JAKARTA | POROS INFO.ID – Momen yang ditunggu para penggemar sinetron akhirnya menjadi kenyataan. Amanda Manopo dan Kenny Austin resmi mengikat janji suci pernikahan. Istimewanya, seluruh rangkaian acara pernikahan pasangan selebritas ini akan disiarkan secara eksklusif oleh RCTI selama tiga hari berturut-turut mulai Jumat, 10 Oktober 2025.

Kabar gembira tersebut diumumkan langsung melalui akun resmi RCTI, @officialrcti. Dalam unggahan tersebut, RCTI merilis jadwal penayangan acara spesial pernikahan Amanda dan Kenny:

Jumat, 10 Oktober 2025 – 18.15 WIB (LIVE): Cerita Cinta KitA: Kenny dan Amanda

Sabtu, 11 Oktober 2025 – 05.45 WIB: GO SPOT Spesial Cerita Cinta KitA

Minggu, 12 Oktober 2025 – 09.30 WIB: Dahsyatnya Weekend Spesial Cerita Cinta KitA

Pertemuan pertama Amanda dan Kenny terjadi lewat sinetron yang mereka bintangi bersama. Chemistry keduanya di layar kaca ternyata berlanjut ke dunia nyata. “Masih ingat chemistry mereka di Cinta Yasmin? Kini mereka mengukir cerita cinta sungguhan,” tulis RCTI dalam unggahan resminya.

Kabar ini sontak menjadi sorotan publik karena selama ini keduanya dikenal cukup tertutup soal kehidupan asmara. Hanya momen kebersamaan mereka saat mendaki gunung yang sempat jadi sorotan, tanpa ada pernyataan resmi. Maka tak heran jika kabar pernikahan mereka mengejutkan banyak orang.

Respons warganet pun langsung membanjiri kolom komentar:

“Akhirnya couple kesayangan resmi bersatu. Selamat Amanda & Kenny,” tulis @evi***.
“Ikut bahagia, selamat ya!” sahut @ros***.
“Ternyata bukan rumor, nyata guys,” ungkap @angg***.
“Kita kondangan online, nih,” canda @pha***.

Dengan tayangan spesial selama tiga hari penuh, RCTI memastikan penggemar dapat menyaksikan seluruh rangkaian momen romantis pasangan ini — mulai dari akad nikah hingga pesta pernikahan megah. Cinta Amanda dan Kenny kini resmi terukir di pelaminan, disaksikan jutaan mata di seluruh Indonesia.

TAKALAR | POROS INFO.ID – Camat Mangarabombang menghadiri upacara pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-126 Tahun 2025 yang berlangsung di Lapangan Kantor Desa Topejawa, Rabu (8/10).

Upacara pembukaan TMMD ini menjadi momentum penting dalam mempererat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan desa. Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran TNI, pemerintah kecamatan, perangkat desa, serta masyarakat setempat.

Selesai kegiatan upacara, Camat Mangarabombang Sudirman,S.Sos,M.Si di depan awak media menyampaikan apresiasinya terhadap program TMMD yang dinilai mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

“kolaborasi ini dapat mempercepat pembangunan dan memperkuat semangat gotong royong, TMMD bukan hanya membangun secara fisik, tetapi juga mempererat hubungan antara masyarakat dan aparat TNI serta pemerintah,” ujarnya.

Pelaksanaan TMMD ke-126 tahun ini difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program sosial. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong kemajuan Desa Topejawa dan desa-desa sekitarnya secara berkelanjutan.

TAKALAR | POROS INFO.ID – Kasus pengrusakan rumah yang dialami Manrajai Dg Ngawing pada tahun 2017 hingga kini belum menemukan titik terang. Meski telah berjalan selama tujuh tahun, belum satu pun pelaku ditahan oleh pihak Polres Takalar.

Selama bertahun-tahun, korban mengaku telah menempuh berbagai cara untuk mencari keadilan. Namun, semua upaya tersebut belum juga membuahkan hasil, sebagaimana tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: 14/40/11/2017/SPKT Polres Takalar.

Dalam keterangannya kepada media, Manrajai Dg Ngawing, warga Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja Polres Takalar. Ia menilai, meski penyidik telah mengantongi dua alat bukti dan menetapkan tiga orang tersangka, tidak ada langkah penahanan yang diambil hingga kini.

