TAKALAR | POROS INFO.ID – Dalam rangka menyemarakkan Hari Jadi Kabupaten Takalar yang ke-66, jajaran pemerintah kecamatan, kelurahan, hingga desa di wilayah Polongbangkeng Utara (Polut) dan Polongbangkeng Timur (Poltim) menggelar turnamen sepak bola persahabatan.

Kegiatan ini dipusatkan di Lapangan Sahareng, Desa Parampunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Minggu (8/2/2026).

Turnamen ini diikuti langsung oleh para kepala desa dan lurah sebagai pemain, beserta jajaran staf yang turut berpartisipasi sebagai penyelenggara maupun pemain tambahan. Kehadiran mereka di lapangan menjadi bentuk partisipasi aktif sekaligus ajang mempererat tali silaturahmi antarinstansi.

Dukungan untuk Visi “Takalar Cepat”
Kepala Desa Parampunganta, Arif Sirajuddin Dg Nanga, selaku tuan rumah menyampaikan apresiasi mendalam atas perjalanan panjang pembangunan Kabupaten Takalar. Di usia ke-66 ini, ia menilai momentum tersebut sangat penting bagi seluruh elemen daerah untuk menunjukkan kemajuan, khususnya di sektor pelayanan publik.

“Kami mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun ke-66 untuk Kabupaten Takalar. Ini adalah bentuk dukungan kami terhadap visi pemerintah kabupaten, yakni ‘Takalar Cepat’. Kami berkomitmen untuk terus mempercepat transformasi digital demi meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat di era modern ini,” ujar Arif Sirajuddin.

Lebih lanjut, Arif mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan turnamen olahraga ini sebagai simbol semangat gotong royong dan energi baru dalam membangun daerah.

“Mari kita jadikan momentum ulang tahun ini sebagai semangat baru untuk terus bekerja, berkarya, dan memberikan kontribusi nyata. Harapan kita bersama, Kabupaten Takalar ke depannya semakin baik, lebih maju, dan terus berkembang di segala sektor,” pungkasnya.

TAKALAR | POROS INFO.ID – Arianto, S.Pd., selaku Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar, menyampaikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-66 Kabupaten Takalar. Ucapan tersebut menjadi bentuk dukungan dan apresiasi atas perjalanan panjang pembangunan daerah yang terus menunjukkan kemajuan di berbagai sektor.

Memasuki usia ke-66, Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Takalar menyatakan optimisme dan kesiapan dalam menjawab tantangan pelayanan publik di era modern. Hal ini sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Takalar, “Takalar Cepat”, yang menitikberatkan pada percepatan transformasi digital guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, Sabtu (07/02/2026).

“Mari kita jadikan momentum ulang tahun ini sebagai semangat baru untuk terus bekerja, berkarya, dan berkontribusi nyata dalam membangun Kabupaten Takalar agar semakin baik, maju, dan berdaya saing,” tutup Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku.

TAKALAR | POROS INFO.ID – Bupati Takalar Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM ,bersilaturahmi dengan para petani di Desa Su’rulangi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dalam agenda Bincang Petani,pada Jum’at (06/02/2026).

Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi sekaligus melihat langsung perkembangan sektor pertanian, khususnya tanaman padi di Kabupaten Takalar.

“Saya datang ke sini untuk bersilaturahmi sekaligus melihat perkembangan pertanian di Takalar, khususnya tanaman padi. Alhamdulillah, hingga hari ini hasil pertanian Takalar terus berkembang dengan baik,” ujar Bupati Takalar.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan kontribusi bersama seluruh pihak, mulai dari petani, masyarakat, perangkat desa, hingga Dinas Pertanian.

Oleh karena itu, Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas upaya yang telah dilakukan dalam memajukan sektor pertanian.

“Desa Su’rulangi merupakan salah satu lumbung padi di Takalar. Karena itu, kita harus menjaganya, termasuk sistem irigasinya. Sebagai bentuk perhatian pemerintah, hari ini kami menyalurkan bantuan berupa pupuk, racun rumput, dan racun hama kepada 15 kelompok tani di Desa Su’rulangi,” tambahnya.

Dia berharap, bantuan tersebut dapat meningkatkan produktivitas hasil panen sehingga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar, H. Parawansa, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Takalar atas perhatian dan dukungannya terhadap para petani, khususnya di Desa Su’rulangi.

