, Andi Asrafah Itol Tonra mengungkapkan, menjelang bulan suci ramdahan ia berharap kedepan kurir majene dapat bersinergi dengan baik dan bekerja sama yang baik dengan The twilight caffe dalam mengembangkan kuliner-kuliner yang ada di kota Majene yang dikenal sebagai Kota pendidikan Sulbar.

“Semoga awal silaturahmi ini dapat membangun keakraban dan kerjasama yang baik bersama para kurir online dan The twilight caffe,” ungkapnya.

Andi Asrafah juga mengucapkan banyak terimakasih kepada para pengunjung yang selama ini mempercayakan the twilight caffe sebagai tempat tongkrongan utama, baik bersama teman maupun keluarga, meskipun the twilight caffe dapat dikatakan baru buka dan launching pada 29 Desember tahun 2025 lalu.

“Makasih atas kepercayaannya yang menjadikan caffe kami sebagai pilihan utama tempat tongkrongan bersama sanak family. Kami akan terus berupaya, agar saat memasuki bulan suci Ramadhan, Caffe kami bisa menjadi tempat tongkrongan favorit ngabuburit sambil menunggu buka puasa bersama,” harapnya.

Sementara itu, para kurir online menitipkan harapan agar kedepannya dapat bekerjasama dengan the twilight caffe. Menurut mereka, the twilight caffe memiliki pesona tersendiri, khususnya bagi para pencari rejeki dibidang pesan antar (kurir online).

“Semoga the twilight caffe ini dapat memberi harapan baru dan menjadi tongkrongan favorit di kabupaten majene khususnya para mahasiswa yang belajar di kota pendidikan ini, dan juga dapat meningkatkan orderan kami selama bulan suci Ramadhan,” ucap salah seorang kurir online yang di Aplaus oleh kurir lainnya.

PASANGKAYU, Porosinfo.id – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu, Dasri, memberikan pernyataan tegas terkait pentingnya peran pers dalam keberlangsungan demokrasi di daerah. Dalam sambutannya pada pelantikan DPW IJS Pasangkayu di Hotel Devonder, Minggu (15/2/2026), ia mengimbau seluruh jajaran instansi pemerintahan agar tidak bersikap tertutup atau “alergi” terhadap kehadiran jurnalis.

Dasri menekankan bahwa media merupakan instrumen vital untuk mentransformasikan kerja-kerja pemerintah dan legislatif menjadi informasi yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Menurutnya, tanpa publikasi yang baik, keberhasilan pembangunan daerah tidak akan tersampaikan secara maksimal.

“Media adalah jembatan informasi. Saya meminta kepada semua pihak, jangan pernah alergi dengan media. Bukakan pintu selebar mungkin karena mereka adalah mitra kita dalam memajukan Kabupaten Pasangkayu,” ujar Dasri yang disambut tepuk tangan hadirin.

Politisi dari Partai NasDem ini juga menegaskan bahwa gedung parlemen bukan merupakan tempat yang eksklusif bagi pejabat saja, melainkan rumah bagi seluruh rakyat, termasuk para kuli tinta.

“Kantor DPRD itu milik masyarakat Pasangkayu, bukan milik pribadi pimpinan atau anggota saja. Silakan rekan-rekan jurnalis datang untuk bersilaturahmi, berdiskusi, atau menyampaikan aspirasi. Kami sangat terbuka untuk kolaborasi ide yang konstruktif,” imbuhnya.

Namun, di samping dukungan tersebut, Dasri juga memberikan tantangan kepada pengurus IJS Pasangkayu yang baru dilantik untuk terus melakukan penguatan kapasitas internal. Ia berharap jurnalis yang tergabung dalam IJS memiliki kompetensi yang mumpuni agar produk jurnalistik yang dihasilkan berkualitas, edukatif, dan bebas dari unsur misinformasi.

“Jadilah penjaga kebenaran. Tingkatkan terus kemampuan menulis dan pemahaman kode etik, sehingga informasi yang sampai ke masyarakat benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.