“Kinerja Polres Takalar dalam kasus ini sangat mengecewakan. Saya sebagai korban akan melaporkan kasus ini ke Polda Sulsel agar bisa mendapatkan keadilan yang seharusnya,” ujar Manrajai Dg Ngawing, Selasa (8/10).

Ia menambahkan, kasus yang menimpanya menjadi gambaran nyata lemahnya penegakan hukum terhadap masyarakat kecil di daerah. Manrajai berharap Polda Sulsel dapat menindaklanjuti laporannya secara serius sehingga para pelaku segera diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Saya sudah tujuh tahun mempertanyakan kasus ini. Tiga orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi belum juga ada penahanan. Ada apa sebenarnya?” tambah Manrajai dengan nada kesal.

TAKALAR | POROS INFO.ID – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Takalar menggelar turnamen tenis meja bertajuk Kalapas Cup 2025 mulai Selasa (7/10). Kegiatan ini digelar sebagai upaya mempererat sinergi dan kebersamaan antara petugas serta Warga Binaan.

Kepala Lapas Takalar, Mansur, secara resmi membuka turnamen dengan melakukan pukulan pertama yang disaksikan langsung oleh petugas dan Warga Binaan. Dalam sambutannya, Mansur menegaskan bahwa turnamen ini bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi juga sarana membangun kebersamaan dan memperkuat hubungan di lingkungan Lapas.

“Melalui kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini, kami berharap sinergi antara petugas dan Warga Binaan dapat semakin terjalin dengan baik. Hubungan yang harmonis merupakan salah satu kunci keberhasilan proses pembinaan,” ujar Mansur.

Ia juga mengingatkan seluruh peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan berlangsung. “Semoga turnamen ini dapat menumbuhkan rasa persaudaraan, semangat sportivitas, serta memperkuat kekompakan antara semua pihak,” tambahnya.

Selain itu, Mansur juga berpesan agar seluruh peserta dan petugas senantiasa menjaga keamanan serta kebersihan lingkungan selama kegiatan berlangsung.

“Tetap jaga keamanan, jangan sampai muncul hal-hal yang tidak diinginkan, dan pastikan kebersihan lingkungan tetap terjaga,” pintanya.

Salah satu Warga Binaan, Fandi, menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya turnamen tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi wadah positif untuk menyalurkan minatnya di bidang olahraga tenis meja.

“Kami merasa diberi ruang untuk menunjukkan kemampuan, berinteraksi dengan petugas dalam suasana yang positif, dan merasa dihargai,” tuturnya.

TAKALAR | POROS INFO.ID – Pemerintah Desa Lengkese, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Rabu (08/10).Kegiatan ini menjadi agenda tahunan penting dalam merancang arah pembangunan desa secara partisipatif.

Musyawarah yang berlangsung di Kantor Desa Lengkese tersebut menjadi wadah strategis untuk membahas Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2026 serta penyusunan Daftar Usulan RKPDes (DU-RKPDes) tahun 2027. Melalui forum ini, pemerintah desa membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan gagasan pembangunan.

Musrenbangdes kali ini turut dihadiri berbagai unsur penting, mulai dari Sekretaris Camat Mangarabombang, Kepala Puskesmas Mangarabombang, para pendamping desa, Kepala Desa Lengkese, Ketua BPD, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat. Kehadiran beragam pihak ini mencerminkan semangat kebersamaan dalam membangun desa.

Para peserta sepakat bahwa perencanaan pembangunan desa harus menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dan memberikan manfaat nyata. Harapan besar pun disuarakan agar hasil musyawarah ini melahirkan program-program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.

“Saya berharap dengan Musrenbang desa ini bisa betul-betul menghasilkan program yang bermanfaat bagi banyak orang. Dengan kegiatan ini, masyarakat bisa memberikan masukan yang baik, tujuannya agar Desa Lengkese bisa lebih baik dan sejahtera,” ujar Kepala Desa Lengkese dalam sambutannya.

Selain infrastruktur dan pembangunan ekonomi, pembahasan juga menyoroti sektor kesehatan sebagai fokus utama. Kepala Puskesmas Mangarabombang, Herianto Ali, mengingatkan pentingnya perhatian terhadap dua isu kesehatan nasional yang tengah menjadi sorotan, yakni stunting dan penyakit TBC.