“Masyarakat petani menyampaikan terima kasih kepada Bupati Takalar atas perhatian dan dukungannya. Semoga bantuan yang diserahkan hari ini dapat meningkatkan hasil pertanian dan kesejahteraan petani,” ujarnya.

JENEPONTO | POROS INFO.ID – Petinggi Forum Kemitraan Perlindungan Masyarakat (FKPM) Adat Budaya Kabupaten Jeneponto melaksanakan silaturahim ke kediaman Andi Rustam BJ, SE, Kr. Lolo , Kepala Desa Banrimanurung yang juga merupakan Penasehat FKPM Adat Budaya Kabupaten Jeneponto, Jum’at (06/02/2026).

Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat hubungan ke keluargaan sekaligus melakukan penyerahan perangkat HT (handy talky/radio komunikasi) sebagai sarana komunikasi dan penyampaian informasi antar anggota FKPM Adat Budaya di seluruh wilayah Kabupaten Jeneponto.

Penyerahan perangkat komunikasi tersebut di harapkan dapat menunjang kelancaran koordinasi, mempercepat penyampaian informasi, serta meningkatkan ke siap siagaan dan sinergi antar anggota FKPM Adat Budaya dalam menjalankan peran sosial ke masyarakatan.

Usai dari kediaman Penasehat FKPM, rombongan petinggi FKPM Adat Budaya Kabupaten Jeneponto melanjutkan silaturahim ke kediaman Ketua Kecamatan FKPM Adat Budaya Kabupaten Jeneponto, Muda Dg Sewang, di Kecamatan Bangkala.

Dalam pertemuan tersebut berlangsung bincang-bincang santai namun penuh makna, membahas perkembangan, tantangan, serta langkah-langkah strategis demi kemajuan FKPM Adat Budaya di Kecamatan Bangkala khususnya, dan Kabupaten Jeneponto pada umumnya.

Rangkaian kegiatan silaturahim ini kemudian di tutup dengan shalat Jumat berjamaah di masjid yang berada tidak jauh dari kediaman Ketua Kecamatan Bangkala, sebagai bentuk penguatan nilai spiritual dan kebersamaan dalam organisasi.

Kegiatan ini mencerminkan komitmen FKPM Adat Budaya Kabupaten Jeneponto dalam menjaga soliditas, memperkuat komunikasi, serta membangun sinergi yang berlandaskan nilai adat, budaya, dan keagamaan.

TAKALAR | POROS INFO.ID – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Takalar melaksanakan kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama pada Rabu, 4 Februari 2026. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya penguatan integritas aparatur serta peneguhan komitmen bersama untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Lapas Takalar.

Penandatanganan Pakta Integritas tersebut diikuti oleh seluruh pegawai Lapas Kelas IIB Takalar sebagai bentuk keseriusan institusi dalam membangun budaya kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk menegaskan kembali nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Prosesi penandatanganan diawali oleh Pejabat Struktural bersama Kepala Lapas Kelas IIB Takalar, kemudian dilanjutkan oleh seluruh pegawai. Langkah ini mencerminkan komitmen kolektif seluruh jajaran untuk menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, berintegritas, serta menjauhi segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Selanjutnya, Kepala Lapas Kelas IIB Takalar turut menandatangani Piagam Komitmen Bersama sebagai simbol kepemimpinan dan tanggung jawab moral dalam mengawal penerapan nilai-nilai integritas di lingkungan kerja. Penandatanganan piagam ini menegaskan peran pimpinan sebagai teladan dalam membangun tata kelola yang baik.

Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas IIB Takalar berharap seluruh pegawai dapat terus menjaga konsistensi integritas dalam setiap pelaksanaan tugas, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan semakin meningkat dan target terwujudnya WBK dapat tercapai secara berkelanjutan.

SULSEL | POROS INFO.ID – Seluruh Indonesia menggaungkan ucapan selamat dan bangga terhadap Himpunan Mahasiswa Islam sebagai organisasi. Usia yang tidak lagi mudah bagi berdirinya suatu organisasi kaderisasi. Dalam poros sejarah bangsa, eksistensi HMI merupakan komponen yang menentukan arah gerakan mahasiswa dalam menentang kebijakan yang secara sosiologis tidak memihak pada kepentingan masyarakat.