“Saat ini, isu nasional yang menjadi perhatian adalah stunting dan penyakit TBC, yang kita ketahui dapat menular,” jelas Herianto. Ia juga mengajak pemerintah desa untuk aktif berkolaborasi agar pelayanan kesehatan semakin mudah diakses masyarakat, terutama untuk penanganan awal penyakit ringan.

Lebih lanjut, Herianto menekankan perlunya mengoptimalkan Posyandu Era Baru sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di tingkat desa. “Bagaimana kita bisa mengaktifkan Posyandu Era Baru agar semua masyarakat bisa dimudahkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di posyandu,” ujarnya penuh harap.

Dengan optimalisasi Posyandu Era Baru, ia berharap masyarakat Desa Lengkese tidak lagi kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan primer. Hal ini menjadi langkah nyata menuju masyarakat desa yang lebih sehat dan mandiri.

Musrenbangdes Desa Lengkese menjadi momentum penting dalam menyatukan visi seluruh elemen masyarakat. Melalui musyawarah ini, pemerintah desa bersama warga bertekad mewujudkan Desa Lengkese yang lebih maju, sehat, dan sejahtera.

JAKARTA | POROS INFO.ID – Dalam Meningkatkan Kualitas Kader AMPG (Angkatan Muda Partai Golkar), Dilaksanakan Diklat Kader Muda Nasional PP AMPG yang diikuti oleh Pengurus PP AMPG, dan PD AMPG utusan Daerah se-Indonesia.

Acara dilaksanakan pada Jumat Sampai dengan Minggu (03-09-2025 sampai dengan Senin 06-09-2025) di DPP Partai Golkar, Jakarta dan Bogor. Pembukaan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia

Menurut salah satu panitia Diklat Kader Muda Nasional PP AMPG Putri Nabila Damayanti saat memberikan keterangan kepada awak media pada Selasa (07-09-2025) di Jakarta mengungkapkan bahwa Agenda lancar dilaksanakan dan turut diisi oleh Berbagai Tokoh Nasional sebagai Pemateri

“Acara yang dilaksanakan PP AMPG ini dilaksanakan selama 4 hari kemaren, Alhamdulillah lancar terlaksana. Turut diisi oleh Tokoh Bangsa Baik Eksekutif maupun Legislatif diantaranya Pembukaan oleh Ketum DPP Golkar Bahlil Lahadalia, dan ikut menjadi Narasumber Sejumlah Menteri dan Anggota DPR RI”, tutur Putri Nabila Damayanti

“Diantaranya Ketum Kami di PP AMPG Said Aldi Al Idrus, Idrus Marham, M.Sarmuji, Agus Gumiwang, Maman Abdurrahman, TB.Hasan Syadzily, Musa Rajekshah, Muhiddin M Said, Syahmud Ngabalin dan masih banyak lagi”, ujar Putri yang akrab disapa uti ini

Putri yang juga sebagai Pengurus Pleno PP AMPG menambahkan PP AMPG sebagai Kino, Sayap Anak dari Partai Golkar yang konsen dalam pembinaan generasi muda, khususnya Kader-kader muda Partai Golkar.

“Kami sangat bersyukur sekali, para senior bisa langsung memberikan pencerahan kepada Kader Muda Nasional PP AMPG, Semoga kami bisa menyerap dan melanjutkan perjuangan Sesepuh maupun senior di Partai Golkar ini,” harap Putri menutupi. (Megy)

TAKALAR | POROS INFO.ID – Aliansi Masyarakat Dampang Ko’mara menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor proyek Bendungan Pammukulu,Desa Kale Ko’mara Kabupaten Takalar, Selasa (7/10).

Dalam aksinya, massa menuntut Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang agar segera mengambil langkah tegas terhadap berbagai yang dinilai mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek strategis nasional tersebut.

Dalam pernyataan tertulisnya, aliansi menyoroti empat poin utama yang dinilai belum mendapat penyelesaian secara terbuka dan memadai. Pertama, mereka menilai proses pembebasan lahan untuk pembangunan bendungan masih menyisakan banyak persoalan. Hingga kini, pihak BBWS dinilai belum menunjukkan keterbukaan dan kepastian penyelesaian terhadap hak-hak warga yang terdampak.

Kedua, massa aksi menuding Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Fisik Bendungan Pammukulu, Yayuk Wijaya, bersikap arogan terhadap masyarakat di wilayah Kaleko’Mara. Sikap tersebut, menurut mereka, memperburuk hubungan antara pelaksana proyek dan warga lokal yang terdampak langsung oleh kegiatan pembangunan.