Sejak awal HMI didirikan oleh Ayahanda Lafran Pane, HMI telah menempatkan prinsip-prinsip intelektualitas dan ilmu pengetahuan sebagai pilar utamanya. Bukan tanpa alasan, melihat realitas mahasiswa dan masyarakat yang pada saat itu menantang. Penting bagi kita sebagai kader untuk merefleksikan apakah kita masih menjunjung tradisi intelektual atau justru terjebak dalam mediokritas akademik.

Dalam perjalanannya, HmI secara kelembagaan tidak pernah berubah. Sebab yang berubah hanya kader pengisi struktural saja. Kualitas insan pencipta menuntut para kader untuk tidak hanya mengikuti tren, tetapi mampu melahirkan gagasan dan inovasi yang solutif terhadap persoalan bangsa.

Sebagai organisasi Islam, HMI menempatkan Islam sebagai ruh perjuangannya. Islam dalam visi HMI bukan sekedar label atau identitas formal, tetapi harus menjadi nilai yang hidup dalam aspek kehidupan kadernya. Sering kali kita melihat adanya dikotomi antara Islam sebagai nilai dan Islam sebagai retorika. Tujuan akhir dari perjuangan HMI adalah terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Ini berarti bahwa setiap kader HMI harus memiliki visi besar tentang perubahan sosial dan keadilan.

Refleksi terhadap lima kualitas insan cita ini membawa kita pada kesimpulan bahwa menjadi kader HMI bukan sekadar soal pernah mengikuti Latihan Kader (LK), tetapi bagaimana kita terus membawa nilai-nilai HMI dalam kehidupan sehari-hari sepanjang hidup kita. Di usia 79 tahun ini, HMI bukan lagi hanya tentang sejarah, tetapi penentu arah masa depan. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga, merawat, dan menghidupkan nilai-nilai HMI dalam berbagai lini kehidupan. Jika kita masih memegang teguh lima kualitas insan cita.

TAKALAR | POROS INFO.ID – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui penerapan sistem digitalisasi layanan.

Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah menghadirkan sistem pembayaran berbasis digital bagi pelanggan.

Transformasi ini bertujuan untuk mempermudah proses transaksi, mempercepat pelayanan, serta meminimalisir potensi penyelewengan dalam pengelolaan pembayaran.

Dengan sistem yang terintegrasi secara elektronik, setiap transaksi pelanggan tercatat secara otomatis dan transparan. Hal ini memungkinkan pengawasan yang lebih ketat serta pengelolaan data yang akurat dan real time.

Digitalisasi sistem pembayaran PDAM Takalar mulai diterapkan setelah Bupati Takalar, Ir. Mohammad Firdaus Daeng Manye, meresmikan program digitalisasi PDAM pada 4 Agustus 2025. Pada kesempatan tersebut, aplikasi mobile MKP resmi diluncurkan sebagai inovasi layanan berbasis teknologi.

Melalui aplikasi MKP, pelanggan dapat dengan mudah mengecek tagihan air, melakukan pembayaran non-tunai, memantau riwayat pemakaian, hingga menyampaikan pengaduan layanan tanpa harus datang langsung ke kantor PDAM.

Saat di Konfirmasi melalui via telepon seluler, Direktur PDAM Tirta Panrannuangku, Arianto, S.Pd, mengatakan “bahwa digitalisasi layanan merupakan bagian dari reformasi inovasi internal perusahaan guna mewujudkan tata kelola yang lebih akuntabel dan profesional. Selain meningkatkan kenyamanan dan kemudahan bagi pelanggan, sistem ini juga memperkuat pengawasan internal karena seluruh transaksi tercatat secara transparan.

“Digitalisasi ini bukan hanya soal kemudahan layanan, tetapi juga bentuk komitmen kami dalam mewujudkan pelayanan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan”. Ucap, Arianto.

Dengan penerapan sistem digital tersebut, PDAM Tirta Panrannuangku Takalar optimistis mampu menjawab tantangan pelayanan publik di era modern. Langkah ini juga sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Takalar, “Takalar Cepat”, dalam mendorong transformasi digital di berbagai sektor pelayanan masyarakat.

Ke depan, PDAM berencana terus melakukan inovasi mengembangkan fitur-fitur layanan digital guna memastikan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi secara cepat, tepat, dan efisien.

PASANGKAYU, Porosinfo.id – Menjelang bulan suci Ramadhan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar), terus melakukan pengecekan kondisi jalan daerah yang masuk dalam kewenangannya.

Kepala Dinas PUPR Pasangkayu, Sunar, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (3/2/2026), menyampaikan total panjang jalan kabupaten yang menjadi tanggung jawab pihaknya mencapai 1.410,11 kilometer, yang tersebar dalam 320 ruas jalan.

Namun demikian, kata Sunar, keterbatasan anggaran masih menjadi kendala utama dalam upaya peningkatan kualitas infrastruktur jalan di daerah tersebut.

Pada tahun 2026 ini, Dinas PUPR Pasangkayu memang kembali mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK), namun jumlahnya tidak mengalami penambahan dibandingkan tahun sebelumnya.

Akibat kondisi tersebut, dari total panjang jalan yang ada, baru sekitar 16,8 persen yang dinilai dalam kondisi mantap atau sepenuhnya baik.

“Kalau dilihat secara keseluruhan, ini masih jauh dari target pemantapan jalan. Saat ini baru sekitar 196 kilometer saja yang kondisinya sudah mantap,” ujar Sunar.

Meski begitu, pihaknya tetap melakukan penanganan secara bertahap dengan menetapkan skala prioritas.

Untuk tahun ini, Dinas PUPR Pasangkayu memfokuskan perhatian pada perbaikan dan pemeliharaan jalan di Kecamatan Sarudu dan Kecamatan Pasangkayu, yang dinilai memiliki tingkat aktivitas masyarakat dan volume kendaraan cukup tinggi.

Sunar menambahkan, pengecekan kondisi jalan rutin dilakukan setiap tahun, khususnya menjelang bulan Ramadhan.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur jalan dalam menunjang mobilitas masyarakat yang biasanya meningkat menjelang dan selama Ramadhan.

“Setiap menjelang Ramadhan, kami selalu turun mengecek. Bagaimana kondisi terakhir jalan, bagaimana cara penanganannya, itu yang kami periksa di lapangan,” tambahnya.

Ia berharap, ke depan anggaran infrastruktur jalan dapat kembali normal sehingga program pemantapan jalan bisa lebih ditingkatkan.

Dengan kondisi jalan yang lebih baik, diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan, sekaligus menekan angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Pasangkayu.

PASANGKAYU, Porosinfo.id – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Duripoku, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar), telah mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Diketahui, SPPG Doripoku merupakan SPPG pertama dari 15 SPPG di Pasangkayu yang telah mendapatkan SLHS.

“Ya, dari 15 SPPG di Pasangkayu, baru 1 SPPG yang telah menerima sertifikat SLHS,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan, Drg Rukman, diruang kerjanya, Senin (02/02/2026).

Rukman menjelaskan, saat ini beberapa SPPG juga telah mengajukan untuk memenuhi SLHS dan masih menunggu prosesnya.

“Kemungkinan akan ada sekitar 3 hingga 4 SPPG yang akan menerima SLHS, tinggal menunggu hasil laboratorium, sementara yang lainnya masih menunggu inspeksi kesehatan lingkungan dan uji lab sampel air dan makanan,” jelas Rukman.

Drg Rukman juga menjelaskan, persyaratan mendapatkan SLHS di antaranya lolos inspeksi kesehatan lingkungan, Hasil pemeriksaan kualitas air, bahan baku makanan memenuhi standar dari laboratorium dan penjajah makanan memiliki sertifikat keamanan pangan siap saji.

“Bila semuanya lolos pemeriksaan, maka SPPG tersebut telah layak mendapatkan SLHS,” tutupnya.

PASANGKAYU, Porosinfo.id – DPRD Kabupaten Pasangkayu melalui Komisi I, II, dan III melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan program kerja serta infrastruktur kegiatan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini berlangsung selama lima hari, mulai Selasa hingga Jumat, 27–30 Januari 2026, dengan melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Komisi I Fokus Pengawasan SPPG

Komisi I DPRD Pasangkayu melakukan peninjauan pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah kecamatan, di antaranya Pasangkayu, Tikke Raya, Sarudu, Baras, Dapurang, dan Duripoku.