Selain itu, aliansi juga menyoroti minimnya keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan proyek bendungan. Mereka menilai proyek ini berjalan terlalu tertutup dan eksklusif, sehingga menimbulkan dugaan adanya praktik yang tidak transparan serta berpotensi merugikan masyarakat dan negara.

Atas dasar itu, Aliansi Masyarakat Dampang Ko’mara mendesak Kepala BBWS Pompengan Jeneberang untuk segera mencopot Yayuk Wijaya dari jabatannya. Mereka juga meminta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap proyek Bendungan Pammukulu, karena diduga terjadi kegagalan konstruksi serta potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Dalam orasinya, Koordinator Lapangan (Korlap) Kasim menegaskan bahwa masyarakat menolak pendekatan formalitas semata dalam proyek tersebut. “Kami tidak ingin seolah-olah berlindung di balik pemerintah daerah. Kami hanya ingin realisasi hak-hak rakyat segera diwujudkan,” ujarnya.

Ia juga menyinggung persoalan fasilitas ibadah yang hingga kini belum diselesaikan oleh pihak proyek. “Apalagi tadi disampaikan, tempat ibadah sampai sekarang belum juga diselesaikan. Jangan sampai bendungan Pammukulu yang tampak megah ini justru melukai perasaan masyarakat di sekitarnya,” tegas Kasim.

Kasim menutup dengan menyerukan agar pihak pengelola proyek segera menuntaskan kewajibannya. “Hak-hak rakyat harus segera dibayarkan. Jangan biarkan masyarakat menanggung beban dari proyek yang seharusnya membawa manfaat,” pungkasnya.

TAKALAR | POROS INFO.ID – Kolaborasi solid antara Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) Kabupaten Takalar dan FKPM Kabupaten Jeneponto berhasil menggagalkan aksi pencurian ternak (curnak) kuda di Lingkungan Rajayya Lama, Kelurahan Rajayya, Senin (6/10) dini hari.

Diketahui, kuda tersebut milik Dg. Sattu, warga Dusun Bontobaddo, Desa Lengkese, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar. Hewan ternak itu baru sehari dipelihara sebelum dicuri oleh pelaku yang beraksi sekitar pukul 00.00 Wita.

Begitu mendapat laporan, anggota FKPM Takalar bersama FKPM Jeneponto langsung bergerak cepat melakukan pengejaran. Sekitar 200 anggota FKPM Jeneponto yang dipimpin Abdul Malik Nur Kareng Nai’ turun dari Kecamatan Bangkala Barat, sementara FKPM Takalar mengerahkan 300 anggota di bawah komando Syamsuddin Dg. Nangka, Ketua FKPM Desa Lengkese, dan Muh. Basri Dg. Tayang, Ketua Harian FKPM Takalar. Mereka membentuk tim di berbagai titik strategis untuk memantau jalur pelarian pelaku.

Upaya pengejaran intens tersebut membuat pelaku kehabisan arah dan akhirnya melepaskan kuda hasil curiannya di sekitar wilayah Rajayya. Sekitar pukul 07.30 Wita, warga menemukan kuda itu berkeliaran di Lingkungan Rajayya Lama. Informasi tersebut segera diteruskan oleh Haji Eppe, warga Lingkungan Barugaya, kepada tim FKPM yang kemudian bergerak cepat mengamankan dan mengembalikan kuda ke pemiliknya.

Usai pengembalian, rombongan FKPM Takalar dan Jeneponto melakukan konvoi dari Desa Pattiro menuju Kelurahan Bulujaya. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ajang sosialisasi kepada masyarakat bahwa FKPM hadir sebagai mitra Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

“Kami FKPM adalah perpanjangan tangan Polri. Kapan pun masyarakat membutuhkan, kami siap,” ujar salah satu anggota FKPM di lokasi.

Suasana Bahagia pun menyelimuti saat kuda milik Dg. Sattu dikembalikan. Dengan mata berkaca-kaca, ia mengungkapkan rasa syukurnya.

“Saya sangat bersyukur dan berterima kasih. Tanpa FKPM, mungkin kuda saya sudah hilang jauh,” ungkap Dg. Sattu

TAKALAR | POROS INFO.ID – Dugaan ketidakprofesionalan penyidik Polres Takalar dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap laporan wartawan Media Armada, Wahid Dg Rani, kini menuai sorotan publik. Kasus ini menjadi perhatian karena dinilai mencerminkan lemahnya pemahaman aparat terhadap regulasi perlindungan profesi jurnalis.

Peristiwa bermula saat Wahid Dg Rani menjalankan tugas peliputan proyek pengerukan saluran air tersier di Lingkungan Tana-Tana, Kelurahan Canrego, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, pada Minggu (28/9/2025). Saat melakukan tugas jurnalistiknya, terjadi insiden ketika sepeda motor milik Arif Dg Jowa melaju dan menabrak motor milik Wahid yang tengah terparkir, mengakibatkan kerusakan pada bagian depan kendaraan pribadinya.

Namun, dalam proses pelaporan di Polres Takalar, penyidik justru menyoroti sertifikasi wartawan dari Dewan Pers sebagai syarat agar pasal-pasal dalam Undang-Undang Pers dapat diterapkan. Pandangan ini dinilai keliru, sebab Dewan Pers tidak memiliki kewenangan menerbitkan legalitas individu wartawan. Berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, wartawan dalam menjalankan profesinya berhak memperoleh perlindungan hukum tanpa syarat administratif dari Dewan Pers.

Lebih lanjut, Pasal 15 UU Pers menegaskan bahwa kewenangan Dewan Pers terbatas pada verifikasi perusahaan pers, penyelesaian sengketa pemberitaan, dan penegakan kode etik jurnalistik. Hal ini juga dipertegas dalam Nota Kesepahaman (MoU) antara Dewan Pers dan Polri Nomor 2/DP/MoU/II/2017 dan B/2/II/2017, yang menyebutkan bahwa koordinasi antara Polri dan Dewan Pers hanya dilakukan jika perkara menyangkut produk jurnalistik atau sengketa pemberitaan, bukan pidana umum seperti penganiayaan atau pengrusakan.

Dalam konteks ini, pernyataan penyidik Polres Takalar, IPDA Syarifuddin, melalui sambungan telepon WhatsApp yang menyebutkan, “kalau mau diterapkan harus dilengkapi sertifikasinya,” dianggap menyimpang dari regulasi perlindungan jurnalis. Sebab secara hukum, identitas dan legalitas wartawan dibuktikan melalui surat tugas, kartu pers, dan pengesahan dari redaksi media tempat ia bekerja, bukan dari Dewan Pers.

TAKALAR | POROS INFO.ID – Dua petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Takalar menerima Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat yang diserahkan langsung oleh Kepala Lapas Takalar, Mansur, Senin (6/10/2025).

Kenaikan pangkat ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian mereka sebagai abdi negara yang telah menunjukkan kinerja dan loyalitas tinggi dalam menjalankan tugas.

Adapun dua pegawai yang naik pangkat yaitu Djanwar Bakkara dan Asrul Agus, dari jabatan Penata (III/c) ke Penata Tingkat I (III/d).

Dalam arahannya, Kepala Lapas Takalar, Mansur, berharap agar kenaikan pangkat ini menjadi motivasi bagi pegawai untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan organisasi.

“Dengan naiknya pangkat, tentu beban dan tanggung jawab saudara juga bertambah. Tuntutan pekerjaan harus lebih baik, dan berikan inovasi yang dapat memajukan organisasi,” tegas Mansur.

Mansur menambahkan, kenaikan pangkat bukanlah hadiah, melainkan bentuk penghargaan negara atas dedikasi dan pengabdian sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

> “Kenaikan pangkat adalah kepercayaan yang diberikan negara kepada pegawai atas kinerjanya. Ini seharusnya menjadi momentum untuk bekerja lebih baik, optimal, dan loyal. Berikan yang terbaik bagi institusi kita,” imbuhnya.

Sementara itu, salah satu pegawai yang naik pangkat, Djanwar Bakkara, mengungkapkan rasa syukur atas penghargaan yang diterima. Ia berharap, amanah baru ini menjadi dorongan untuk memberikan kinerja yang lebih baik bagi organisasi.

“Alhamdulillah, dengan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kami akan terus berupaya memberikan kontribusi positif untuk Lapas Takalar,” ujarnya penuh semangat.

Kenaikan pangkat ini diharapkan menjadi teladan bagi seluruh pegawai Lapas Takalar untuk terus berprestasi, berintegritas, dan bekerja profesional demi kemajuan lembaga.