Hasil peninjauan menunjukkan, sebagian besar SPPG belum mengantongi Sertifikat Laik Higieni Sanitasi (SLHS). Kendala yang ditemukan umumnya berkaitan dengan belum terpenuhinya syarat administrasi dan teknis, seperti penilaian Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL), pemeriksaan sampel air baku dapur, serta uji sampel makanan.

Di Kecamatan Pasangkayu, SPPG Jalan Hasanuddin melayani 2.114 penerima manfaat dan SPPG Jalan Fatmawati melayani 1.496 penerima manfaat. Keduanya masih terkendala penerbitan SLHS karena sejumlah tahapan pemeriksaan belum dilaksanakan.

Sementara itu, SPPG Kecamatan Tikke Raya yang melayani 3.111 penerima manfaat telah memenuhi seluruh persyaratan teknis dan saat ini SLHS masih dalam proses penerbitan.

Di Kecamatan Sarudu, Baras, dan Dapurang, kendala utama berada pada hasil pemeriksaan air baku yang belum memenuhi standar. Berbeda dengan Kecamatan Duripoku, SPPG dengan total 2.971 penerima manfaat telah dinyatakan memenuhi syarat dan SLHS telah terbit.

Komisi II Soroti Tambak Udang Vaname

Komisi II DPRD Pasangkayu meninjau sejumlah lokasi tambak udang vaname dengan fokus pada aspek perizinan, produksi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan ketenagakerjaan.

Dari hasil dialog dan peninjauan lapangan, diketahui sebagian besar perusahaan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Namun, masih terdapat perizinan terintegrasi yang belum tuntas atau masih dalam proses. Komisi II menekankan pentingnya koordinasi lintas OPD agar proses perizinan lebih efektif dan efisien, serta kepatuhan terhadap perizinan lingkungan demi keberlanjutan usaha.

Dari sisi produksi, hasil panen udang vaname dilaporkan cenderung menurun akibat fluktuasi harga pasar dan serangan berbagai penyakit. Sementara itu, sektor ini dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD Pasangkayu melalui pajak dan retribusi daerah, sehingga diperlukan pengawasan berkelanjutan terhadap kepatuhan perusahaan.

Dalam aspek ketenagakerjaan, perusahaan tambak telah menyerap tenaga kerja lokal, namun Komisi II mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal disertai pelatihan dan pemenuhan hak-hak pekerja sesuai peraturan perundang-undangan.

Komisi III Awasi Infrastruktur dan Layanan Dasar.

Komisi III DPRD Pasangkayu melakukan pengawasan terhadap sejumlah program infrastruktur, di antaranya jalan, sarana air bersih, fasilitas kesehatan, dan sarana pariwisata.

Di Desa Sipakainga, Kecamatan Duripoku, Komisi III meninjau peningkatan jalan baru Program BPDP sepanjang ±32 kilometer yang telah mencapai progres 80 persen. Kendala utama pekerjaan adalah cuaca hujan yang menghambat proses penimbunan.

Komisi III juga menemukan sejumlah sarana air bersih yang tidak berfungsi, seperti di Desa Sipakainga dan Desa Batumatoru, Kecamatan Baras, akibat kualitas air yang buruk serta kerusakan infrastruktur. Di Desa Kalibamba, Kecamatan Bambaira, pembangunan sarana air bersih program 2024 belum rampung 100 persen meski air telah mengalir ke sambungan rumah warga.

Selain itu, Komisi III menyoroti bencana banjir yang kerap terjadi di sekitar Puskesmas Bambaira akibat pendangkalan sungai. Normalisasi sungai dinilai menjadi solusi, namun masih terkendala pembebasan lahan.

Pada sektor pariwisata, Komisi III meminta tindak lanjut pemasangan lampu penerangan jalan di kawasan wisata Desa Koa-Koa dan Desa Kalukunangka guna mencegah potensi tindak kejahatan, serta melengkapi sarana air bersih dan rambu penunjuk arah lokasi wisata.

Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi DPRD kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pasangkayu.